BKKBN Sulsel Siap Optimalkan Capaian Kinerja Bangga Kencana di Semester II

JAKARTA - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel Shodiqin siap mengoptimalkan capaian kinerja Program Pembagunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Sulsel pada Semester II.

Hal ini disampaiakan Shodiqin saat mengikuti Reviu Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan BKKBN secara hybrid (luring dan daring) di Auditorium Kantor BKKBN RI, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (30/8/2023).

Mengangkat tema "Akselerasi Pencapaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting guna Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Penduduk Tumbuh Seimbang.", kegiatan ini dibuka oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. Kegiatan dihadiri Pejabat Tinggi BKKBN Pusat dan Kepala Perwakilan BKKBN se-Indonesia.

Untuk memaksimalkan capaian di Semester II ini, Shodiqin menyebutkan akan melakukan langkah-langkah strategis dengan memanfaatkan seluruh potensi sumberdaya yang ada, khususnya dalam mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan BOKB.

Baca Juga: Gubernur Harap BKKBN Sulsel Terus Berinovasi dalam Program Bangga Kencana

"Kita akan memaksimalkan tim pengendali DAK yang ada di provinsi untuk melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten Kota melalui kegiatan One on One meeting DAK, serta melakukan orientasi pelaksanaan DAK dengan pendampingan khusus kepada wilayah dengan serapan rendah bersama seluruh pembina wilayah," ujar Shodiqin dalam siaran persnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala BKKBN, Dokter Hasto Wardoyo menyebutkan capaian kinerja BKKBN dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Pembangunan Keluarga yang berkualitas, telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra BKKBN Tahun 2020-2024.

Disebutkan data hasil pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022 menunjukkan angka Total Fertility Rate (TFR) mencapai 2,14 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 menunjukkan TFR sebesar 2,18. Kedua sumber data tersebut menunjukkan bahwa target TFR pada tahun 2023, sebesar 2,19 sudah tercapai.

"Upaya berkesinambungan perlu terus dilakukan untuk menurunkan angka kelahiran, mengingat target TFR tahun 2024 sebesar 2,1. Namun secara kualitas masih membutuhkan upaya penyiapan SDM generasi mendatang yang mampu bersaing di segala bidang," sebut Dokter Hasto.

Baca Juga: Bupati Pinrang Minta BKKBN Masifkan Kegiatan Pengentasan Stunting

“Indonesia emas itu menurut arahan Bapak Presiden kita bisa mencapai peringkat ke 4 atau 5 besar ekonominya kalau tenaga kita cukup. Kalau dulu kita menekankan dua anak cukup, tapi itu dulu. Kalau sekarang TFR 2,1. Jadi perempuan-perempuan di Indonesia itu melahirkan rata-rata 2,1 itu sudah cukup rendah,” ujar Hasto.

Dokter Hasto menghimbau agar Perwakilan BKKBN provinsi mengembangkan strategi dalam mengakselerasi pencapaian sasaran dan target program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan stunting pada semester kedua.

"Salah satu hal yang penting yang disampaikan bahwa perencanaan harus diperkuat untuk dapat menghasilkan manfaat yang banyak walaupun dengan anggaran yang terbatas" ujar Hasto.

Hadir sebagai Keynote Speech, Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh CIAE yang menyampaikan optimalisasi pemanfaatan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran dan target lembaga.

“Anggaran kecil bukan menjadi alasan tidak tercapainya target, karena sudah tahu anggarannya kecil, targetnya besar, maka dari awal kita perkuat rencananya apa, awalnya itu planning itu harus mapan. Jadi bagaimana menggunakan uang yang sedikit ini bisa menghasilkan hasil yang besar, itulah tantangannya, bagaimana dengan anggaran yang sedikit ini manfaatnya banyak,” ucap Ateh.

Baca Juga: BKKBN Sulsel Kolaborasi Remaja Mitigasi Perubahan Iklim dan Jaga Lingkungan

Dalam kesempatan itu, Ateh mengapresiasi strategi yang telah dilakukan BKKBN sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting, menurutnya pendekatan pentahelix dengan melibatkan seluruh elemen bangsa mulai dari TNI dan POLRI, pengusaha, hingga masyarakat umum terbukti menurunkan stunting di tahun 2022.

Lebih lanjut, dikatakan untuk mengawal pencapaian target kinerja, BKKBN perlu memperhatikan aspek pemantauan kinerja, khususnya yang menjadi prioritas nasional dan instruksi Presiden. Pemantauan terhadap progres dan kendala tiap program dan kegiatan penting untuk dilakukan dengan mekanisme dan metode yang jelas serta menggunakan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuannya, untuk dapat menghasilkan informasi kemajuan, memastikan alokasi sumberdaya sesuai dengan peruntukannya, sekaligus mengidentifikasi area perbaikan maupun kemungkinan pengembangan dan kerjasama lintas sektor.