BKAD Sebut Utang Pemprov Sulsel Sebagian Sudah Dibayarkan, Sisanya Telah Dianggarkan

MAKASSAR - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Salehuddin memastikan proses penyelesaian utang Pemprov semuanya terkendali dan hampir seluruhnya telah selesai dibayarkan.

"Saat ini posisi utang Pemprov untuk 2023 sesuai LHPK BPK, sudah teranggarkan semua dan sudah beberapa dilunasi. Cuman Rp305 miliar belum terbayarkan," ujar pria yang akrab disapa Bobi ini pada Senin (07/10/2024).

Lanjut Bobi menyebut, untuk sisa utang tersebut pun sebenarnya sudah dianggarkan di APBD 2024 dan siap untuk dibayarkan.

"Tersisa Rp305 miliar yang akan dibayarkan dan itu sudah dianggarkan di APBD pokok, parsial ini (2024). Jadi sebelum APBD perubahan memang sudah dianggarkan," tegasnya.

Baca Juga: Kapolda dan Pimpinan DPRD Komitmen Jaga Pilkada Damai di Sulsel

Dijelaskan Bobi, Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh memang memberikan atensi khusus untuk menyelesaikan utang Pemprov yang selalu ada setiap tahunnya. Terlebih, beberapa tahun belakangan dimana utang menumpuk yang dimulai akibat pandemi Covid-19.

"Pak Gub ini konsennya adalah APBD sehat, jadi semua bengkalai (utang) di masa lalu semua harus clear. Karena sebenarnya utang itu selalu ada setiap tahun," jelasnya.

Meski begitu, menurut Bobi, utang mulai berasa ketika Covid-19 di tahun 2020, dan akhirnya terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Sekalipun diakuinya ada upaya untuk menyelesaikannya.

Baca Juga: Pemkab Jeneponto Buka Lowongan 170 PPPK Formasi 2024

"Karena memang utang mulai berasa ketika Covid-19 2020, kemudian berlanjut-berlanjut terus. Yang paling parah utang itu sejak mulai Covid-19, dimana anggaran besar tiba-tiba langsung dipangkas, lalu tetap ada proyek berjalan namun nanti dibayarkan di tahun berikutnya, ternyata di tahu berikutnya tidak semua dibayarkan," ucapnya.

"Nah masuk Pak Pj ini mau menyehatkan, jadi utang 2023 clear semua, tapi masih ada lagi di 2024 dan itulah yang coba diselesaikan di perubahan. Jadi utang 2024 sudah diselesaikan semua di perubahan, dan sebagian di pokok 2025," pungkasnya.