Ketua Bawaslu Soppeng: PTPS jadi Garda Terdepan Awasi Proses Pungut Hitung Suara
Selasa, 05 Nov 2024 22:44
Ketua Bawaslu Kabupaten Soppeng, Muhammad Hasbi. Foto: Istimewa
SOPPENG - Ketua Bawaslu Kabupaten Soppeng, Muhammad Hasbi memberikan ucapan selamat kepada 467 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang baru saja dilantik. Mereka akan bekerja selama sebulan ke depan hingga hari pemungutan dan penghitungan suara.
Hasbi memberikan ultimatum kepada seluruh PTPS bahwa mereka dibentuk bukan untuk memenangkan salah satu Paslon. Tetapi untuk memastikan proses tahapan Pilkada serentak ini berjalan sesuai regulasi.
"Masyarakat Soppeng ini homogen, yakni dua paslon yang ditetapkan KPU semuanya mempunyai hubungan kekerabatan. Tetapi sebagai penyelenggara harus menjaga netralitasnya," katanya.
PTPS tetap punya hak untuk memilih, namun sama seperti ASN yang tidak boleh berpolitik praktis.
PTPS wajib untuk disiplin dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Mereka juga wajib memahami regulasi dan aturan karena standar pelaksanaan pemilihan ada pada regulasi.
"Pastikan proses tahapan Pilkada ini dijalankan dengan baik dan benar. Pengawas TPS punya nilai strategis dalam proses pemungutan suara. Teman-teman berada dalam garda terdepan memastikan proses pemungutan dan perhitungan suara," terangnya.
Hasbi menekankan, bahwa setiap suara pemilih harus dihargai. Sehingga 27 November 2024 mendatang, patut dijadikan hari kedaulatan rakyat Soppeng dalam menentukan pembangunan ke depan.
"Pastikan daulat rakyat terfasilitasi dengan baik, dengan memastikan pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS dengan aman, baik, dan benar," tegasnya.
Mantan Ketua KPU Soppeng ini mengingatkan agar para Pengawas TPS menggunakan sisa Waktu ke depan untuk belajar fokus pengawasan, mulai dari proses penyebaran C-6 Surat Pemberitahuan, di hari H (27 November 2024), sampai pada rekapitulasi TPS.
"Kalau ada masalah di lapangan, jangan mengambil keputusan sendiri. Lakukan koordinasi dan bertanya dengan PKD atau Panwas Pemilihan," tutupnya.
Hasbi memberikan ultimatum kepada seluruh PTPS bahwa mereka dibentuk bukan untuk memenangkan salah satu Paslon. Tetapi untuk memastikan proses tahapan Pilkada serentak ini berjalan sesuai regulasi.
"Masyarakat Soppeng ini homogen, yakni dua paslon yang ditetapkan KPU semuanya mempunyai hubungan kekerabatan. Tetapi sebagai penyelenggara harus menjaga netralitasnya," katanya.
PTPS tetap punya hak untuk memilih, namun sama seperti ASN yang tidak boleh berpolitik praktis.
PTPS wajib untuk disiplin dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Mereka juga wajib memahami regulasi dan aturan karena standar pelaksanaan pemilihan ada pada regulasi.
"Pastikan proses tahapan Pilkada ini dijalankan dengan baik dan benar. Pengawas TPS punya nilai strategis dalam proses pemungutan suara. Teman-teman berada dalam garda terdepan memastikan proses pemungutan dan perhitungan suara," terangnya.
Hasbi menekankan, bahwa setiap suara pemilih harus dihargai. Sehingga 27 November 2024 mendatang, patut dijadikan hari kedaulatan rakyat Soppeng dalam menentukan pembangunan ke depan.
"Pastikan daulat rakyat terfasilitasi dengan baik, dengan memastikan pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS dengan aman, baik, dan benar," tegasnya.
Mantan Ketua KPU Soppeng ini mengingatkan agar para Pengawas TPS menggunakan sisa Waktu ke depan untuk belajar fokus pengawasan, mulai dari proses penyebaran C-6 Surat Pemberitahuan, di hari H (27 November 2024), sampai pada rekapitulasi TPS.
"Kalau ada masalah di lapangan, jangan mengambil keputusan sendiri. Lakukan koordinasi dan bertanya dengan PKD atau Panwas Pemilihan," tutupnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Eks Anggota DPRD Sulsel Andi Nurhidayati Dilantik jadi Ketua PAN Soppeng
Mantan anggota DPRD Sulawesi Selatan dua periode, Andi Nurhidayati Zainuddin resmi menakhodai Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Soppeng.
Rabu, 07 Okt 2026 13:22
News
Bawaslu Maros Usul Pembentukan Paralegal Pengawas Pemilu
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros melakukan audiens ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terkait usulan pembentukan Paralegal Pengawas Pemilu
Rabu, 17 Jun 2026 19:16
Sulsel
Peserta P2P Bantaeng Dibekali Deteksi Pelanggaran Teknis Pemilu
Pengawasan pemilu tidak hanya berkaitan dengan praktik politik uang, tetapi juga mencakup berbagai aspek teknis yang berpotensi menimbulkan pelanggaran apabila tidak diawasi dengan baik.
Selasa, 02 Jun 2026 19:17
Sulsel
Bawaslu Sulsel Siapkan Generasi Pengawas Pemilu Menuju 2029
Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan kembali melaksanakan rangkaian kegiatan luring Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di wilayah Sulawesi Selatan. Kegiatan kali ini berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Takalar, Rabu (20/05/2026).
Rabu, 20 Mei 2026 15:25
News
DKPP Gembleng TPD, Perkuat Kualitas Penanganan Pelanggaran Pemilu
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar kegiatan Diseminasi Penguatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di Hotel Claro Makassar pada Ahad (10/05/2026).
Senin, 11 Mei 2026 09:41
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Teliti Kepemimpinan Transformasional, Tenaga Ahli Kemendagri Raih Gelar Magister di STIEM Bongaya
2
Kualitas Udara Memburuk, Bupati Maros Imbau Warga Pakai Masker
3
Vale Perkuat Ekonomi Lokal Lewat Pemberdayaan UMKM & Koperasi
4
Menkop Tinjau KDKMP Sorowako, Dorong Mesin Pascapanen untuk Lada dan Vanili
5
Executive Director 4 Pelindo Ulas Peran Hukum dalam Bisnis BUMN di Unhas
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Teliti Kepemimpinan Transformasional, Tenaga Ahli Kemendagri Raih Gelar Magister di STIEM Bongaya
2
Kualitas Udara Memburuk, Bupati Maros Imbau Warga Pakai Masker
3
Vale Perkuat Ekonomi Lokal Lewat Pemberdayaan UMKM & Koperasi
4
Menkop Tinjau KDKMP Sorowako, Dorong Mesin Pascapanen untuk Lada dan Vanili
5
Executive Director 4 Pelindo Ulas Peran Hukum dalam Bisnis BUMN di Unhas