PPATK Diminta Waspadai Potensi Kejahatan Keuangan Menjelang Pemilu 2024
Minggu, 12 Nov 2023 11:59
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta PPATK mewaspadai potensi meningkatnya kejahatan keuangan menjelang Pemilu 2024. Foto/Ilustrasi/Freepik
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mewaspadai potensi meningkatnya kejahatan keuangan menjelang Pemilu 2024. Sahroni pun meminta PPATK untuk waspada karena perputaran uang yang meningkat di tahun pemilu, bisa ada celah terjadinya kejahatan keuangan.
"PPATK jangan sampai jadi lengah. Apalagi sekarang menjelang pemilu, potensi kejahatan keuangan jelas bisa meningkat. PPATK perlu terus menjaga kinerjanya demi memastikan pemilu yang dananya seratus persen halal," ujar Sahroni, dikutip dari laman resmi DPR RI.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu khawatir ada upaya untuk mengintervensi pemilu dengan menggunakan dana-dana hasil kejahatan keuangan. Sahroni tidak ingin Pemilu 2024 dirusak oleh dana-dana haram yang bila dibiarkan akan menimbulkan kekacauan situasi.
"Jelang pemilu perputaran uang di segala sektor sudah pasti meningkat. Agar kondisi ini tidak dimanfaatkan oknum, PPATK harus bisa cermat dalam melihat dan mencegah potensi-potensi modus kejahatan keuangan baru. Uang haram yang dicari dengan cara ilegal, sudah pasti dimaksudkan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan. Jadi kalau ini dibiarkan, bisa chaos situasi Pemilu 2024," tegasnya.
Di sisi lain, Legislator Dapil DKI Jakarta III itu memberi apresiasi pada kinerja PPATK di bawah kepemimpinan Ivan Yustiavandana, yang berhasil mengungkap transaksi terkait investasi ilegal bernilai fantastis selama 2022.
"Komisi III DPR mengapresiasi kinerja luar biasa PPATK. Walau bergerak dalam senyap, PPATK telah membuktikan perannya dalam membantu membongkar dana kejahatan keuangan hingga puluhan triliun rupiah," tukas Sahroni.
"PPATK jangan sampai jadi lengah. Apalagi sekarang menjelang pemilu, potensi kejahatan keuangan jelas bisa meningkat. PPATK perlu terus menjaga kinerjanya demi memastikan pemilu yang dananya seratus persen halal," ujar Sahroni, dikutip dari laman resmi DPR RI.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu khawatir ada upaya untuk mengintervensi pemilu dengan menggunakan dana-dana hasil kejahatan keuangan. Sahroni tidak ingin Pemilu 2024 dirusak oleh dana-dana haram yang bila dibiarkan akan menimbulkan kekacauan situasi.
"Jelang pemilu perputaran uang di segala sektor sudah pasti meningkat. Agar kondisi ini tidak dimanfaatkan oknum, PPATK harus bisa cermat dalam melihat dan mencegah potensi-potensi modus kejahatan keuangan baru. Uang haram yang dicari dengan cara ilegal, sudah pasti dimaksudkan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan. Jadi kalau ini dibiarkan, bisa chaos situasi Pemilu 2024," tegasnya.
Di sisi lain, Legislator Dapil DKI Jakarta III itu memberi apresiasi pada kinerja PPATK di bawah kepemimpinan Ivan Yustiavandana, yang berhasil mengungkap transaksi terkait investasi ilegal bernilai fantastis selama 2022.
"Komisi III DPR mengapresiasi kinerja luar biasa PPATK. Walau bergerak dalam senyap, PPATK telah membuktikan perannya dalam membantu membongkar dana kejahatan keuangan hingga puluhan triliun rupiah," tukas Sahroni.
(TRI)
Berita Terkait
News
Milad ke-72 UMI, Muzakkir Aqil Dorong Lahirnya Generasi Emas Berbasis Nilai Islam dan Teknologi
Universitas Muslim Indonesia (UMI) memperingati Milad ke-72 sebagai momentum refleksi dan penguatan peran dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang berkontribusi bagi bangsa dan negara.
Selasa, 16 Jun 2026 20:51
Sulsel
Langgar Tata Ruang, Pemerhati Konservasi Alam Minta DPR RI Hentikan Operasi PT Conch
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menjadi forum penting bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk menyampaikan keberatan terhadap aktivitas PT Conch Cement Indonesia di Barru.
Selasa, 09 Jun 2026 16:45
News
Moratorium Semen Harus Dikawal, Investasi Wajib Taat Hukum dan Berpihak pada Rakyat
Komisi VI DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ketat kebijakan moratorium pembangunan pabrik semen di Indonesia guna melindungi industri nasional, menjaga keseimbangan pasar, serta memastikan keberlanjutan lingkungan hidup.
Senin, 08 Jun 2026 17:33
News
Aliyah Mustika Ilham Dorong Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat di Tingkat DPRD
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengusulkan agar Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) yang selama ini dikenal di tingkat DPR RI dapat dihidupkan dan diterapkan di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota
Minggu, 07 Jun 2026 15:25
News
Penerapan E-voting Pemilu 2029 Harus Mulai Dikaji Lebih Dalam
Penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) hahrus mulai dikaji secara mendalam, sebagai bagian dari modernisasi demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029.
Kamis, 04 Jun 2026 18:16
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Mengenang Keteladanan & Perjuangan Ajoeba Wartabone Lewat Bedah Buku
2
Wali Kota Makassar Akhirnya Lantik 369 Kepala Sekolah Definitif
3
DAFI School Makassar Tampilkan Karya Murid dalam Special Expo of Extracurricular 2026
4
Telkomsel-Erajaya Hadirkan Super Brand Day di Indonesia Timur, Banyak Promo Menarik
5
Mahasiswa IKBIM KIP UNM Dorong Pengembangan Potensi Desa Lassa-Lassa
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Mengenang Keteladanan & Perjuangan Ajoeba Wartabone Lewat Bedah Buku
2
Wali Kota Makassar Akhirnya Lantik 369 Kepala Sekolah Definitif
3
DAFI School Makassar Tampilkan Karya Murid dalam Special Expo of Extracurricular 2026
4
Telkomsel-Erajaya Hadirkan Super Brand Day di Indonesia Timur, Banyak Promo Menarik
5
Mahasiswa IKBIM KIP UNM Dorong Pengembangan Potensi Desa Lassa-Lassa