BKAD Sebut Utang Pemprov Sulsel Sebagian Sudah Dibayarkan, Sisanya Telah Dianggarkan
Senin, 07 Okt 2024 20:30
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel Salehuddin memastikan proses penyelesaian utang Pemprov semuanya terkendali dan hampir seluruhnya telah selesai dibayarkan. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Salehuddin memastikan proses penyelesaian utang Pemprov semuanya terkendali dan hampir seluruhnya telah selesai dibayarkan.
"Saat ini posisi utang Pemprov untuk 2023 sesuai LHPK BPK, sudah teranggarkan semua dan sudah beberapa dilunasi. Cuman Rp305 miliar belum terbayarkan," ujar pria yang akrab disapa Bobi ini pada Senin (07/10/2024).
Lanjut Bobi menyebut, untuk sisa utang tersebut pun sebenarnya sudah dianggarkan di APBD 2024 dan siap untuk dibayarkan.
"Tersisa Rp305 miliar yang akan dibayarkan dan itu sudah dianggarkan di APBD pokok, parsial ini (2024). Jadi sebelum APBD perubahan memang sudah dianggarkan," tegasnya.
Dijelaskan Bobi, Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh memang memberikan atensi khusus untuk menyelesaikan utang Pemprov yang selalu ada setiap tahunnya. Terlebih, beberapa tahun belakangan dimana utang menumpuk yang dimulai akibat pandemi Covid-19.
"Pak Gub ini konsennya adalah APBD sehat, jadi semua bengkalai (utang) di masa lalu semua harus clear. Karena sebenarnya utang itu selalu ada setiap tahun," jelasnya.
Meski begitu, menurut Bobi, utang mulai berasa ketika Covid-19 di tahun 2020, dan akhirnya terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Sekalipun diakuinya ada upaya untuk menyelesaikannya.
"Karena memang utang mulai berasa ketika Covid-19 2020, kemudian berlanjut-berlanjut terus. Yang paling parah utang itu sejak mulai Covid-19, dimana anggaran besar tiba-tiba langsung dipangkas, lalu tetap ada proyek berjalan namun nanti dibayarkan di tahun berikutnya, ternyata di tahu berikutnya tidak semua dibayarkan," ucapnya.
"Nah masuk Pak Pj ini mau menyehatkan, jadi utang 2023 clear semua, tapi masih ada lagi di 2024 dan itulah yang coba diselesaikan di perubahan. Jadi utang 2024 sudah diselesaikan semua di perubahan, dan sebagian di pokok 2025," pungkasnya.
"Saat ini posisi utang Pemprov untuk 2023 sesuai LHPK BPK, sudah teranggarkan semua dan sudah beberapa dilunasi. Cuman Rp305 miliar belum terbayarkan," ujar pria yang akrab disapa Bobi ini pada Senin (07/10/2024).
Lanjut Bobi menyebut, untuk sisa utang tersebut pun sebenarnya sudah dianggarkan di APBD 2024 dan siap untuk dibayarkan.
"Tersisa Rp305 miliar yang akan dibayarkan dan itu sudah dianggarkan di APBD pokok, parsial ini (2024). Jadi sebelum APBD perubahan memang sudah dianggarkan," tegasnya.
Dijelaskan Bobi, Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh memang memberikan atensi khusus untuk menyelesaikan utang Pemprov yang selalu ada setiap tahunnya. Terlebih, beberapa tahun belakangan dimana utang menumpuk yang dimulai akibat pandemi Covid-19.
"Pak Gub ini konsennya adalah APBD sehat, jadi semua bengkalai (utang) di masa lalu semua harus clear. Karena sebenarnya utang itu selalu ada setiap tahun," jelasnya.
Meski begitu, menurut Bobi, utang mulai berasa ketika Covid-19 di tahun 2020, dan akhirnya terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Sekalipun diakuinya ada upaya untuk menyelesaikannya.
"Karena memang utang mulai berasa ketika Covid-19 2020, kemudian berlanjut-berlanjut terus. Yang paling parah utang itu sejak mulai Covid-19, dimana anggaran besar tiba-tiba langsung dipangkas, lalu tetap ada proyek berjalan namun nanti dibayarkan di tahun berikutnya, ternyata di tahu berikutnya tidak semua dibayarkan," ucapnya.
"Nah masuk Pak Pj ini mau menyehatkan, jadi utang 2023 clear semua, tapi masih ada lagi di 2024 dan itulah yang coba diselesaikan di perubahan. Jadi utang 2024 sudah diselesaikan semua di perubahan, dan sebagian di pokok 2025," pungkasnya.
(UMI)
Berita Terkait
News
OJK, LPS, dan Pemprov Sulsel Gaungkan Gerakan Cinta Keuangan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersinergi melalui Gerakan Masyarakat (Germas) Anti Mager Cinta Keuangan Syariah.
Selasa, 03 Nov 2026 20:13
Ekbis
Mayoritas Daerah di Sulsel Mulai Beralih ke Perbankan Syariah
Sebanyak 21 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan telah mengalihkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke layanan perbankan syariah.
Selasa, 03 Nov 2026 09:52
Ekbis
Aset Tembus Rp3.300 Triliun, OJK Luncurkan Cetak Biru Keuangan Syariah
OJK meluncurkan Cetak Biru Pengembangan dan Penguatan Keuangan Syariah sebagai arah baru untuk mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah nasional.
Senin, 02 Nov 2026 16:38
News
Gubernur Sulsel Sudah Koordinasi untuk Perbaikan Jalan Samping Tol Sutami
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, merespons kerusakan jalan di sepanjang sisi Tol Ir Sutami, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang menjadi keluhan masyarakat.
Kamis, 29 Okt 2026 16:14
News
Sulsel Jadi Provinsi Luar Jawa dengan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terbanyak
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengapresiasi penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan. Apresiasi tersebut disampaikan saat Peringatan Satu Tahun Sekolah Rakyat dan Sumpah Pemuda bertema “Satu Indonesia, Sejuta Cita-cita” di GOR Sudiang, Makassar, Rabu (28/10/2026).
Rabu, 28 Okt 2026 18:26
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Umrah Pimpinan UMI, Perkuat Ukhuwah dan Refleksi Kepemimpinan Islami
2
Kejati Sulsel Periksa 10 Kepala Sekolah SMA di Jeneponto
3
Ahli Pidana Sebut Penetapan Tersangka Kedua Bahtiar Cacat Hukum dan Tidak Sah
4
November Makin Ceria, Asmo Sulsel Tawarkan Promo Honda Beragam Keuntungan
5
Sulsel Raih Tiga Penghargaan pada GENTING Collaboration Summit 2026
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Umrah Pimpinan UMI, Perkuat Ukhuwah dan Refleksi Kepemimpinan Islami
2
Kejati Sulsel Periksa 10 Kepala Sekolah SMA di Jeneponto
3
Ahli Pidana Sebut Penetapan Tersangka Kedua Bahtiar Cacat Hukum dan Tidak Sah
4
November Makin Ceria, Asmo Sulsel Tawarkan Promo Honda Beragam Keuntungan
5
Sulsel Raih Tiga Penghargaan pada GENTING Collaboration Summit 2026