Kadiskominfo Makassar Paparkan Lontara+ di Forum Kota Cerdas ASEAN
Jum'at, 21 Agu 2026 21:44
Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, menjadi narasumber dalam JAKI & Fellowship Cities Forum 2026 di Jakarta, Kamis (20/8/2026). Foto: Istimewa
JAKARTA - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, menjadi salah satu narasumber dalam JAKI & Fellowship Cities Forum 2026 di Jakarta.
Forum bertajuk “From Local Innovation to Regional Impact: Best Practices from ASEAN Smart Cities” tersebut mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, industri, komunitas, dan pemangku kepentingan di bidang kota cerdas, Kamis (20/8/2026).
Dalam forum tersebut, Roem memaparkan pengalaman Kota Makassar mengembangkan ekosistem digital pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelayanan publik.
Salah satu inovasi yang dipaparkan adalah Super Apps Lontara+ yang dikembangkan Pemerintah Kota Makassar.
Roem mengatakan Lontara+ menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar menghadirkan layanan publik yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.
"LONTARA+ resmi diluncurkan pada 27 Juli 2025 sebagai salah satu program prioritas Pemkot Makassar. Kehadirannya berangkat dari kondisi layanan digital Pemerintah Kota Makassar yang sebelumnya tersebar pada berbagai aplikasi milik OPD," ucapnya.
Menurut Roem, sebelumnya terdapat sedikitnya 358 aplikasi yang berjalan secara terpisah. Melalui Lontara+, layanan tersebut diarahkan untuk terintegrasi secara bertahap dalam satu ekosistem digital.
Terbaru, pada 17 Agustus 2026, Lontara+ meluncurkan tiga fitur, yakni layanan administrasi kependudukan, pembayaran PBB secara daring, dan Makassar Move untuk pelacakan aktivitas fisik serta pelaporan infrastruktur.
"17 agustus 2026 baru-baru ini Lontara+ meluncurkan tiga fitur terbaru yakni layanan administrasi kependudukan, Bayar PBB online dan Makassar Move untuk pelacakan aktivitas fisik dan pelaporan infrastruktur. Ini menjadi upaya Pemkot Makassar mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik," papar Roem.
Roem menyebut JAKI & Fellowship Cities Forum 2026 menjadi ruang pembelajaran dan pertukaran pengalaman antarpemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital.
"Bagi Makassar, ruang ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan inovasi yang lahir dari kebutuhan daerah sekaligus membuka peluang pertukaran pengetahuan dengan daerah lain yang memiliki pengalaman dalam pengembangan ekosistem kota cerdas," tegasnya.
Ia berharap forum tersebut dapat memperkuat kolaborasi dan pertukaran praktik baik dengan pemerintah daerah lainnya.
Dengan demikian, inovasi digital yang dikembangkan di daerah diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas dan mendukung pelayanan publik yang cepat, mudah, terintegrasi, adil, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Forum tersebut juga dihadiri sejumlah narasumber, di antaranya Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. Amran, M.T.; Bupati Sumedang, Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M.; Kepala Diskominfo Semarang, Didik Dwi Hartono; serta Kepala Diskominfo Bali, Gde Wirakusuma Wahyudi.
Forum bertajuk “From Local Innovation to Regional Impact: Best Practices from ASEAN Smart Cities” tersebut mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, industri, komunitas, dan pemangku kepentingan di bidang kota cerdas, Kamis (20/8/2026).
Dalam forum tersebut, Roem memaparkan pengalaman Kota Makassar mengembangkan ekosistem digital pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelayanan publik.
Salah satu inovasi yang dipaparkan adalah Super Apps Lontara+ yang dikembangkan Pemerintah Kota Makassar.
Roem mengatakan Lontara+ menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar menghadirkan layanan publik yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.
"LONTARA+ resmi diluncurkan pada 27 Juli 2025 sebagai salah satu program prioritas Pemkot Makassar. Kehadirannya berangkat dari kondisi layanan digital Pemerintah Kota Makassar yang sebelumnya tersebar pada berbagai aplikasi milik OPD," ucapnya.
Menurut Roem, sebelumnya terdapat sedikitnya 358 aplikasi yang berjalan secara terpisah. Melalui Lontara+, layanan tersebut diarahkan untuk terintegrasi secara bertahap dalam satu ekosistem digital.
