Prof Zudan Komitmen Tuntaskan Kewajiban Pemprov Sulsel Tahun Ini
Rabu, 22 Mei 2024 17:48
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, baru saja bersilaturahmi dengan pimpinan dan anggota DPRD Sulsel, di Kantor DPRD Sulsel. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, baru saja bersilaturahmi dengan pimpinan dan anggota DPRD Sulsel, di Kantor DPRD Sulsel, Selasa, (21/05/2024) kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, Prof Zudan mengucapkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari semua pimpinan, alat kelengkapan dewan, dan pimpinan komisi.
"Saya terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari semua pimpinan, alat kelengkapan dewan, maupun di pimpinan komisi," ujarnya.
Beberapa catatan yang menjadi perhatian Prof Zudan meliputi profesionalisme dan netralitas ASN, serta pembayaran kewajiban utang-utang. Selain itu, dia juga menyebutkan aspirasi lainnya untuk dilaksanakan, seperti pupuk hortikultura dan pencegahan inflasi.
Prof Zudan berkomitmen untuk menentukan skala prioritas dalam strategi ke depan. Dia berharap agar APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) menjadi sehat, dan semua kewajiban diselesaikan pada tahun 2024.
"Itu saya akan berikan atensi dan strateginya tentu saya akan melakukan penentuan skala prioritas. Karena teman-teman DPRD dan Kepala OPD telah melaporkan berapa kewajiban yang harus dibayarkan dan diselesaikan," ujarnya.
Dia juga memohon dukungan dari DPRD agar tidak ada lagi utang-utang yang tertunda hingga tahun 2025. Harapan ke depan strateginya adalah menciptakan APBD sehat.
"Kami semua di OPD telah sepakat dan saya izin dari DPRD bahwa kami semua menyiapkan untuk gubernur defenitif di 2025 itu tidak punya lagi kewajiban yang harus diselesaikan. Kita ingin selesaikan semua di 2024," jelasnya.
Terkait stadion Sudiang, semua anggaran yang telah dianggarkan akan tetap dilanjutkan.
Prof Zudan yang juga Ketua Korpri menekankan pentingnya netralitas ASN, dimana ASN harus profesional dalam menjalankan tugasnya dan tegak lurus pada negara.
"Saya mengajak ASN profesional dalam profesinya. Profesi ASN itu untuk melayani dan menyelesaikan masalah. Bahwa netral itu dia tidak memihak dan harus tegak lurus pada negara," pungkasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Prof Zudan mengucapkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari semua pimpinan, alat kelengkapan dewan, dan pimpinan komisi.
"Saya terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari semua pimpinan, alat kelengkapan dewan, maupun di pimpinan komisi," ujarnya.
Beberapa catatan yang menjadi perhatian Prof Zudan meliputi profesionalisme dan netralitas ASN, serta pembayaran kewajiban utang-utang. Selain itu, dia juga menyebutkan aspirasi lainnya untuk dilaksanakan, seperti pupuk hortikultura dan pencegahan inflasi.
Prof Zudan berkomitmen untuk menentukan skala prioritas dalam strategi ke depan. Dia berharap agar APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) menjadi sehat, dan semua kewajiban diselesaikan pada tahun 2024.
"Itu saya akan berikan atensi dan strateginya tentu saya akan melakukan penentuan skala prioritas. Karena teman-teman DPRD dan Kepala OPD telah melaporkan berapa kewajiban yang harus dibayarkan dan diselesaikan," ujarnya.
Dia juga memohon dukungan dari DPRD agar tidak ada lagi utang-utang yang tertunda hingga tahun 2025. Harapan ke depan strateginya adalah menciptakan APBD sehat.
"Kami semua di OPD telah sepakat dan saya izin dari DPRD bahwa kami semua menyiapkan untuk gubernur defenitif di 2025 itu tidak punya lagi kewajiban yang harus diselesaikan. Kita ingin selesaikan semua di 2024," jelasnya.
Terkait stadion Sudiang, semua anggaran yang telah dianggarkan akan tetap dilanjutkan.
Prof Zudan yang juga Ketua Korpri menekankan pentingnya netralitas ASN, dimana ASN harus profesional dalam menjalankan tugasnya dan tegak lurus pada negara.
"Saya mengajak ASN profesional dalam profesinya. Profesi ASN itu untuk melayani dan menyelesaikan masalah. Bahwa netral itu dia tidak memihak dan harus tegak lurus pada negara," pungkasnya.
(GUS)
Berita Terkait
News
Pemprov Sulsel Teken Kontrak Rp1,43 Triliun untuk Perbaikan 805 Km Jalan Provinsi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menunjukkan akselerasi luar biasa dalam pembangunan infrastruktur jalan.
Minggu, 07 Des 2025 10:39
Sulsel
Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Keuangan Rp10 M di Peresmian Kolam Labu Bentenge Bulukumba
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meresmikan Kolam Labu Bentenge yang berada di Kawasan Pantai Merpati, Kabupaten Bulukumba, Jumat (5/12/2025).
Jum'at, 05 Des 2025 16:31
News
Dibuka Menko PM Muhaimin, Gubernur Sulsel Hadiri Workshop SMK Go Global
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Workshop Kepala Sekolah SMK se-Sulsel untuk Program Go Global, yang dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar
Kamis, 04 Des 2025 12:24
News
Gubernur Sulsel Lepas Tim Medis dan TRC Bantu Korban Bencana di Sumatera
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman resmi melepas Tim Pemprov Sulsel yang akan bertugas membantu penanganan tanggap bencana di tiga provinsi terdampak banjir dan longsor, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).
Rabu, 03 Des 2025 20:53
News
Kolaborasi Kejagung, Pemprov Sulsel, & Jamkrindo Dukung Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial
PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) menjalin kolaborasi bersama Kejaksaan RI dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) untuk memperkuat penerapan keadilan restoratif.
Kamis, 20 Nov 2025 15:14
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Baru 20 Persen Calon Jemaah Haji Sulsel Lakukan Pelunasan
2
Usai Tahap Dua, Owner Skincare di Sidrap Langsung Ditahan
3
Kajari Luwu Timur Tegaskan Proyek Strategis Bisa Diproses Hukum
4
GRT Desak DPP PKB Pecat Kader yang Diduga Langgar Etik di Jeneponto
5
Lewat Tax Award 2025, Bapenda Makassar Dorong Kepatuhan Pajak Berkelanjutan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Baru 20 Persen Calon Jemaah Haji Sulsel Lakukan Pelunasan
2
Usai Tahap Dua, Owner Skincare di Sidrap Langsung Ditahan
3
Kajari Luwu Timur Tegaskan Proyek Strategis Bisa Diproses Hukum
4
GRT Desak DPP PKB Pecat Kader yang Diduga Langgar Etik di Jeneponto
5
Lewat Tax Award 2025, Bapenda Makassar Dorong Kepatuhan Pajak Berkelanjutan