Soal Pohon Tumbang di Sekitar Kanal, Kadir Halid Teruskan Aspirasi Warga ke BBWS Pompengan

Minggu, 02 Mar 2025 07:23
Soal Pohon Tumbang di Sekitar Kanal, Kadir Halid Teruskan Aspirasi Warga ke BBWS Pompengan
Anggota DPRD Sulsel, Kadir Halid melakukan reses di Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Warga di Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar meminta bantuan DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) agar pepohonan di sepanjang kanal Mamajang segera dibenahi.

Permintaan itu disampaikan tokoh masyarakat Bontolebang, Burhanuddin, pada acara reses dan temu konstituen masa sidang II yang digelar Anggota DPRD Sulsel Kadir Halid pada Sabtu (01/03/2025).

Di hadapan Kadir Halid, Burhanuddin menuturkan bahwa akar pepohon yang menjulang tinggi di sepanjang kanal Mamajang, telah merusak dinding kanal dan menggangu aktivitas warga.

“Di sekitar kegiatan kita ini pak banyak tumbuh pohon besar yang sudah mengganggu aktivitas kita di sini. Tolong pak dibantu sampaikan kepada pihak terkait agar pohon-pohon ini di pinggir kanal ini dipangkas atau dirapikan saja,” kata Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, kondisi ini sudah lama dikeluhkan kepada pemerintah setempat, namun hingga kini sejumlah pohon besar di pinggir kanal Mamajang belum dipangkas.

Jika warga harus turun tangan menebang pohon-pohon tersebut, maka hal itu menurut Burhanuddin membutuhkan banyak biaya.

“Jadi kami minta kepada pak Kadir Halid agar bagaimana masalah ini bisa dicarikan solusi,” harap Burhanuddin.

Merespon aspirasi warga Bontolebang tersebut, Kadir Halid menegaskan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memangkas dan atau merapikan pepohonan di kanal Mamajang.

Kadir Halid yang juga Ketua Komisi D DPRD Sulsel menyebut, pembenahan pohon di bibir kanal merupakan kewenangan Balai Pompengan Kementerian PUPR.

“Ini wilayahnya Pemprov, saya coba sampaikan kepada Balai Pompengan agar pohon-pohon di samping kanal dibenahi. Mungkin Pemkot Makassar mau pangkas, tapi bukan kewenangannya, jadi tidak ditindaklanjuti,” tutur Kadir Halid.

Selain persoalan lingkungan hidup, Kadir Halid dalam resesnya tersebut juga menerima aspirasi masyarakat soal bantuan pembangunan masjid di Bontolebang.
(UMI)
Berita Terkait
Rekomendasi Komisi E ke Disdik Sulsel: Rasionalisasi Target PAD, Bayar Tunggakan hingga Beasiswa SMA/SMK
Sulsel
Rekomendasi Komisi E ke Disdik Sulsel: Rasionalisasi Target PAD, Bayar Tunggakan hingga Beasiswa SMA/SMK
Komisi E DPRD Sulsel telah menuntaskan Rapat Kerja dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2026.
Jum'at, 28 Nov 2025 14:41
Cegah Kekosongan Obat, DPRD Sulsel Minta RS BLUD Diberi Fleksibilitas Pengadaan
Sulsel
Cegah Kekosongan Obat, DPRD Sulsel Minta RS BLUD Diberi Fleksibilitas Pengadaan
Komisi E DPRD Sulsel memberikan sejumlah rekomendasi hasil rapat komisi dengan OPD saat rapat banggar di kantor sementara dewan, Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Makassar pada Rabu (26/11/2025).
Kamis, 27 Nov 2025 12:34
Komisi E DPRD Sulsel Ingatkan Pemprov Tuntaskan Utang Dana Sharing BPJS Kesehatan pada 2026
Sulsel
Komisi E DPRD Sulsel Ingatkan Pemprov Tuntaskan Utang Dana Sharing BPJS Kesehatan pada 2026
Komisi E DPRD Sulsel memberikan sejumlah rekomendasi hasil rapat komisi dengan OPD saat rapat laporan komisi di kantor sementara dewan, Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Makassar pada Rabu (26/11/2025).
Rabu, 26 Nov 2025 18:38
Cegah Tumpang Tindih, DPRD Sulsel Minta Program Aksi Stop Stunting Dikolaborasikan dengan Pemda
Sulsel
Cegah Tumpang Tindih, DPRD Sulsel Minta Program Aksi Stop Stunting Dikolaborasikan dengan Pemda
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah mendorong dinas kesehatan berkolaborasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan program Aksi Stop Stunting (ASS).
Selasa, 25 Nov 2025 22:54
DPRD Sulsel Bakal Panggil GMTD, Pertanyakan Deviden Kecil Milik Pemprov
Sulsel
DPRD Sulsel Bakal Panggil GMTD, Pertanyakan Deviden Kecil Milik Pemprov
Komisi D DPRD Sulsel berencana memanggil PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) untuk rapat dengar pendapat (RDP) terkait sengketa lahan dengan PT Hadji Kalla di wilayah Tanjung Bunga, Makassar.
Selasa, 25 Nov 2025 21:05
Berita Terbaru