Antrean BBM, Ketika Kesabaran Rakyat Diuji

Oleh Samsir Salam
(Mantan Ketua HMI Cabang Gowa Raya)

Ada pemandangan baru yang tampaknya mulai menjadi ciri khas Sulawesi Selatan akhir-akhir ini: antrean kendaraan di SPBU. Pagi ada antrean, siang masih antrean, malam pun antrean. Barangkali suatu saat antrean BBM perlu dimasukkan sebagai salah satu destinasi wisata baru, karena hampir di setiap SPBU masyarakat dapat menikmati “perjalanan panjang” tanpa harus meninggalkan kendaraannya.

Bedanya, wisatawan biasanya membayar untuk mendapatkan pengalaman, sementara masyarakat di sini harus menghabiskan waktu hanya untuk mendapatkan BBM.

Di balik pemandangan yang tampak sederhana itu, sesungguhnya terdapat persoalan yang tidak sederhana. Antrean yang panjang mulai memunculkan pertengkaran, bahkan perkelahian karena saling menyerobot.

Masyarakat yang semestinya hanya menunggu giliran akhirnya harus berhadapan dengan emosi dan ketegangan. Ironisnya, di tengah keadaan tersebut kita masih mendengar bahwa stok BBM tersedia dan aman. Kalau BBM memang tersedia, mungkin yang perlu diperiksa bukan hanya tangki penyimpanannya, tetapi juga perjalanan BBM itu sebelum sampai ke tangki kendaraan masyarakat.

BBM bukan sekadar bahan bakar. Ia menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Terlebih BBM bersubsidi yang di dalamnya terdapat kebijakan dan uang negara. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui bagaimana BBM dialokasikan dan didistribusikan.

Jangan sampai BBM tersedia dalam laporan, tetapi menjadi langka ketika masyarakat datang ke SPBU. Al-Qur’an mengingatkan dalam QS Al-Muthaffifin ayat 1–3: “Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

Pesannya sederhana: jangan mengambil lebih dari yang menjadi hak kita dan jangan mengurangi hak orang lain. John Rawls menyebut keadilan sebagai fairness, bahwa manfaat dan beban dalam kehidupan bersama harus ditempatkan secara adil. Dalam konteks BBM, subsidi seharusnya sampai kepada masyarakat yang memang berhak, bukan lebih mudah dinikmati oleh mereka yang memiliki akses lebih besar.

Kita tidak perlu tergesa-gesa menyebut mafia BBM tanpa bukti. Tetapi pemerintah juga tidak cukup hanya mengatakan stok aman. Jika persoalannya distribusi, benahi; jika kuota tidak mencukupi, jelaskan; jika ada penyalahgunaan, tindak. Masyarakat tidak membutuhkan banyak alasan. Mereka hanya membutuhkan kepastian bahwa BBM yang tersedia benar-benar dapat mereka peroleh.

Sebab ketika orang yang sudah berjam-jam mengantre harus berhadapan dengan mereka yang menyerobot, persoalannya tidak lagi sekadar tentang BBM. Ada rasa percaya yang ikut dipertaruhkan.

Pada akhirnya, mungkin kita perlu bersyukur karena antrean BBM telah mengajarkan satu hal yang sangat sederhana: masyarakat ternyata masih sangat sabar. Mereka rela berdiri berjam-jam, mematikan mesin, menunggu giliran, bahkan menunda pekerjaannya.

Hanya saja, jangan sampai kesabaran rakyat dianggap sebagai sistem distribusi yang sudah berjalan baik. Sebab kalau rakyat terus diminta belajar bersabar, sementara BBM terus mengajarkan mereka untuk mengantre, mungkin yang sesungguhnya perlu belajar bukan rakyat, tetapi mereka yang diberi amanah mengatur perjalanan BBM sampai ke tangki rakyat.