Sertifikasi 98 Persil Aset, PLN Perkuat Fondasi Pembangunan Infrastruktur Listrik

MAKASSAR - Kepastian hukum atas aset tanah menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Untuk memperkuat perlindungan aset perusahaan, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menerima 44 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang mencakup 98 persil tanah di Sulawesi Tenggara dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penyerahan sertifikat secara simbolis berlangsung di Kantor PLN UIP Sulawesi, beberapa waktu lalu. Sertifikasi ini merupakan bagian dari upaya PLN menata legalitas dan mengamankan aset tanah yang digunakan untuk mendukung pembangunan serta pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Sebanyak 98 persil tanah tersebut tersebar di lima lokasi aset ketenagalistrikan. Rinciannya, 47 persil untuk Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 275 kV Kendari melalui Kantor Pertanahan Kota Kendari, serta 44 persil untuk Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV Andowia–Kendari melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara.

Selanjutnya, lima persil diperuntukkan bagi SUTT 150 kV Kolaka–Pomalaa Switching melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka. Sementara itu, masing-masing satu persil untuk SUTT 150 kV Kolaka–Unaaha melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe dan SUTT 150 kV Kendari–Andolo melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan. Seluruh sertifikat tersebut merupakan bagian dari penataan legalitas aset PLN selama Januari hingga Oktober 2026.

Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi PLN UIP Sulawesi, Henry Donald Mangatas Silaen, mengatakan sertifikasi tanah menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus memastikan pengelolaan aset perusahaan berjalan tertib dan akuntabel.

"Bagi PLN, kepastian hukum atas aset tanah merupakan aspek penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Melalui sertifikasi ini, kami ingin memastikan aset perusahaan memiliki legalitas yang jelas, terlindungi secara hukum, serta dapat dikelola secara tertib dan berkelanjutan,” ujar Donald.

Ia juga mengapresiasi dukungan dan koordinasi BPN Provinsi Sulawesi Tenggara beserta seluruh kantor pertanahan yang terlibat dalam penyelesaian sertifikasi tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi berperan penting dalam mempercepat penataan aset sekaligus mengurangi risiko pertanahan.

“Kami mengapresiasi sinergi dan dukungan BPN dalam proses sertifikasi ini. Kolaborasi yang baik menjadi kunci untuk mempercepat penataan legalitas aset sekaligus meminimalkan potensi risiko pertanahan yang dapat memengaruhi keberlanjutan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan,” tambahnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Achmad, menekankan pentingnya keselarasan data antara PLN dan BPN dalam mendukung proses sertifikasi aset. Kesamaan data diperlukan agar perkembangan sertifikasi dapat dipantau secara akurat, pekerjaan yang telah diselesaikan teridentifikasi, serta kendala dan kebutuhan tindak lanjut di setiap kantor pertanahan dapat dipetakan dengan baik.

Melalui sinergi bersama BPN, PLN UIP Sulawesi berkomitmen melanjutkan penataan dan pengamanan aset tanah secara terukur dan akuntabel. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk mendukung kelancaran pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di Sulawesi.