Diskusi Publik: Media Didorong Bantu KPU Sajikan Pemberitaan Berimbang dan Netral
Sabtu, 09 Nov 2024 19:48
KPU Sulsel menggelar Diskusi Publik bertema ‘Peran Penting Media Menjaga Kondusifitas Pilkada Serentak Tahun 2024’ di Red Corner pada Sabtu (9/11/2024). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Diskusi Publik bertema ‘Peran Penting Media Menjaga Kondusifitas Pilkada Serentak Tahun 2024’ di Red Corner pada Sabtu (9/11/2024).
Acara ini menghadirkan berbagai narasumber dari media untuk membahas peran strategis jurnalis dalam menjaga iklim yang sehat dan kondusif selama Pilkada berlangsung.
Komisaris Harian Ujungpandang Ekspres, Silahuddin Genda menyampaikan pentingnya profesionalisme jurnalis dalam menyajikan berita yang berimbang, faktual, dan edukatif.
Menurutnya, menjelang Pilkada, banyak pasangan calon (paslon) atau tim pendukung yang menciptakan media partisan. Hal ini berpotensi menghasilkan informasi hoaks yang hanya bersifat sementara dan tidak berkelanjutan pasca Pilkada.
Di situlah ruang yang diciptakan jurnalis yang tidak profesional, hanya menciptakan isu yang menguntungkan calonnya dan merugikan lawannya.
Silahuddin menilai, ketika jurnalis profesional tidak berperan dalam membantu KPU, untuk menyajikan berita yang menarik, faktual, dan berimbang, maka kesempatan untuk menunjukkan profesionalisme jurnalistik menjadi hilang.
“Di sinilah tugas jurnalis, bagaimana membantu KPU sebagai penyelenggara bisa menciptakan informasi yang sejuk, netral, dan bagaimana pemberitaan itu meningkatkan partisipasi masyarakat,” terang Silahuddin.
Ia menekankan bahwa masyarakat harus memahami setiap tahapan Pilkada melalui informasi yang diberikan oleh jurnalis. “Karena peran jurnalis, sehingga publik tahu tahapan bisa memisahkan mana berita benar dan hoaks,” ujarnya.
Sulawesi Selatan sendiri masuk dalam lima besar daerah dengan kerawanan tinggi dalam pelaksanaan Pilkada, khususnya di aspek pencalonan. Potensi kerawanan tersebut memerlukan mitigasi dari penyelenggara untuk mengantisipasi potensi konflik atau permasalahan yang muncul.
Direktur Utama Harian Fajar, Faisal Palapa mengungkapkan saat ini jurnalis dihadapkan pada tantangan besar dengan semakin canggihnya teknologi informasi. Dimana setiap orang bisa mengakses dan menyebarkan berita melalui media sosial.
“Hoaks semakin banyak, dan ini menjadi tantangan kita semua untuk menjaga profesionalisme jurnalis. Berita harus disampaikan secara jujur dan berimbang, serta mempertahankan idealisme dan standar jurnalistik,” ujarnya.
Faisal Palapa juga menyoroti pentingnya klarifikasi dan verifikasi dalam setiap pemberitaan. “Ketika menerima informasi awal, pastikan untuk selalu melakukan klarifikasi dan verifikasi. Periksa keseimbangan, akurasi, serta data yang diterima, apalagi jika informasi tersebut berasal dari tim pasangan calon atau konstituen,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mengatakan bahwa media berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat, penyelenggara, dan konstituen.
“Biarkan kampanye media menjadi ajang adu gagasan. Setiap calon harus diberikan ruang yang setara untuk menyampaikan visi dan misinya, sehingga masyarakat dapat mengenali program yang ditawarkan dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, Kasubag Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Provinsi Sulsel, Sahyra Ahniza mengapresiasi peran media dalam mendukung kelancaran Pilkada 2024.
Ia berharap kolaborasi antara media dan KPU dapat memastikan bahwa pemilu berlangsung sesuai dengan harapan masyarakat damai, jujur, dan berintegritas.
“KPU mengajak media untuk menjadi mitra strategis dalam mengawal Pilkada 2024, untuk mendorong suasana yang aman dan kondusif. Media yang sehat akan menghasilkan informasi yang sehat pula,” ungkap Sahyra.
Ia berharap media bisa terus menyajikan informasi yang objektif dan netral demi menjaga integritas Pilkada Serentak 2024 di Sulsel.
Acara ini menghadirkan berbagai narasumber dari media untuk membahas peran strategis jurnalis dalam menjaga iklim yang sehat dan kondusif selama Pilkada berlangsung.
Komisaris Harian Ujungpandang Ekspres, Silahuddin Genda menyampaikan pentingnya profesionalisme jurnalis dalam menyajikan berita yang berimbang, faktual, dan edukatif.
Menurutnya, menjelang Pilkada, banyak pasangan calon (paslon) atau tim pendukung yang menciptakan media partisan. Hal ini berpotensi menghasilkan informasi hoaks yang hanya bersifat sementara dan tidak berkelanjutan pasca Pilkada.
Di situlah ruang yang diciptakan jurnalis yang tidak profesional, hanya menciptakan isu yang menguntungkan calonnya dan merugikan lawannya.
