Komisi E DPRD Sulsel Bahas Evaluasi Kinerja RSUD dan Persoalan Stunting
Senin, 23 Des 2024 15:00

Komisi E DPRD Sulsel menggelar rapat kerja dalam rangka evaluasi triwulan III Tahun 2024 di Gedung DPRD Sulsel pada Senin (23/12/2024). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Komisi E DPRD Sulsel menggelar rapat kerja dalam rangka evaluasi triwulan III Tahun 2024 di Gedung DPRD Sulsel pada Senin (23/12/2024).
Rapat ini dipimpin Sekretaris Komisi E, Dokter Fadli Ananda. Hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Dr. dr. Ishaq Iskandar dan sejumlah Dirut RSUD, RSKD dan Kepala UPT.
Dokter Fadli mengatakan, rapat kerja ini adalah upaya untuk membangun sinergi antara Komisi E dengan Dinas Kesehatan dan jajarannya.
"Sejauh ini, komunikasi kita dengan teman-teman Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Kepala UPT rumah sakit provinsi sudah berjalan bagus," katanya.
Di sisi lain, Komisi E terus mendorong peningkatan pelayanan rumah sakit pemerintah provinsi, sehingga pendapatan juga ikut naik.
"Bagaimana rumah sakit yang sudah BLUD ini, pendapatannya bisa lebih bagus ke depannya. Supaya bisa menambah PAD Provinsi Sulawesi Selatan," kata Dokter Fadli.
Menurut Dokter Fadli, evaluasi pelayanan rumah sakit provinsi secara keseluruhan sudah mendapatkan akreditasi paripurna dari Kementerian Kesehatan. Artinya mereka sudah menerapkan standar yang baik untuk rumah sakit.
"Cuma memang ada beberapa strategi penambahan untuk bisa meningkatkan kunjungan dan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien-pasien sehingga tidak ada keluhan dari masyarakat," ujarnya.
Selain pelayanan rumah sakit, Komisi E juga menyoroti persoalan stunting dalam rapat ini. Dokter Fadli bilang, kasus ini bukan hanya tanggungjawab Dinas Kesehatan, tapi juga Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan.
"Jadi masyarakat harus lebih waspada, terutama kepada kesehatan ibu selama di kandungan, 1000 hari pertama dalam kehidupannya. Termasuk dalam kandungan 9 bulan dan 2 tahun setelahnya, itu adalah masa emasnya," ungkapnya.
"Sehingga kalau umpama 1000 hari pertamanya tercapai dengan baik, Insya allah masalah stanting itu harusnya sudah tidak ada di Sulawesi Selatan," sambungnya.
Politisi PDI Perjuangan ini tak menampik, edukasi kesehatan pencegahan stanting di masyarakat memang masih kurang.
"Makanya tadi kita bahas bahwa promosi preventif dan edukasi tentang kesehatan ini harus beradaptasi dengan kondisi sekarang ini. Termasuk dengan media sosial, media cetak dan media-media yang lainnya. Kita bisa gunakan untuk memberikan penyampaian kepada masyarakat," tutupnya.
Rapat ini dipimpin Sekretaris Komisi E, Dokter Fadli Ananda. Hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Dr. dr. Ishaq Iskandar dan sejumlah Dirut RSUD, RSKD dan Kepala UPT.
Dokter Fadli mengatakan, rapat kerja ini adalah upaya untuk membangun sinergi antara Komisi E dengan Dinas Kesehatan dan jajarannya.
"Sejauh ini, komunikasi kita dengan teman-teman Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Kepala UPT rumah sakit provinsi sudah berjalan bagus," katanya.
Di sisi lain, Komisi E terus mendorong peningkatan pelayanan rumah sakit pemerintah provinsi, sehingga pendapatan juga ikut naik.
"Bagaimana rumah sakit yang sudah BLUD ini, pendapatannya bisa lebih bagus ke depannya. Supaya bisa menambah PAD Provinsi Sulawesi Selatan," kata Dokter Fadli.
Menurut Dokter Fadli, evaluasi pelayanan rumah sakit provinsi secara keseluruhan sudah mendapatkan akreditasi paripurna dari Kementerian Kesehatan. Artinya mereka sudah menerapkan standar yang baik untuk rumah sakit.
"Cuma memang ada beberapa strategi penambahan untuk bisa meningkatkan kunjungan dan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien-pasien sehingga tidak ada keluhan dari masyarakat," ujarnya.
Selain pelayanan rumah sakit, Komisi E juga menyoroti persoalan stunting dalam rapat ini. Dokter Fadli bilang, kasus ini bukan hanya tanggungjawab Dinas Kesehatan, tapi juga Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan.
"Jadi masyarakat harus lebih waspada, terutama kepada kesehatan ibu selama di kandungan, 1000 hari pertama dalam kehidupannya. Termasuk dalam kandungan 9 bulan dan 2 tahun setelahnya, itu adalah masa emasnya," ungkapnya.
"Sehingga kalau umpama 1000 hari pertamanya tercapai dengan baik, Insya allah masalah stanting itu harusnya sudah tidak ada di Sulawesi Selatan," sambungnya.
Politisi PDI Perjuangan ini tak menampik, edukasi kesehatan pencegahan stanting di masyarakat memang masih kurang.
"Makanya tadi kita bahas bahwa promosi preventif dan edukasi tentang kesehatan ini harus beradaptasi dengan kondisi sekarang ini. Termasuk dengan media sosial, media cetak dan media-media yang lainnya. Kita bisa gunakan untuk memberikan penyampaian kepada masyarakat," tutupnya.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Irfan AB Ingatkan Pemerintah Pusat dan Provinsi Tanggulangi Banjir di Maros
Anggota DPRD Sulsel, Muh Andi Irfan AB mengingatkan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk bersama-sama bertindak cepat mengatasi banjir tahunan di berbagai daerah. Khususnya yang saat ini melanda Kabupaten Maros.
Rabu, 12 Feb 2025 15:00

