Ketua Bawaslu Soppeng: PTPS jadi Garda Terdepan Awasi Proses Pungut Hitung Suara
Selasa, 05 Nov 2024 22:44
Ketua Bawaslu Kabupaten Soppeng, Muhammad Hasbi. Foto: Istimewa
SOPPENG - Ketua Bawaslu Kabupaten Soppeng, Muhammad Hasbi memberikan ucapan selamat kepada 467 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang baru saja dilantik. Mereka akan bekerja selama sebulan ke depan hingga hari pemungutan dan penghitungan suara.
Hasbi memberikan ultimatum kepada seluruh PTPS bahwa mereka dibentuk bukan untuk memenangkan salah satu Paslon. Tetapi untuk memastikan proses tahapan Pilkada serentak ini berjalan sesuai regulasi.
"Masyarakat Soppeng ini homogen, yakni dua paslon yang ditetapkan KPU semuanya mempunyai hubungan kekerabatan. Tetapi sebagai penyelenggara harus menjaga netralitasnya," katanya.
PTPS tetap punya hak untuk memilih, namun sama seperti ASN yang tidak boleh berpolitik praktis.
PTPS wajib untuk disiplin dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Mereka juga wajib memahami regulasi dan aturan karena standar pelaksanaan pemilihan ada pada regulasi.
"Pastikan proses tahapan Pilkada ini dijalankan dengan baik dan benar. Pengawas TPS punya nilai strategis dalam proses pemungutan suara. Teman-teman berada dalam garda terdepan memastikan proses pemungutan dan perhitungan suara," terangnya.
Hasbi menekankan, bahwa setiap suara pemilih harus dihargai. Sehingga 27 November 2024 mendatang, patut dijadikan hari kedaulatan rakyat Soppeng dalam menentukan pembangunan ke depan.
"Pastikan daulat rakyat terfasilitasi dengan baik, dengan memastikan pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS dengan aman, baik, dan benar," tegasnya.
Mantan Ketua KPU Soppeng ini mengingatkan agar para Pengawas TPS menggunakan sisa Waktu ke depan untuk belajar fokus pengawasan, mulai dari proses penyebaran C-6 Surat Pemberitahuan, di hari H (27 November 2024), sampai pada rekapitulasi TPS.
"Kalau ada masalah di lapangan, jangan mengambil keputusan sendiri. Lakukan koordinasi dan bertanya dengan PKD atau Panwas Pemilihan," tutupnya.
Hasbi memberikan ultimatum kepada seluruh PTPS bahwa mereka dibentuk bukan untuk memenangkan salah satu Paslon. Tetapi untuk memastikan proses tahapan Pilkada serentak ini berjalan sesuai regulasi.
"Masyarakat Soppeng ini homogen, yakni dua paslon yang ditetapkan KPU semuanya mempunyai hubungan kekerabatan. Tetapi sebagai penyelenggara harus menjaga netralitasnya," katanya.
PTPS tetap punya hak untuk memilih, namun sama seperti ASN yang tidak boleh berpolitik praktis.
PTPS wajib untuk disiplin dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Mereka juga wajib memahami regulasi dan aturan karena standar pelaksanaan pemilihan ada pada regulasi.
"Pastikan proses tahapan Pilkada ini dijalankan dengan baik dan benar. Pengawas TPS punya nilai strategis dalam proses pemungutan suara. Teman-teman berada dalam garda terdepan memastikan proses pemungutan dan perhitungan suara," terangnya.
Hasbi menekankan, bahwa setiap suara pemilih harus dihargai. Sehingga 27 November 2024 mendatang, patut dijadikan hari kedaulatan rakyat Soppeng dalam menentukan pembangunan ke depan.
"Pastikan daulat rakyat terfasilitasi dengan baik, dengan memastikan pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS dengan aman, baik, dan benar," tegasnya.
Mantan Ketua KPU Soppeng ini mengingatkan agar para Pengawas TPS menggunakan sisa Waktu ke depan untuk belajar fokus pengawasan, mulai dari proses penyebaran C-6 Surat Pemberitahuan, di hari H (27 November 2024), sampai pada rekapitulasi TPS.
"Kalau ada masalah di lapangan, jangan mengambil keputusan sendiri. Lakukan koordinasi dan bertanya dengan PKD atau Panwas Pemilihan," tutupnya.
(UMI)
Berita Terkait
News
Bawaslu RI Serahkan 9 Buku Karya Herwyn Malonda ke Unhas, Perkuat Literasi Kepemiluan
Bawaslu RI menyerahkan sembilan buku karya Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda kepada Wakil Rektor III Universitas Hasanuddin, Prof Farida Patittingi di Makassar pada Jumat (24/10/2025).
Sabtu, 25 Okt 2025 17:40
Sulsel
Bawaslu RI Serius Evaluasi dan Kembangkan SDM di Masa Non-Tahapan Pemilu
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia tengah serius melakukan evaluasi menyeluruh dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di masa non-tahapan pemilu.
Jum'at, 24 Okt 2025 17:49
Sulsel
Polisi Didesak Tetapkan Tersangka Kasus Asusila Eks Komisioner Bawaslu Wajo
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mendesak Polres Wajo agar tetapkan Eks Komisioner Bawaslu Wajo inisial HO sebagai tersangka kasus pelecehan seksual.
Kamis, 16 Okt 2025 19:45
News
OMS Minta DKPP Larang Teradu Komisioner Bawaslu Wajo Jadi Penyelenggara Pemilu Lagi
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu Sulsel mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberikan sanksi tegas kepada Teradu, Heriyanto sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Wajo yang diduga melakukan pelanggaran etik.
Kamis, 02 Okt 2025 14:29
News
Teradu Tak Hadir, DKPP Tetap Sidangkan Kasus Asusila Komisioner Bawaslu Wajo
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tetap menggelar sidang pemeriksaan terhadap perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Rabu (01/10/2025).
Rabu, 01 Okt 2025 23:29
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Metro School Bakal Gelar Kejuaraan Kempo Antar Dojo dan Pelajar Sulsel
2
Bawaslu RI Serahkan 9 Buku Karya Herwyn Malonda ke Unhas, Perkuat Literasi Kepemiluan
3
Kades Ugi Jurana Tampil Memukau di Sengkang Silk Fashion Karnaval 2025
4
Royco Hadirkan Fishtival Juara Makassar, Ajang Masak Ikan Terbesar di Kota Daeng
5
PT Vale Tegaskan Kualitas Air Aman, Pemulihan Lingkungan Towuti Berjalan Terukur
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Metro School Bakal Gelar Kejuaraan Kempo Antar Dojo dan Pelajar Sulsel
2
Bawaslu RI Serahkan 9 Buku Karya Herwyn Malonda ke Unhas, Perkuat Literasi Kepemiluan
3
Kades Ugi Jurana Tampil Memukau di Sengkang Silk Fashion Karnaval 2025
4
Royco Hadirkan Fishtival Juara Makassar, Ajang Masak Ikan Terbesar di Kota Daeng
5
PT Vale Tegaskan Kualitas Air Aman, Pemulihan Lingkungan Towuti Berjalan Terukur