Forum Masyarakat Wajo Bersatu Desak Pemprov Sulsel Tinjau Ulang PI Migas 2,5%
Rabu, 12 Feb 2025 06:28

Forum Masyarakat Wajo Bersatu menyambangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (11/2/2025). Foto: Istimewa
WAJO - Forum Masyarakat Wajo Bersatu menyambangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (11/02/2025).
Tujuannya untuk menuntut Partisipasi Interest (PI) gas alam yang di berikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebasar 2,5% untuk Kabupaten Wajo ditinjau ulang.
Koordinator Aspirasi Forum Masyarakat Wajo Bersatu, Muhammad Faizal mengatakan, pembagian PI yang dilakukan Pemprov Sulsel kepada daerah penghasil gas dinilai tidak sangat tidak rasional.
"Aneh juga, masa kita yang punya gas justru mendapat jatah PI paling sedikit, ini tidak bisa kami biarkan. Sebagai wilayah penghasil seharusnya Kabupaten Wajo mendapat bagian yang besar," ujarnya.
Menurut pria yang kerap di sapa Ichal itu, berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi.
"Dengan pembagian ini kita berharap masyarakat Wajo dapan merasakan manfaat pembagian ini. Kita berharap bisa dinaikkan sampai 10%," bebernya.
Sementara, Anggota DPRD Provinsi Sulsel, Sultan Tajang mengetakan, akan segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah pihak untuk mengawal aspirasi dari Forum Masyarakat Wajo Bersatu.
"Kita harus kawal bersama dan akan mendorong agar adanya RDP sebagai tindak lanjut untuk membahas bagaimna solusi dan tindak lanjut dari persoalan ini," pungkasnya.
Tujuannya untuk menuntut Partisipasi Interest (PI) gas alam yang di berikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebasar 2,5% untuk Kabupaten Wajo ditinjau ulang.
Koordinator Aspirasi Forum Masyarakat Wajo Bersatu, Muhammad Faizal mengatakan, pembagian PI yang dilakukan Pemprov Sulsel kepada daerah penghasil gas dinilai tidak sangat tidak rasional.
"Aneh juga, masa kita yang punya gas justru mendapat jatah PI paling sedikit, ini tidak bisa kami biarkan. Sebagai wilayah penghasil seharusnya Kabupaten Wajo mendapat bagian yang besar," ujarnya.
Menurut pria yang kerap di sapa Ichal itu, berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi.
"Dengan pembagian ini kita berharap masyarakat Wajo dapan merasakan manfaat pembagian ini. Kita berharap bisa dinaikkan sampai 10%," bebernya.
Sementara, Anggota DPRD Provinsi Sulsel, Sultan Tajang mengetakan, akan segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah pihak untuk mengawal aspirasi dari Forum Masyarakat Wajo Bersatu.
"Kita harus kawal bersama dan akan mendorong agar adanya RDP sebagai tindak lanjut untuk membahas bagaimna solusi dan tindak lanjut dari persoalan ini," pungkasnya.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
DPRD Sulsel Minta Inspektorat Lakukan Audit Kontruksi Bangunan Pascadibakar Massa
DPRD Sulsel bakal meminta inspektorat untuk melakukan audit terhadap gedung yang dibakar massa anarkis pada Jumat (30/08/2025) malam. Langkah ini diambil untuk melihat kekuatan bangunannya.
Senin, 01 Sep 2025 08:39

Sulsel
Sampaikan Duka Cita, Pesan Resmi Pimpinan DPRD Sulsel Usai Gedungnya Hangus Dibakar
Sejak 25 hingga 29 Agustus 2025 dini hari, rangkaian aksi demonstrasi berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Makassar.
Sabtu, 30 Agu 2025 21:03

Sulsel
Sebelum Dibakar, Massa Aksi Tembus dan Rusak Ruangan Ketua DPRD Sulsel
Massa aksi berhasil membakar Gedung DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar pada Jumat (29/08/2025) tadi malam. Mayoritas kantor wakil rakyat itu hangus dilalap si jago merah.
Sabtu, 30 Agu 2025 15:17

Makassar City
Mencekam! Kantor DPRD Sulsel di Makassar Dibakar Massa
Gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi di Kota Makassar pada Jumat malam berujung ricuh. Massa membakar Gedung DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar.
Sabtu, 30 Agu 2025 05:35

Sulsel
Rakornas Produk Hukum Daerah 2025, DPRD Sulsel Fokus Kemandirian Fiskal dan Investasi
Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulsel, Saharuddin menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025.
Kamis, 28 Agu 2025 10:23
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Sekretariat DPRD Makassar Cari Lokasi Alternatif untuk Dijadikan Kantor
2

Pepe-pepeka ri Mangkasara: Api, Rakyat, dan Panggung Kekuasaan
3

Antisipasi Dampak Demonstrasi, PAUD/TK hingga SMP di Makassar Belajar Daring
4

Kolaborasi Bersama Wujudkan Pemulihan Berkeadilan & Transparan di Towuti
5

Percepat Adopsi AI di Indonesia, Telkom Luncurkan AI Center of Excellence
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Sekretariat DPRD Makassar Cari Lokasi Alternatif untuk Dijadikan Kantor
2

Pepe-pepeka ri Mangkasara: Api, Rakyat, dan Panggung Kekuasaan
3

Antisipasi Dampak Demonstrasi, PAUD/TK hingga SMP di Makassar Belajar Daring
4

Kolaborasi Bersama Wujudkan Pemulihan Berkeadilan & Transparan di Towuti
5

Percepat Adopsi AI di Indonesia, Telkom Luncurkan AI Center of Excellence