Terbaru, pada 17 Agustus 2026, Lontara+ meluncurkan tiga fitur, yakni layanan administrasi kependudukan, pembayaran PBB secara daring, dan Makassar Move untuk pelacakan aktivitas fisik serta pelaporan infrastruktur.
"17 agustus 2026 baru-baru ini Lontara+ meluncurkan tiga fitur terbaru yakni layanan administrasi kependudukan, Bayar PBB online dan Makassar Move untuk pelacakan aktivitas fisik dan pelaporan infrastruktur. Ini menjadi upaya Pemkot Makassar mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik," papar Roem.
Roem menyebut JAKI & Fellowship Cities Forum 2026 menjadi ruang pembelajaran dan pertukaran pengalaman antarpemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital.
"Bagi Makassar, ruang ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan inovasi yang lahir dari kebutuhan daerah sekaligus membuka peluang pertukaran pengetahuan dengan daerah lain yang memiliki pengalaman dalam pengembangan ekosistem kota cerdas," tegasnya.
Ia berharap forum tersebut dapat memperkuat kolaborasi dan pertukaran praktik baik dengan pemerintah daerah lainnya.
Dengan demikian, inovasi digital yang dikembangkan di daerah diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas dan mendukung pelayanan publik yang cepat, mudah, terintegrasi, adil, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Forum tersebut juga dihadiri sejumlah narasumber, di antaranya Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. Amran, M.T.; Bupati Sumedang, Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M.; Kepala Diskominfo Semarang, Didik Dwi Hartono; serta Kepala Diskominfo Bali, Gde Wirakusuma Wahyudi.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Pemkot Makassar Raih Terbaik II Kategori Website di Anugerah Media Humas 2026
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Terbaik II Kategori Website Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada ajang AMH 2026.
Rabu, 18 Nov 2026 13:46
Makassar City
92 Persen Pengaduan Warga Makassar Berhasil Diselesaikan
Sebanyak 27.104 dari 29.389 pengaduan masyarakat yang masuk ke Pemerintah Kota Makassar telah diselesaikan sepanjang Juli 2025 hingga Oktober 2026.
Kamis, 15 Okt 2026 07:46
Makassar City
Diskominfo Makassar Raih Penghargaan Public Service Of The Year 2026
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar meraih penghargaan Public Service of the Year Sulawesi Selatan 2026 dalam ajang Indonesia Marketing Festival (IMF) 2026 yang digelar oleh MarkPlus.
Jum'at, 14 Agu 2026 06:15
Makassar City
Diskominfo Makassar Perkuat Literasi Digital Pelajar di Wilayah Kepulauan
Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus memperluas edukasi literasi digital bagi pelajar hingga ke wilayah kepulauan.
Rabu, 29 Jul 2026 18:53
Makassar City
Diskominfo Makassar dan Densus 88 Perkuat Literasi Keamanan Digital dari Paham IRET
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar bersama Densus 88, terus menggencarkan upaya pencegahan penyebaran paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstrimisme, dan Terorisme (IRET) di ruang digital, Jumat (10/7/2026).
Jum'at, 10 Jul 2026 23:07
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pulau Timah Kundur: Jejak Budaya Terjaga, Harmoni Alam Terpelihara
2
Daftar Lengkap 31 Pejabat Pemkot Makassar yang Dilantik Hari Ini
3
Telkomsel Ajak 110 Mitra SRC Makassar Perluas Peluang Usaha Lewat Digitalisasi
4
UMI Perkuat Literasi Spiritual Pelajar melalui Zikir dan Doa Jelang Ujian Sekolah
5
BRI Pimpin Enam Klaster Penanganan Bencana BUMN
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pulau Timah Kundur: Jejak Budaya Terjaga, Harmoni Alam Terpelihara
2
Daftar Lengkap 31 Pejabat Pemkot Makassar yang Dilantik Hari Ini
3
Telkomsel Ajak 110 Mitra SRC Makassar Perluas Peluang Usaha Lewat Digitalisasi
4
UMI Perkuat Literasi Spiritual Pelajar melalui Zikir dan Doa Jelang Ujian Sekolah
5
BRI Pimpin Enam Klaster Penanganan Bencana BUMN