Gandeng TNI-Polri, KPU Maros Sigap Antisipasi Bencana Dalam Pelaksaan Pilkada 2024

Sabtu, 23 Nov 2024 18:57
Gandeng TNI-Polri, KPU Maros Sigap Antisipasi Bencana Dalam Pelaksaan Pilkada 2024
KPU Maros Bersama Kodim 1422 Maros, Polres Maros, dan BPBD Kabupaten Maros mempererat kolaborasi untuk mengantisipasi terjadinya bencana selama digelarnya Pilkada. Foto: Istimewa
Comment
Share
MAROS - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros bersama Komando Distrik Militer (Kodim) 1422 Maros, Kepolisian Resor (Polres) Maros, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maros mempererat kolaborasi untuk mengantisipasi terjadinya bencana selama digelarnya Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maros.

Hal ini dibuktikan dengan adanya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara KPU dengan Polres Maros, Kodim 1422 Maros dan Pemerintah Kabupaten Maros, dalam hal ini BPBD, yang digelar di RM, Amory Maros, Sabtu (23/11/2024).

Ketua KPU Maros, Jumaedi mengatakan pelaksanaan Pilkada beririsan dengan musim penghujan. Cuaca kadangkala tak menentu, dan demi memastikan pelaksaan Pilkada uberjalan dengan lancar dan aman maka tentu perlu ada upaya untuk mengantisipasi apabila terjadi bencana.

"Sekarang ini musim hujan, kadang sangat lebat disertai angin kencang. Ini bisa berpotensi mengganggu jalannya pelaksanaan, utamanya di hari H pemungutan suara di TPS. Tentu dengan adanya penandatanganan perjanjian kerjasama atau MoU ini, kami berharap ketika bencana yang kita tidak minta-minta itu datang, kita bisa minimalisir akibatnya. Kita bisa antisipasi dengan segera," ujar pria yang akrab disapa Edy tersebut.

Edy menambahkan, bahwa kedepan pada soal-soal administrasi pada saat penanganan bencana itu tidak lagi rumit dan bisa menjadi prioritas di antara semua lembaga negara yang terlibat.

"Ini kan tanggungjawab kita bersama untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada, bukan hanya tugas KPU dan Bawaslu. Tapi seluruh lapisan masyarakat. Kedepan sebagai upaya antisipasi bencana ini, kita tidak lagi direpotkan pada urusan administrasi. Ketika ada kejadian, langsung kita punya anggota TNI dan Anggota Polri yang sigap turun tangan bersama BPBD, ada tim reaksi cepat yang sigap mengawal," tutur Edy.

Hadir dalam penandatanganan itu, Kapolres Maros AKBP Douglas Mahendrajaya, Komandan Kodim 1422 Maros Letkol Arm. Nikolas Sirilus dan Kepala BPBD Towadeng.
(UMI)
Berita Terkait
RHIS Hadirkan Islamic International Boarding School di Maros
News
RHIS Hadirkan Islamic International Boarding School di Maros
Setelah delapan tahun berkiprah dan mencetak berbagai prestasi di dunia pendidikan Islam, Ranu Harapan Islamic School kembali memperluas kontribusinya dengan menghadirkan lembaga pendidikan baru bernama Ranu Harapan Islamic International Boarding School (RHIBS).
Rabu, 21 Jan 2026 08:21
KPU Mengajar di SMA Negeri 2 Bantaeng, Tanamkan Pemahaman Asas Pemilu Generasi Muda
Sulsel
KPU Mengajar di SMA Negeri 2 Bantaeng, Tanamkan Pemahaman Asas Pemilu Generasi Muda
Dengan program KPU Mengajar dapat memberikan pemahaman mendasar tentang kepemiluan, khususnya terkait asas-asas pemilu yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.
Kamis, 15 Jan 2026 22:11
KPU Luwu Timur Gandeng Disdukcapil Perkuat Akurasi Data Pemilih Berkelanjutan
Sulsel
KPU Luwu Timur Gandeng Disdukcapil Perkuat Akurasi Data Pemilih Berkelanjutan
Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Luwu Timur, Hamdan menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menjalankan Program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
Selasa, 13 Jan 2026 17:41
Bawaslu Soppeng Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Parpol Berkelanjutan
Sulsel
Bawaslu Soppeng Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Parpol Berkelanjutan
KPU Soppeng memyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Parpol Berkelanjutan dan Peraturan KPU 3 Tahun 2025 Tentang Penggantian Antar Waktu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.
Jum'at, 19 Des 2025 20:54
Skandal Korupsi Ketua KPU Pangkep: Momentum Evaluasi Moral dan Kelembagaan KAHMI Sulsel
News
Skandal Korupsi Ketua KPU Pangkep: Momentum Evaluasi Moral dan Kelembagaan KAHMI Sulsel
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkep kembali tercoreng dengan ditetapkannya Ketua KPU Pangkep, Anggota yang merupakan Divisi Hukum, beserta sekretarisnya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep atas dugaan perilaku korupsi dana hibah Pilkada 2024 sebanyak Rp554 juta dari total anggaran dana hibah sebesar Rp26 miliar.
Sabtu, 06 Des 2025 12:25
Berita Terbaru