Ketua Bawaslu Soppeng: PTPS jadi Garda Terdepan Awasi Proses Pungut Hitung Suara

Selasa, 05 Nov 2024 22:44
Ketua Bawaslu Soppeng: PTPS jadi Garda Terdepan Awasi Proses Pungut Hitung Suara
Ketua Bawaslu Kabupaten Soppeng, Muhammad Hasbi. Foto: Istimewa
Comment
Share
SOPPENG - Ketua Bawaslu Kabupaten Soppeng, Muhammad Hasbi memberikan ucapan selamat kepada 467 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang baru saja dilantik. Mereka akan bekerja selama sebulan ke depan hingga hari pemungutan dan penghitungan suara.

Hasbi memberikan ultimatum kepada seluruh PTPS bahwa mereka dibentuk bukan untuk memenangkan salah satu Paslon. Tetapi untuk memastikan proses tahapan Pilkada serentak ini berjalan sesuai regulasi.

"Masyarakat Soppeng ini homogen, yakni dua paslon yang ditetapkan KPU semuanya mempunyai hubungan kekerabatan. Tetapi sebagai penyelenggara harus menjaga netralitasnya," katanya.

PTPS tetap punya hak untuk memilih, namun sama seperti ASN yang tidak boleh berpolitik praktis.

PTPS wajib untuk disiplin dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Mereka juga wajib memahami regulasi dan aturan karena standar pelaksanaan pemilihan ada pada regulasi.

"Pastikan proses tahapan Pilkada ini dijalankan dengan baik dan benar. Pengawas TPS punya nilai strategis dalam proses pemungutan suara. Teman-teman berada dalam garda terdepan memastikan proses pemungutan dan perhitungan suara," terangnya.

Hasbi menekankan, bahwa setiap suara pemilih harus dihargai. Sehingga 27 November 2024 mendatang, patut dijadikan hari kedaulatan rakyat Soppeng dalam menentukan pembangunan ke depan.

"Pastikan daulat rakyat terfasilitasi dengan baik, dengan memastikan pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS dengan aman, baik, dan benar," tegasnya.

Mantan Ketua KPU Soppeng ini mengingatkan agar para Pengawas TPS menggunakan sisa Waktu ke depan untuk belajar fokus pengawasan, mulai dari proses penyebaran C-6 Surat Pemberitahuan, di hari H (27 November 2024), sampai pada rekapitulasi TPS.

"Kalau ada masalah di lapangan, jangan mengambil keputusan sendiri. Lakukan koordinasi dan bertanya dengan PKD atau Panwas Pemilihan," tutupnya.
(UMI)
Berita Terkait
Anggota Bawaslu RI Sambut Tawaran jadi Dosen Praktisi Kepemiluan di Unhas
News
Anggota Bawaslu RI Sambut Tawaran jadi Dosen Praktisi Kepemiluan di Unhas
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi menyambut baik tawaran dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Hamzah Halim untuk menjadi dosen praktisi di bidang kepemiluan.
Rabu, 18 Jun 2025 21:48
Pembatasan Hak Politik Cakada Eks Napi Antarkan Dede Arwinsyah Raih Doktor
Makassar City
Pembatasan Hak Politik Cakada Eks Napi Antarkan Dede Arwinsyah Raih Doktor
Ketua Bawaslu Kota Makassar, Dede Arwinsyah akhirnya resmi menyandang gelar doktor seusai mengikuti ujian terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum di Ruang Promosi Lantai III, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar pada Rabu 18 Juni 2025.
Rabu, 18 Jun 2025 16:10
Bawaslu Lutim Buka Posko Aduan untuk Transparansi Data Pemilih Berkelanjutan
Sulsel
Bawaslu Lutim Buka Posko Aduan untuk Transparansi Data Pemilih Berkelanjutan
Bawaslu Luwu Timur (Lutim) resmi membuka Posko Aduan Masyarakat terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan PDPB.
Selasa, 17 Jun 2025 17:05
DKPP Periksa Bawaslu Takalar Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024
Sulsel
DKPP Periksa Bawaslu Takalar Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 84-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (17/2/2025) pukul 10.00 WITA.
Senin, 16 Jun 2025 16:10
10 Komisioner KPU Takalar dan Bawaslu Gowa Tak Terbukti Langgar Etik
Sulsel
10 Komisioner KPU Takalar dan Bawaslu Gowa Tak Terbukti Langgar Etik
DKPP merehabilitasi nama 10 penyelenggara Pemilu di Sulawesi Selatan. Keputusan itu diumumkan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Rabu, 11 Jun 2025 14:56
Berita Terbaru