Dhevy Bijak Soroti Perusahaan Tambang Usai Bencana Alam di Luwu

Kamis, 06 Jun 2024 14:21
Dhevy Bijak Soroti Perusahaan Tambang Usai Bencana Alam di Luwu
Anggota Komisi IV DPR RI, Muhammad Dhevy Bijak menyoroti banyaknya perusahaan tambang yang kurang peduli akan masyarakat sekitar pada Kunjungan Kerja Spesifik di Makassar. Foto: Parlementaria/DPR RI
Comment
Share
MAKASSAR - Anggota Komisi IV DPR RI, Muhammad Dhevy Bijak menyoroti banyaknya perusahaan tambang yang kurang peduli akan masyarakat sekitar pada Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana alam sebagai dampak kegiatan pertambangan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Dia mengaku hingga saat ini masih ada perusahaan yang beroperasi dan mengeksploitasi sumber daya alam Kabupaten Luwu, yang belum menunaikan komitmennya dengan baik.

Dhevy juga menyinggung tragedi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang memporak-porandakan beberapa kecamatan di Kabupaten Luwu serta memakan 14 korban jiwa.

“Sehingga kami memanggil perusahaan-perusahaan tersebut dan mempertanyakan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh mereka dan kenapa bisa terjadi. Karena hulunya bencana alam yang terjadi di Kabupaten Luwu terjadi di wilayah kawasan pertambangan perusahaan PT Masmindo,” kata Dhevy saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/6/2024).



Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut mengatakan bahwa banyak keluhan dari masyarakat yang berasal dari wilayah terdampak, karena tidak merasakan adanya kehadiran perusahaan yang seharusnya bertanggung jawab pasca tragedi tersebut.

“Ya jadi memang ada beberapa keluhan dari khususnya beberapa wilayah yang terdampak, ada kurang lebih 18 desa atau ya 18 desa yang terdampak. Memang kehadiran dari perusahaan ini belum sebetulnya dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

"Maksudnya bahwa pada saat terjadinya bencana alam harusnya yang terjun langsung juga dalam perusahaan tersebut memberikan kontribusinya terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah kabupaten Luwu ini,” sambungnya.

Dhevy mendorong semua pihak yang berkaitan, termasuk pemerintah setempat turut mengambil andil dan mewujudkan formulasi mitigasi bencana akibat tambang untuk membantu masyarakat terdampak.

“Saya kira kita semua harus memikirkan formulasi, memikirkan cara bagaimana cara mengatasi bencana-bencana alam ini. Sehingga tidak terjadi di kemudian hari karena baru kali ini terjadi longsor dan banjir di wilayah Kabupaten Luwu khususnya di wilayah Kecamatan Latimojong dan wilayah Kecamatan Suli Barat dan wilayah Kecamatan Belopa,” tutupnya.
(UMI)
Berita Terkait
Komisi II DPR RI dan Bawaslu Perkuat Kelembagaan Pengawas Pemilu di Tana Toraja
Sulsel
Komisi II DPR RI dan Bawaslu Perkuat Kelembagaan Pengawas Pemilu di Tana Toraja
Komisi II DPR RI berkolaborasi dengan Bawaslu Sulsel dan Tana Toraja menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dengan tema “Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan” di Grand Hotel Metro Permai, Kabupaten Tana Toraja pada Selasa (19/08/2025).
Selasa, 19 Agu 2025 12:28
Komisi IV DPR RI Sebut Stok Beras di Bulog Makassar Melimpah
Ekbis
Komisi IV DPR RI Sebut Stok Beras di Bulog Makassar Melimpah
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin hadir mendampingi Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto dan rombongan saat melakukan kunjungan kerja di Kompleks Pergudangan Panaikang, Perum Bulog.
Selasa, 12 Agu 2025 10:46
Sinergi OJK dan DPR RI untuk Perluas Pembiayaan UMKM
Ekbis
Sinergi OJK dan DPR RI untuk Perluas Pembiayaan UMKM
Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa sektor perbankan menyumbang sekitar 85 persen dari total pembiayaan UMKM. Olehnya itu, peran perbankan sangat vital.
Selasa, 12 Agu 2025 07:24
Banjir Tahunan Hantui Perumnas Antang, Warga Ngadu ke DPRD Sulsel Minta Cari Solusi
Sulsel
Banjir Tahunan Hantui Perumnas Antang, Warga Ngadu ke DPRD Sulsel Minta Cari Solusi
Warga Blok 10 Perumnas Antang, Kota Makassar, mengadu ke DPRD Sulawesi Selatan terkait banjir yang tak kunjung tertangani di wilayah mereka. Aduan tersebut disampaikan melalui Forum Komunikasi Korban Banjir Blok 10 pada Senin (11/8/2025).
Senin, 11 Agu 2025 21:47
Atasi Beras Oplosan Harus Lewat Penegakan Hukum dan Revisi Kebijakan
News
Atasi Beras Oplosan Harus Lewat Penegakan Hukum dan Revisi Kebijakan
Persoalan beras oplosan tidak hanya sekadar menyangkut aspek moral hazard atau pelanggaran hukum dari para pelaku usaha, tetapi juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang secara ekonomi tidak rasional dan justru menciptakan potensi kerugian bagi produsen.
Jum'at, 08 Agu 2025 07:17
Berita Terbaru