Komisi E DPRD Sulsel Bahas Evaluasi Kinerja RSUD dan Persoalan Stunting
Senin, 23 Des 2024 15:00

Komisi E DPRD Sulsel menggelar rapat kerja dalam rangka evaluasi triwulan III Tahun 2024 di Gedung DPRD Sulsel pada Senin (23/12/2024). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Komisi E DPRD Sulsel menggelar rapat kerja dalam rangka evaluasi triwulan III Tahun 2024 di Gedung DPRD Sulsel pada Senin (23/12/2024).
Rapat ini dipimpin Sekretaris Komisi E, Dokter Fadli Ananda. Hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Dr. dr. Ishaq Iskandar dan sejumlah Dirut RSUD, RSKD dan Kepala UPT.
Dokter Fadli mengatakan, rapat kerja ini adalah upaya untuk membangun sinergi antara Komisi E dengan Dinas Kesehatan dan jajarannya.
"Sejauh ini, komunikasi kita dengan teman-teman Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Kepala UPT rumah sakit provinsi sudah berjalan bagus," katanya.
Di sisi lain, Komisi E terus mendorong peningkatan pelayanan rumah sakit pemerintah provinsi, sehingga pendapatan juga ikut naik.
"Bagaimana rumah sakit yang sudah BLUD ini, pendapatannya bisa lebih bagus ke depannya. Supaya bisa menambah PAD Provinsi Sulawesi Selatan," kata Dokter Fadli.
Menurut Dokter Fadli, evaluasi pelayanan rumah sakit provinsi secara keseluruhan sudah mendapatkan akreditasi paripurna dari Kementerian Kesehatan. Artinya mereka sudah menerapkan standar yang baik untuk rumah sakit.
"Cuma memang ada beberapa strategi penambahan untuk bisa meningkatkan kunjungan dan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien-pasien sehingga tidak ada keluhan dari masyarakat," ujarnya.
Selain pelayanan rumah sakit, Komisi E juga menyoroti persoalan stunting dalam rapat ini. Dokter Fadli bilang, kasus ini bukan hanya tanggungjawab Dinas Kesehatan, tapi juga Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan.
"Jadi masyarakat harus lebih waspada, terutama kepada kesehatan ibu selama di kandungan, 1000 hari pertama dalam kehidupannya. Termasuk dalam kandungan 9 bulan dan 2 tahun setelahnya, itu adalah masa emasnya," ungkapnya.
"Sehingga kalau umpama 1000 hari pertamanya tercapai dengan baik, Insya allah masalah stanting itu harusnya sudah tidak ada di Sulawesi Selatan," sambungnya.
Politisi PDI Perjuangan ini tak menampik, edukasi kesehatan pencegahan stanting di masyarakat memang masih kurang.
"Makanya tadi kita bahas bahwa promosi preventif dan edukasi tentang kesehatan ini harus beradaptasi dengan kondisi sekarang ini. Termasuk dengan media sosial, media cetak dan media-media yang lainnya. Kita bisa gunakan untuk memberikan penyampaian kepada masyarakat," tutupnya.
Rapat ini dipimpin Sekretaris Komisi E, Dokter Fadli Ananda. Hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Dr. dr. Ishaq Iskandar dan sejumlah Dirut RSUD, RSKD dan Kepala UPT.
Dokter Fadli mengatakan, rapat kerja ini adalah upaya untuk membangun sinergi antara Komisi E dengan Dinas Kesehatan dan jajarannya.
"Sejauh ini, komunikasi kita dengan teman-teman Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Kepala UPT rumah sakit provinsi sudah berjalan bagus," katanya.
Di sisi lain, Komisi E terus mendorong peningkatan pelayanan rumah sakit pemerintah provinsi, sehingga pendapatan juga ikut naik.
"Bagaimana rumah sakit yang sudah BLUD ini, pendapatannya bisa lebih bagus ke depannya. Supaya bisa menambah PAD Provinsi Sulawesi Selatan," kata Dokter Fadli.
Menurut Dokter Fadli, evaluasi pelayanan rumah sakit provinsi secara keseluruhan sudah mendapatkan akreditasi paripurna dari Kementerian Kesehatan. Artinya mereka sudah menerapkan standar yang baik untuk rumah sakit.
"Cuma memang ada beberapa strategi penambahan untuk bisa meningkatkan kunjungan dan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien-pasien sehingga tidak ada keluhan dari masyarakat," ujarnya.
Selain pelayanan rumah sakit, Komisi E juga menyoroti persoalan stunting dalam rapat ini. Dokter Fadli bilang, kasus ini bukan hanya tanggungjawab Dinas Kesehatan, tapi juga Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan.
"Jadi masyarakat harus lebih waspada, terutama kepada kesehatan ibu selama di kandungan, 1000 hari pertama dalam kehidupannya. Termasuk dalam kandungan 9 bulan dan 2 tahun setelahnya, itu adalah masa emasnya," ungkapnya.
"Sehingga kalau umpama 1000 hari pertamanya tercapai dengan baik, Insya allah masalah stanting itu harusnya sudah tidak ada di Sulawesi Selatan," sambungnya.
Politisi PDI Perjuangan ini tak menampik, edukasi kesehatan pencegahan stanting di masyarakat memang masih kurang.
"Makanya tadi kita bahas bahwa promosi preventif dan edukasi tentang kesehatan ini harus beradaptasi dengan kondisi sekarang ini. Termasuk dengan media sosial, media cetak dan media-media yang lainnya. Kita bisa gunakan untuk memberikan penyampaian kepada masyarakat," tutupnya.
(UMI)
Berita Terkait

