Sulbar

Pj Gubernur Sulbar Bahas Percepatan Penurunan Stunting dengan BKKBN

Selasa, 13 Jun 2023 17:59

Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh saat berkunjung ke kantor BKKBN RI. Foto: Istimewa

Comment

JAKARTA - Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat Nuryamin, serta sejumlah OPD berkunjung ke Kantor BKKBN RI Jakarta Timur, Senin (12/06/2023).

PJ Gubernur menyampaikan kunjungan tersebut untuk membangun silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), terkait percepatan penurunan angka Stunting di Sulbar. Salah satunya melibatkan seluruh ASN menjadi orang tua asuh anak stunting.

Baca Juga: Pemprov Sulbar Gelar Gerakan Pangan Murah Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok

"Ini upaya kita melakukan koordinasi dan mengurai persoalan percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat," kata Zudan.

Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen pemerintah provinsi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat.

Hasto Wardoyo menyampaikan, upaya pencegahan anak stunting yang dapat dilakukan ke depan adalah pendampingan terhadap calon pengantin dan pendampingan keluarga berisiko stunting.

"Pendampingan catin (calon pengantin) ini harus terus kita kawal agar catin dapat menjaga kesehatan dan memastikan nutrisi yang dikonsumsi terpenuhi agar kelak tidak melahirkan anak stunting," ujarnya.

Lebih lanjut Hasto Wardoyo mengatakan, telah menyiapkan anggaran dalam bentuk DAK fisik dan non fisik yang digelontorkan setiap tahunnya melalui OPD Kabupaten salah satunya untuk percepatan penurunan stunting.

Baca Juga: Pemprov Sulbar Konsisten Prioritaskan Program Merdeka Belajar

"Penggunaan dan penyerapan anggaran DAK juga perlu menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten setempat diharapkan aktif dalam berkoordinasi dengan OPD KB serta dapat mengawal serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap serapan atau penggunaan anggaran DAK di Kabupaten untuk dapat betul-betul tepat sasaran," ujarnya.

(GUS)