Sejumlah Desa Mendadak Dapat Anggaran Tambahan, Tim Hukum Uji-Sah Minta Bawaslu Waspada
Senin, 04 Nov 2024 19:44
Tim Hukum Uji-Sah, Tahiruddin. Foto: Istimewa
BANTAENG - Tim Hukum Paslon nomor urut 1, M. Fathul Fauzy Nurdin - H. Sahabuddin (UJI-SAH) menyoroti mendadaknya permintaan penambahan anggaran beberapa desa jelang pencoblosan di Pilkada Bantaeng 2024.
Hal tersebut diketahui dengan viralnya beberapa Surat Pernyataan Komitmen Penganggaran Insentif Desa Tahun Anggaran 2024.
Desa yang mendapat tambahan anggaran mendadak diantaranya Desa Bonto-Bontoa, dan Desa Bajiminasa. Dari dua surat tersebut, dua desa ini masing-masing mendapatkan anggaran sebesar Rp144 juta.
Tak ada keterangan jelas soal penggunaan anggaran tersebut. Hanya tertulis Insentif Desa tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tim Hukum Uji-Sah, Tahiruddin berharab penambahan anggaran tersebut tidak ada hubungannya dengan Pilkada Bantaeng 2024.
"Kita tahu sendiri, oknum-oknum kepala desa terasa sekali keberpihakannnya di Pilkada Bantaeng. Kita berharap anggaran tersebut tidak ada hubungannya dengan Pilkada Bantaeng. Apalagi menggunakan anggaran tersebut untuk memenangkan salah satu paslon," bebernya.
Meski demikian, dirinya tetap berharap, Pj Bupati Bantaeng, Polri, Kejakasaan, dan Bawaslu tetap melakukan pegawasan ketat pergerakan kepala-kepala desa yang mendapatkan tambahan anggaran jelang Pilkada Bantaeng.
"Tentunya kita harap Pj Bupati, aparat penegak hukum, serta Bawasalu melakukan pengawasan ketat. Semakin ketat pengawasan, semakin sulit oknum kepala desa bergerak dalam memenangkan paslon," pungkasnya.
Hal tersebut diketahui dengan viralnya beberapa Surat Pernyataan Komitmen Penganggaran Insentif Desa Tahun Anggaran 2024.
Desa yang mendapat tambahan anggaran mendadak diantaranya Desa Bonto-Bontoa, dan Desa Bajiminasa. Dari dua surat tersebut, dua desa ini masing-masing mendapatkan anggaran sebesar Rp144 juta.
Tak ada keterangan jelas soal penggunaan anggaran tersebut. Hanya tertulis Insentif Desa tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tim Hukum Uji-Sah, Tahiruddin berharab penambahan anggaran tersebut tidak ada hubungannya dengan Pilkada Bantaeng 2024.
"Kita tahu sendiri, oknum-oknum kepala desa terasa sekali keberpihakannnya di Pilkada Bantaeng. Kita berharap anggaran tersebut tidak ada hubungannya dengan Pilkada Bantaeng. Apalagi menggunakan anggaran tersebut untuk memenangkan salah satu paslon," bebernya.
Meski demikian, dirinya tetap berharap, Pj Bupati Bantaeng, Polri, Kejakasaan, dan Bawaslu tetap melakukan pegawasan ketat pergerakan kepala-kepala desa yang mendapatkan tambahan anggaran jelang Pilkada Bantaeng.
"Tentunya kita harap Pj Bupati, aparat penegak hukum, serta Bawasalu melakukan pengawasan ketat. Semakin ketat pengawasan, semakin sulit oknum kepala desa bergerak dalam memenangkan paslon," pungkasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Peserta P2P Bantaeng Dibekali Deteksi Pelanggaran Teknis Pemilu
Pengawasan pemilu tidak hanya berkaitan dengan praktik politik uang, tetapi juga mencakup berbagai aspek teknis yang berpotensi menimbulkan pelanggaran apabila tidak diawasi dengan baik.
Selasa, 02 Jun 2026 19:17
Sulsel
Bawaslu Sulsel Siapkan Generasi Pengawas Pemilu Menuju 2029
Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan kembali melaksanakan rangkaian kegiatan luring Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di wilayah Sulawesi Selatan. Kegiatan kali ini berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Takalar, Rabu (20/05/2026).
Rabu, 20 Mei 2026 15:25
News
DKPP Gembleng TPD, Perkuat Kualitas Penanganan Pelanggaran Pemilu
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar kegiatan Diseminasi Penguatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di Hotel Claro Makassar pada Ahad (10/05/2026).
Senin, 11 Mei 2026 09:41
Sulsel
Kunjungi Sulsel, Ketua Bawaslu RI Ingatkan Tahapan Dimulai Tahun Depan
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, melakukan kunjungan supervisi ke Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan kesiapan jajaran pasca-pelantikan staf baru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selasa, 05 Mei 2026 22:07
Sulsel
Tak Sekadar Teori, Bawaslu Selayar Bakal Hadirkan Edukasi Pemilu di Kelas SMK
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Selayar terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesadaran politik, khususnya bagi pemilih pemula. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui koordinasi dengan SMKN 1 Selayar pada Senin (20/04/2026).
Senin, 20 Apr 2026 13:21
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
FSIKP UMI dan Balai Bahasa Sulsel Perkuat Kerja Sama Pengembangan Literasi
2
Bongkar Sindikat BBM Subsidi Ilegal, Kerugian Negara Capai Rp69,9 Miliar
3
Jeneponto Pertahankan Opini WTP, Bupati Paris Yasir Apresiasi Kinerja OPD
4
Kinerja 2025 Solid, PT Vale Tebar Dividen dan Perkuat Jajaran Komisaris
5
Cegah Rabies, Warga Camba Buru Anjing Liar, BBV Tambah 300 Dosis Vaksin
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
FSIKP UMI dan Balai Bahasa Sulsel Perkuat Kerja Sama Pengembangan Literasi
2
Bongkar Sindikat BBM Subsidi Ilegal, Kerugian Negara Capai Rp69,9 Miliar
3
Jeneponto Pertahankan Opini WTP, Bupati Paris Yasir Apresiasi Kinerja OPD
4
Kinerja 2025 Solid, PT Vale Tebar Dividen dan Perkuat Jajaran Komisaris
5
Cegah Rabies, Warga Camba Buru Anjing Liar, BBV Tambah 300 Dosis Vaksin