Komisi E DPRD Sulsel Bahas Evaluasi Kinerja RSUD dan Persoalan Stunting

Senin, 23 Des 2024 15:00
Komisi E DPRD Sulsel Bahas Evaluasi Kinerja RSUD dan Persoalan Stunting
Komisi E DPRD Sulsel menggelar rapat kerja dalam rangka evaluasi triwulan III Tahun 2024 di Gedung DPRD Sulsel pada Senin (23/12/2024). Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Komisi E DPRD Sulsel menggelar rapat kerja dalam rangka evaluasi triwulan III Tahun 2024 di Gedung DPRD Sulsel pada Senin (23/12/2024).

Rapat ini dipimpin Sekretaris Komisi E, Dokter Fadli Ananda. Hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Dr. dr. Ishaq Iskandar dan sejumlah Dirut RSUD, RSKD dan Kepala UPT.

Dokter Fadli mengatakan, rapat kerja ini adalah upaya untuk membangun sinergi antara Komisi E dengan Dinas Kesehatan dan jajarannya.

"Sejauh ini, komunikasi kita dengan teman-teman Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Kepala UPT rumah sakit provinsi sudah berjalan bagus," katanya.

Di sisi lain, Komisi E terus mendorong peningkatan pelayanan rumah sakit pemerintah provinsi, sehingga pendapatan juga ikut naik.

"Bagaimana rumah sakit yang sudah BLUD ini, pendapatannya bisa lebih bagus ke depannya. Supaya bisa menambah PAD Provinsi Sulawesi Selatan," kata Dokter Fadli.

Menurut Dokter Fadli, evaluasi pelayanan rumah sakit provinsi secara keseluruhan sudah mendapatkan akreditasi paripurna dari Kementerian Kesehatan. Artinya mereka sudah menerapkan standar yang baik untuk rumah sakit.

"Cuma memang ada beberapa strategi penambahan untuk bisa meningkatkan kunjungan dan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien-pasien sehingga tidak ada keluhan dari masyarakat," ujarnya.

Selain pelayanan rumah sakit, Komisi E juga menyoroti persoalan stunting dalam rapat ini. Dokter Fadli bilang, kasus ini bukan hanya tanggungjawab Dinas Kesehatan, tapi juga Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan.

"Jadi masyarakat harus lebih waspada, terutama kepada kesehatan ibu selama di kandungan, 1000 hari pertama dalam kehidupannya. Termasuk dalam kandungan 9 bulan dan 2 tahun setelahnya, itu adalah masa emasnya," ungkapnya.

"Sehingga kalau umpama 1000 hari pertamanya tercapai dengan baik, Insya allah masalah stanting itu harusnya sudah tidak ada di Sulawesi Selatan," sambungnya.

Politisi PDI Perjuangan ini tak menampik, edukasi kesehatan pencegahan stanting di masyarakat memang masih kurang.

"Makanya tadi kita bahas bahwa promosi preventif dan edukasi tentang kesehatan ini harus beradaptasi dengan kondisi sekarang ini. Termasuk dengan media sosial, media cetak dan media-media yang lainnya. Kita bisa gunakan untuk memberikan penyampaian kepada masyarakat," tutupnya.
(UMI)
Berita Terkait
Andi Ina Kooperatif Penuhi Kembali Panggilan Kejati Sulsel, Berikan Klarifikasi ke BPKP
Sulsel
Andi Ina Kooperatif Penuhi Kembali Panggilan Kejati Sulsel, Berikan Klarifikasi ke BPKP
Mantan Ketua DPRD Sulsel periode 2019-2024, Andi Ina Kartika Sari kembali memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Sulsel pada Jumat (24/04/2026).
Jum'at, 24 Apr 2026 19:17
Wabup Gowa Minta Pemprov Tidak Kurangi Anggaran Stunting dan Kemiskinan
Sulsel
Wabup Gowa Minta Pemprov Tidak Kurangi Anggaran Stunting dan Kemiskinan
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan tidak mengurangi anggaran untuk dua program prioritas, yakni penanganan kemiskinan dan intervensi stunting.
Senin, 20 Apr 2026 19:02
Eks Waka DPRD Sulsel Syahar Tegaskan Tak Ada Pembahasan Bibit Nanas di APBD 2024
Sulsel
Eks Waka DPRD Sulsel Syahar Tegaskan Tak Ada Pembahasan Bibit Nanas di APBD 2024
Mantan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan periode 2019-2024, Syaharuddin Alrif ikut angkat bicara terkait isu dugaan korupsi bibit nanas yang sedang dikerjakan Kejati Sulsel.
Sabtu, 18 Apr 2026 20:54
Andi Ina dan Ni'matullah Klarifikasi Pemanggilan Kejati Sulsel soal Kasus Korupsi Bibit Nanas
Sulsel
Andi Ina dan Ni'matullah Klarifikasi Pemanggilan Kejati Sulsel soal Kasus Korupsi Bibit Nanas
Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019-2024, Andi Ina Kartika Sari, bersama sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulawesi Selatan memberikan klarifikasi terkait pemanggilannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar.
Sabtu, 18 Apr 2026 06:05
Respon Rekomendasi DPRD, RSUD Haji Makassar Fokus Benahi Layanan Publik
Sulsel
Respon Rekomendasi DPRD, RSUD Haji Makassar Fokus Benahi Layanan Publik
Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memberikan apresiasi terhadap laporan kinerja RSUD Haji Makassar dalam pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/4/2026).
Jum'at, 17 Apr 2026 10:36
Berita Terbaru