Diskusi Publik: Media Didorong Bantu KPU Sajikan Pemberitaan Berimbang dan Netral

Sabtu, 09 Nov 2024 19:48
Diskusi Publik: Media Didorong Bantu KPU Sajikan Pemberitaan Berimbang dan Netral
KPU Sulsel menggelar Diskusi Publik bertema ‘Peran Penting Media Menjaga Kondusifitas Pilkada Serentak Tahun 2024’ di Red Corner pada Sabtu (9/11/2024). Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Diskusi Publik bertema ‘Peran Penting Media Menjaga Kondusifitas Pilkada Serentak Tahun 2024’ di Red Corner pada Sabtu (9/11/2024).

Acara ini menghadirkan berbagai narasumber dari media untuk membahas peran strategis jurnalis dalam menjaga iklim yang sehat dan kondusif selama Pilkada berlangsung.

Komisaris Harian Ujungpandang Ekspres, Silahuddin Genda menyampaikan pentingnya profesionalisme jurnalis dalam menyajikan berita yang berimbang, faktual, dan edukatif.

Menurutnya, menjelang Pilkada, banyak pasangan calon (paslon) atau tim pendukung yang menciptakan media partisan. Hal ini berpotensi menghasilkan informasi hoaks yang hanya bersifat sementara dan tidak berkelanjutan pasca Pilkada.

Di situlah ruang yang diciptakan jurnalis yang tidak profesional, hanya menciptakan isu yang menguntungkan calonnya dan merugikan lawannya.

Silahuddin menilai, ketika jurnalis profesional tidak berperan dalam membantu KPU, untuk menyajikan berita yang menarik, faktual, dan berimbang, maka kesempatan untuk menunjukkan profesionalisme jurnalistik menjadi hilang.

“Di sinilah tugas jurnalis, bagaimana membantu KPU sebagai penyelenggara bisa menciptakan informasi yang sejuk, netral, dan bagaimana pemberitaan itu meningkatkan partisipasi masyarakat,” terang Silahuddin.



Ia menekankan bahwa masyarakat harus memahami setiap tahapan Pilkada melalui informasi yang diberikan oleh jurnalis. “Karena peran jurnalis, sehingga publik tahu tahapan bisa memisahkan mana berita benar dan hoaks,” ujarnya.

Sulawesi Selatan sendiri masuk dalam lima besar daerah dengan kerawanan tinggi dalam pelaksanaan Pilkada, khususnya di aspek pencalonan. Potensi kerawanan tersebut memerlukan mitigasi dari penyelenggara untuk mengantisipasi potensi konflik atau permasalahan yang muncul.

Direktur Utama Harian Fajar, Faisal Palapa mengungkapkan saat ini jurnalis dihadapkan pada tantangan besar dengan semakin canggihnya teknologi informasi. Dimana setiap orang bisa mengakses dan menyebarkan berita melalui media sosial.

“Hoaks semakin banyak, dan ini menjadi tantangan kita semua untuk menjaga profesionalisme jurnalis. Berita harus disampaikan secara jujur dan berimbang, serta mempertahankan idealisme dan standar jurnalistik,” ujarnya.

Faisal Palapa juga menyoroti pentingnya klarifikasi dan verifikasi dalam setiap pemberitaan. “Ketika menerima informasi awal, pastikan untuk selalu melakukan klarifikasi dan verifikasi. Periksa keseimbangan, akurasi, serta data yang diterima, apalagi jika informasi tersebut berasal dari tim pasangan calon atau konstituen,” jelasnya.



Lebih jauh, ia mengatakan bahwa media berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat, penyelenggara, dan konstituen.

“Biarkan kampanye media menjadi ajang adu gagasan. Setiap calon harus diberikan ruang yang setara untuk menyampaikan visi dan misinya, sehingga masyarakat dapat mengenali program yang ditawarkan dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Kasubag Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Provinsi Sulsel, Sahyra Ahniza mengapresiasi peran media dalam mendukung kelancaran Pilkada 2024.

Ia berharap kolaborasi antara media dan KPU dapat memastikan bahwa pemilu berlangsung sesuai dengan harapan masyarakat damai, jujur, dan berintegritas.

“KPU mengajak media untuk menjadi mitra strategis dalam mengawal Pilkada 2024, untuk mendorong suasana yang aman dan kondusif. Media yang sehat akan menghasilkan informasi yang sehat pula,” ungkap Sahyra.

Ia berharap media bisa terus menyajikan informasi yang objektif dan netral demi menjaga integritas Pilkada Serentak 2024 di Sulsel.
(UMI)
Berita Terkait
KPU Aktivasi Kembali PPK dan PPS untuk PSU Pilwalkot Palopo
Sulsel
KPU Aktivasi Kembali PPK dan PPS untuk PSU Pilwalkot Palopo
KPU Palopo sedang menggodok perekrutan badan Adhoc untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU). Jajaran PPK dan PPS sedang diaktivasi kembali.
Senin, 24 Mar 2025 03:52
Soroti Kinerja Pengawasan, Ketua Gelora Takalar Adukan Bawaslu ke DKPP
Sulsel
Soroti Kinerja Pengawasan, Ketua Gelora Takalar Adukan Bawaslu ke DKPP
Ketua Gelora Takalar, Jusalim Sammak mengadukan Bawaslu Takalar ke DKPP. Adapun nomor aduannya yakni 104/01-18/SET-02/II/2025.
Jum'at, 21 Mar 2025 14:45
DKPP Periksa KPU Barru, Buntut Pemberhentian Debat Publik Pilkada 2024
Sulsel
DKPP Periksa KPU Barru, Buntut Pemberhentian Debat Publik Pilkada 2024
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa lima komisioner Kabupaten Barru yakni Abdul Syafah B, Busman A Gani, Ilham, Abdul Mannan dan Arham dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 319-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Kamis (13/03/2025).
Kamis, 13 Mar 2025 19:16
Taufan Pawe: 24 Daerah Alami PSU Bukti KPU Tak Profesional dalam Pilkada Serentak
News
Taufan Pawe: 24 Daerah Alami PSU Bukti KPU Tak Profesional dalam Pilkada Serentak
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menilai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) menandakan KPU tidak professional dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024.
Senin, 10 Mar 2025 22:56
KPU Butuh Rp11,5 Miliar untuk Pelaksanaan PSU Pilwalkot Palopo
Sulsel
KPU Butuh Rp11,5 Miliar untuk Pelaksanaan PSU Pilwalkot Palopo
KPU Sulsel menggelar pertemuan dengan Pj Wali Kota Palopo, Firmanza DP di Kantor KPU Provinsi pada Rabu (05/03/2025). Anggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilwalkot juga ikut dibahas dalam agenda ini.
Kamis, 06 Mar 2025 14:12
Berita Terbaru