Dhevy Bijak Soroti Perusahaan Tambang Usai Bencana Alam di Luwu
Kamis, 06 Jun 2024 14:21
Anggota Komisi IV DPR RI, Muhammad Dhevy Bijak menyoroti banyaknya perusahaan tambang yang kurang peduli akan masyarakat sekitar pada Kunjungan Kerja Spesifik di Makassar. Foto: Parlementaria/DPR RI
MAKASSAR - Anggota Komisi IV DPR RI, Muhammad Dhevy Bijak menyoroti banyaknya perusahaan tambang yang kurang peduli akan masyarakat sekitar pada Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana alam sebagai dampak kegiatan pertambangan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Dia mengaku hingga saat ini masih ada perusahaan yang beroperasi dan mengeksploitasi sumber daya alam Kabupaten Luwu, yang belum menunaikan komitmennya dengan baik.
Dhevy juga menyinggung tragedi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang memporak-porandakan beberapa kecamatan di Kabupaten Luwu serta memakan 14 korban jiwa.
“Sehingga kami memanggil perusahaan-perusahaan tersebut dan mempertanyakan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh mereka dan kenapa bisa terjadi. Karena hulunya bencana alam yang terjadi di Kabupaten Luwu terjadi di wilayah kawasan pertambangan perusahaan PT Masmindo,” kata Dhevy saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/6/2024).
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut mengatakan bahwa banyak keluhan dari masyarakat yang berasal dari wilayah terdampak, karena tidak merasakan adanya kehadiran perusahaan yang seharusnya bertanggung jawab pasca tragedi tersebut.
“Ya jadi memang ada beberapa keluhan dari khususnya beberapa wilayah yang terdampak, ada kurang lebih 18 desa atau ya 18 desa yang terdampak. Memang kehadiran dari perusahaan ini belum sebetulnya dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.
"Maksudnya bahwa pada saat terjadinya bencana alam harusnya yang terjun langsung juga dalam perusahaan tersebut memberikan kontribusinya terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah kabupaten Luwu ini,” sambungnya.
Dhevy mendorong semua pihak yang berkaitan, termasuk pemerintah setempat turut mengambil andil dan mewujudkan formulasi mitigasi bencana akibat tambang untuk membantu masyarakat terdampak.
“Saya kira kita semua harus memikirkan formulasi, memikirkan cara bagaimana cara mengatasi bencana-bencana alam ini. Sehingga tidak terjadi di kemudian hari karena baru kali ini terjadi longsor dan banjir di wilayah Kabupaten Luwu khususnya di wilayah Kecamatan Latimojong dan wilayah Kecamatan Suli Barat dan wilayah Kecamatan Belopa,” tutupnya.
Dia mengaku hingga saat ini masih ada perusahaan yang beroperasi dan mengeksploitasi sumber daya alam Kabupaten Luwu, yang belum menunaikan komitmennya dengan baik.
Dhevy juga menyinggung tragedi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang memporak-porandakan beberapa kecamatan di Kabupaten Luwu serta memakan 14 korban jiwa.
“Sehingga kami memanggil perusahaan-perusahaan tersebut dan mempertanyakan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh mereka dan kenapa bisa terjadi. Karena hulunya bencana alam yang terjadi di Kabupaten Luwu terjadi di wilayah kawasan pertambangan perusahaan PT Masmindo,” kata Dhevy saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/6/2024).
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut mengatakan bahwa banyak keluhan dari masyarakat yang berasal dari wilayah terdampak, karena tidak merasakan adanya kehadiran perusahaan yang seharusnya bertanggung jawab pasca tragedi tersebut.
“Ya jadi memang ada beberapa keluhan dari khususnya beberapa wilayah yang terdampak, ada kurang lebih 18 desa atau ya 18 desa yang terdampak. Memang kehadiran dari perusahaan ini belum sebetulnya dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.
"Maksudnya bahwa pada saat terjadinya bencana alam harusnya yang terjun langsung juga dalam perusahaan tersebut memberikan kontribusinya terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah kabupaten Luwu ini,” sambungnya.
Dhevy mendorong semua pihak yang berkaitan, termasuk pemerintah setempat turut mengambil andil dan mewujudkan formulasi mitigasi bencana akibat tambang untuk membantu masyarakat terdampak.
“Saya kira kita semua harus memikirkan formulasi, memikirkan cara bagaimana cara mengatasi bencana-bencana alam ini. Sehingga tidak terjadi di kemudian hari karena baru kali ini terjadi longsor dan banjir di wilayah Kabupaten Luwu khususnya di wilayah Kecamatan Latimojong dan wilayah Kecamatan Suli Barat dan wilayah Kecamatan Belopa,” tutupnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Antisipasi Bencana Musim Hujan, BPBD Maros Bentuk Tim dan Buka Posko
Memasuki puncak musim hujan yang diprediksi oleh Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di pekan ketiga Desember hingga Akhir Januari 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maros mulai membentuk tim.
Selasa, 03 Des 2024 09:14
Sulsel
NH Rayakan Tasyukuran Lolos DPR RI Bersama Puluhan Ribu Warga Parepare
Anggota DPR RI Dapil Sulsel 2, HAM Nurdin Halid menggelar tasyakuran di Lapangan Andi Makkasau, Parepare pada Ahad (17/11/2024) malam.
Minggu, 17 Nov 2024 22:54
Sulsel
Demokrat Sulsel Instruksikan Anggota DPRD Bentuk Desa Binaan sebagai Basis Suara
Partai Demokrat Sulsel menggelar orientasi anggota fraksi se-Sulawesi Selatan di Hotel Claro, Makassar. Kegiatan ini berlangsung selaman tiga hari yakni 14 sampai 16 November 2024.
Kamis, 14 Nov 2024 21:45
Sulsel
Ketua KPU Harap Debat Terakhir jadi Momentum Masyarakat Luwu Tentukan Calon Pemimpin
KPU Kabupaten Luwu menggelar debat publik kedua antar pasangan calon (Paslon) Pilkada di Hotel Claro, Makassar pada Selasa, 12 November 2024 malam.
Selasa, 12 Nov 2024 23:11
Sulsel
Kabiro Setjen DPR RI Apresiasi Kinerja Sekwan DPRD Sulsel
Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, M. Jabir menerima kunjungan Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI, Muhammad Djazuli.
Jum'at, 08 Nov 2024 12:16
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Babak Baru Polemik Pilkada Jeneponto: PPK Kelara Tolak Rekomendasi PSU
2
Respons Bawaslu Sulsel Atas Polemik Rekapitulasi Suara di Kelara Jeneponto
3
Ribuan Warga Berunjuk Rasa di Depan Kantor KPU Jeneponto
4
Bawaslu Rekomendasikan 8 TPS di Jeneponto Lakukan PSU
5
KPU Soppeng Rampungkan Rekapitulasi: SUKSES 80.266, SIAP ADA 61.758 Suara
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Babak Baru Polemik Pilkada Jeneponto: PPK Kelara Tolak Rekomendasi PSU
2
Respons Bawaslu Sulsel Atas Polemik Rekapitulasi Suara di Kelara Jeneponto
3
Ribuan Warga Berunjuk Rasa di Depan Kantor KPU Jeneponto
4
Bawaslu Rekomendasikan 8 TPS di Jeneponto Lakukan PSU
5
KPU Soppeng Rampungkan Rekapitulasi: SUKSES 80.266, SIAP ADA 61.758 Suara