Sulsel
Forum Masyarakat Wajo Bersatu Desak Pemprov Sulsel Tinjau Ulang PI Migas 2,5%
Forum Masyarakat Wajo Bersatu menyambangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (11/2/2025).
Rabu, 12 Feb 2025 06:28

Sulsel
DPRD Sulsel Rekomendasikan Nilai 2,5 Persen PI Migas Sengkang Negosiasi Ulang
Komisi C DPRD Sulsel menggelar rapat kerja terkait Participating Interest (PI) Migas Sengkang di Gedung DPRD Sulsel pada Selasa (11/02/2025).
Selasa, 11 Feb 2025 17:15

Sulsel
Bantu Anak Sekolah, Bus Trans Sulsel Diharap Beroperasi Lagi di Selayar
Pemkab Kepulauan Selayar melalui Dinas Perhubungan terus memperjuangkan agar Bus Trans Sulsel kembali beroperasi di wilayahnya.
Selasa, 11 Feb 2025 08:36

Sulsel
Dewan Perjuangkan Bus Trans Sulsel Kembali Beroperasi di Selayar
Komisi D DPRD Sulsel akan memperjuangkan pengoperasian kembali Bus Trans Sulsel di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pasalnya, saat ini bus sedang tidak beroperasi karena anggaran untuk Tahun 2025 tidak ada.
Senin, 10 Feb 2025 23:27
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Banjir Rendam Perkantoran, Pemkab Maros Liburkan ASN
2

Tumbuh Signifikan! Pengguna QRIS di Sulsel Capai 1,2 Juta, Transaksi Tembus Rp10,3 Triliun
3

Akses Jalan Maros-Makassar Lumpuh, Puluhan Calon Penumpang Pesawat Telantar
4

Forum Masyarakat Wajo Bersatu Desak Pemprov Sulsel Tinjau Ulang PI Migas 2,5%
5

Banjir Rendam 200 Gardu, Aliran Listrik Dipadamkan Demi Keselamatan Warga
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Banjir Rendam Perkantoran, Pemkab Maros Liburkan ASN
2

Tumbuh Signifikan! Pengguna QRIS di Sulsel Capai 1,2 Juta, Transaksi Tembus Rp10,3 Triliun
3

Akses Jalan Maros-Makassar Lumpuh, Puluhan Calon Penumpang Pesawat Telantar
4

Forum Masyarakat Wajo Bersatu Desak Pemprov Sulsel Tinjau Ulang PI Migas 2,5%
5

Banjir Rendam 200 Gardu, Aliran Listrik Dipadamkan Demi Keselamatan Warga