Sejumlah Desa Mendadak Dapat Anggaran Tambahan, Tim Hukum Uji-Sah Minta Bawaslu Waspada
Senin, 04 Nov 2024 19:44
Tim Hukum Uji-Sah, Tahiruddin. Foto: Istimewa
BANTAENG - Tim Hukum Paslon nomor urut 1, M. Fathul Fauzy Nurdin - H. Sahabuddin (UJI-SAH) menyoroti mendadaknya permintaan penambahan anggaran beberapa desa jelang pencoblosan di Pilkada Bantaeng 2024.
Hal tersebut diketahui dengan viralnya beberapa Surat Pernyataan Komitmen Penganggaran Insentif Desa Tahun Anggaran 2024.
Desa yang mendapat tambahan anggaran mendadak diantaranya Desa Bonto-Bontoa, dan Desa Bajiminasa. Dari dua surat tersebut, dua desa ini masing-masing mendapatkan anggaran sebesar Rp144 juta.
Tak ada keterangan jelas soal penggunaan anggaran tersebut. Hanya tertulis Insentif Desa tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tim Hukum Uji-Sah, Tahiruddin berharab penambahan anggaran tersebut tidak ada hubungannya dengan Pilkada Bantaeng 2024.
"Kita tahu sendiri, oknum-oknum kepala desa terasa sekali keberpihakannnya di Pilkada Bantaeng. Kita berharap anggaran tersebut tidak ada hubungannya dengan Pilkada Bantaeng. Apalagi menggunakan anggaran tersebut untuk memenangkan salah satu paslon," bebernya.
Meski demikian, dirinya tetap berharap, Pj Bupati Bantaeng, Polri, Kejakasaan, dan Bawaslu tetap melakukan pegawasan ketat pergerakan kepala-kepala desa yang mendapatkan tambahan anggaran jelang Pilkada Bantaeng.
"Tentunya kita harap Pj Bupati, aparat penegak hukum, serta Bawasalu melakukan pengawasan ketat. Semakin ketat pengawasan, semakin sulit oknum kepala desa bergerak dalam memenangkan paslon," pungkasnya.
Hal tersebut diketahui dengan viralnya beberapa Surat Pernyataan Komitmen Penganggaran Insentif Desa Tahun Anggaran 2024.
Desa yang mendapat tambahan anggaran mendadak diantaranya Desa Bonto-Bontoa, dan Desa Bajiminasa. Dari dua surat tersebut, dua desa ini masing-masing mendapatkan anggaran sebesar Rp144 juta.
Tak ada keterangan jelas soal penggunaan anggaran tersebut. Hanya tertulis Insentif Desa tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tim Hukum Uji-Sah, Tahiruddin berharab penambahan anggaran tersebut tidak ada hubungannya dengan Pilkada Bantaeng 2024.
"Kita tahu sendiri, oknum-oknum kepala desa terasa sekali keberpihakannnya di Pilkada Bantaeng. Kita berharap anggaran tersebut tidak ada hubungannya dengan Pilkada Bantaeng. Apalagi menggunakan anggaran tersebut untuk memenangkan salah satu paslon," bebernya.
Meski demikian, dirinya tetap berharap, Pj Bupati Bantaeng, Polri, Kejakasaan, dan Bawaslu tetap melakukan pegawasan ketat pergerakan kepala-kepala desa yang mendapatkan tambahan anggaran jelang Pilkada Bantaeng.
"Tentunya kita harap Pj Bupati, aparat penegak hukum, serta Bawasalu melakukan pengawasan ketat. Semakin ketat pengawasan, semakin sulit oknum kepala desa bergerak dalam memenangkan paslon," pungkasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Abdul Rahman Minta Pemprov Perhatikan Bantaeng, Jangan Dianaktirikan
Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman menyoroti Kabupaten Bantaeng yang menurutnya hampir tidak tersentuh program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam beberapa tahun terakhir.
Rabu, 18 Nov 2026 12:45
Sulsel
Bawaslu Selayar Temukan 3 Orang Meninggal yang Masuk Daftar Pemilih di Putabangun
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan uji petik data pemilih di Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Senin (12/10/2026).
Senin, 12 Okt 2026 18:01
Sulsel
Konsisten Berikan Pelayanan Terbaik, IKM KPU Bantaeng Semester I 2026 Tembus 88,62
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantaeng kembali mencatat capaian positif dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Rabu, 26 Agu 2026 13:31
News
Bawaslu Maros Usul Pembentukan Paralegal Pengawas Pemilu
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros melakukan audiens ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terkait usulan pembentukan Paralegal Pengawas Pemilu
Rabu, 17 Jun 2026 19:16
Sulsel
Peserta P2P Bantaeng Dibekali Deteksi Pelanggaran Teknis Pemilu
Pengawasan pemilu tidak hanya berkaitan dengan praktik politik uang, tetapi juga mencakup berbagai aspek teknis yang berpotensi menimbulkan pelanggaran apabila tidak diawasi dengan baik.
Selasa, 02 Jun 2026 19:17
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
XLSMART Raup Pendapatan Rp35,77 Triliun, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
2
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
3
Tompobulu Raih Pin Emas, Jadi Kecamatan Tercepat dan Tertinggi Capaian PBB di Gowa
4
Vale Indonesia IGP Pomalaa Raih Penghargaan Pelindungan Pekerja Perempuan
5
Dukung Pemulihan Aktivitas Pasar Pa’Baeng-Baeng Pascakebakaran, Adira Finance Dampingi 36 Pedagang
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
XLSMART Raup Pendapatan Rp35,77 Triliun, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
2
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
3
Tompobulu Raih Pin Emas, Jadi Kecamatan Tercepat dan Tertinggi Capaian PBB di Gowa
4
Vale Indonesia IGP Pomalaa Raih Penghargaan Pelindungan Pekerja Perempuan
5
Dukung Pemulihan Aktivitas Pasar Pa’Baeng-Baeng Pascakebakaran, Adira Finance Dampingi 36 Pedagang