News
Cegah Stunting dengan Galakkan Gemar Makan Telur di Seluruh Daerah
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan Pemerintah Provisi Sulsel terus berupaya untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan gizi masyarakat, khususnya pada anak-anak.
Rabu, 15 Okt 2025 12:13

Sulsel
DPRD Sulsel Bakal Panggil Konsultan Proyek Bermasalah Rp60 Miliar di Bone
Komisi D DPRD Sulsel menggelar rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas tindak lanjut proyek Bendung dan Embung Lalengrie di Kabupaten Bone dan lima paket pekerjaan jalan multi years 2025–2027.
Selasa, 14 Okt 2025 20:32

Sulsel
DPRD Sulsel Fasilitasi Aspirasi Ratusan Tenaga Kesehatan Non-ASN dari Kabupaten/kota
DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama ratusan tenaga kesehatan (nakes) non-ASN dari berbagai kabupaten/kota di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Makassar pada Selasa (14/10/2025).
Selasa, 14 Okt 2025 19:21

Sulsel
Sempat Diwarnai Interupsi, Sekda Wakili Gubernur Jawab Pemandangan Umum Fraksi DPRD Sulsel
DPRD Sulsel menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (13/10/2025).
Senin, 13 Okt 2025 16:55

Sulsel
Fraksi DPRD Sulsel Berikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda APBD 2026
DPRD Sulsel menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Kesepakatan dan Ranperda tentang APBD TA 2026, Selasa (7/10/2025).
Selasa, 07 Okt 2025 17:22
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Suplai PDAM Makassar Tak Lancar, Warga NTI Beli Air Bersih Rp5 Ribu/Jeriken
2

Bluebird Group Hadirkan Perjalanan Aman-Nyaman untuk Warga Makassar
3

ASDP Bira Rutin Lakukan Kerja Bakti, Solusi Bersihkan Sampah Laut yang Dibawa Angin Timur
4

Perkuat Ekosistem Halal, BI Sulsel Gelar Sosialisasi & Sertifikasi Juleha
5

Dukung Literasi di Makassar, Sekolah Islam Athirah Donasikan Ratusan Buku
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Suplai PDAM Makassar Tak Lancar, Warga NTI Beli Air Bersih Rp5 Ribu/Jeriken
2

Bluebird Group Hadirkan Perjalanan Aman-Nyaman untuk Warga Makassar
3

ASDP Bira Rutin Lakukan Kerja Bakti, Solusi Bersihkan Sampah Laut yang Dibawa Angin Timur
4

Perkuat Ekosistem Halal, BI Sulsel Gelar Sosialisasi & Sertifikasi Juleha
5

Dukung Literasi di Makassar, Sekolah Islam Athirah Donasikan Ratusan Buku