Silahuddin menilai, ketika jurnalis profesional tidak berperan dalam membantu KPU, untuk menyajikan berita yang menarik, faktual, dan berimbang, maka kesempatan untuk menunjukkan profesionalisme jurnalistik menjadi hilang.
“Di sinilah tugas jurnalis, bagaimana membantu KPU sebagai penyelenggara bisa menciptakan informasi yang sejuk, netral, dan bagaimana pemberitaan itu meningkatkan partisipasi masyarakat,” terang Silahuddin.
Ia menekankan bahwa masyarakat harus memahami setiap tahapan Pilkada melalui informasi yang diberikan oleh jurnalis. “Karena peran jurnalis, sehingga publik tahu tahapan bisa memisahkan mana berita benar dan hoaks,” ujarnya.
Sulawesi Selatan sendiri masuk dalam lima besar daerah dengan kerawanan tinggi dalam pelaksanaan Pilkada, khususnya di aspek pencalonan. Potensi kerawanan tersebut memerlukan mitigasi dari penyelenggara untuk mengantisipasi potensi konflik atau permasalahan yang muncul.
Direktur Utama Harian Fajar, Faisal Palapa mengungkapkan saat ini jurnalis dihadapkan pada tantangan besar dengan semakin canggihnya teknologi informasi. Dimana setiap orang bisa mengakses dan menyebarkan berita melalui media sosial.
“Hoaks semakin banyak, dan ini menjadi tantangan kita semua untuk menjaga profesionalisme jurnalis. Berita harus disampaikan secara jujur dan berimbang, serta mempertahankan idealisme dan standar jurnalistik,” ujarnya.
Faisal Palapa juga menyoroti pentingnya klarifikasi dan verifikasi dalam setiap pemberitaan. “Ketika menerima informasi awal, pastikan untuk selalu melakukan klarifikasi dan verifikasi. Periksa keseimbangan, akurasi, serta data yang diterima, apalagi jika informasi tersebut berasal dari tim pasangan calon atau konstituen,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mengatakan bahwa media berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat, penyelenggara, dan konstituen.
“Biarkan kampanye media menjadi ajang adu gagasan. Setiap calon harus diberikan ruang yang setara untuk menyampaikan visi dan misinya, sehingga masyarakat dapat mengenali program yang ditawarkan dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, Kasubag Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Provinsi Sulsel, Sahyra Ahniza mengapresiasi peran media dalam mendukung kelancaran Pilkada 2024.
Ia berharap kolaborasi antara media dan KPU dapat memastikan bahwa pemilu berlangsung sesuai dengan harapan masyarakat damai, jujur, dan berintegritas.
“KPU mengajak media untuk menjadi mitra strategis dalam mengawal Pilkada 2024, untuk mendorong suasana yang aman dan kondusif. Media yang sehat akan menghasilkan informasi yang sehat pula,” ungkap Sahyra.
Ia berharap media bisa terus menyajikan informasi yang objektif dan netral demi menjaga integritas Pilkada Serentak 2024 di Sulsel.
(UMI)
Berita Terkait
News
Muchlis Misbah Dorong Uji Publik Wacana Pilkada Lewat DPRD
Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah, mendorong dilakukannya uji publik secara terbuka terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Senin, 19 Jan 2026 23:37
Sulsel
KPU Mengajar di SMA Negeri 2 Bantaeng, Tanamkan Pemahaman Asas Pemilu Generasi Muda
Dengan program KPU Mengajar dapat memberikan pemahaman mendasar tentang kepemiluan, khususnya terkait asas-asas pemilu yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.
Kamis, 15 Jan 2026 22:11
Sulsel
KPU Luwu Timur Gandeng Disdukcapil Perkuat Akurasi Data Pemilih Berkelanjutan
Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Luwu Timur, Hamdan menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menjalankan Program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
Selasa, 13 Jan 2026 17:41
Makassar City
William Sebut Pilkada Lewat DPRD Rawan Praktik Transaksional
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Makassar, William, secara tegas menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Jum'at, 09 Jan 2026 13:12
News
Pilkada Via DPRD: Jangan Korbankan Kedaulatan Rakyat
Pengamat Kebijakan Publik & Politik, Ras MD ikut angkat biacara mengenai wacana kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Dukungan dari sebagian elite politik, termasuk dari Partai Gerindra, membuat isu ini menjadi bahan perbincangan publik.
Senin, 29 Des 2025 22:21
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tim SAR Temukan Korban Kedua ATR 42-500 Berjenis Kelamin Perempuan
2
Fakta Persidangan Ungkap Perkara Agus Fitrawan Tak Penuhi Unsur Korupsi
3
Delapan Keluarga Korban Pesawat ATR 42-500 Tiba di Makassar
4
Mengapa Media Sosial Pemerintah Rajin Posting, tetapi Minim Respon Publik?
5
Musker LPM Profesi UNM Tetapkan Yusri Saputra sebagai Ketua Formatur
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tim SAR Temukan Korban Kedua ATR 42-500 Berjenis Kelamin Perempuan
2
Fakta Persidangan Ungkap Perkara Agus Fitrawan Tak Penuhi Unsur Korupsi
3
Delapan Keluarga Korban Pesawat ATR 42-500 Tiba di Makassar
4
Mengapa Media Sosial Pemerintah Rajin Posting, tetapi Minim Respon Publik?
5
Musker LPM Profesi UNM Tetapkan Yusri Saputra sebagai Ketua Formatur