Komisi A DPRD Sulsel Kawal Kepastian SK PPPK, Terbit Oktober 2025
Rabu, 09 Apr 2025 13:48
Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Anwar Purnomo. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Komisi A DPRD Sulawesi Selatan yang membidangi urusan pemerintahan terus mengawal kepastian penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel.
Hal ini menyusul tertundanya pengangkatan 6.629 CPNS dan PPPK hasil seleksi tahun 2024.
Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Muhammad Anwar Purnomo, menegaskan bahwa SK ASN PPPK dipastikan akan terbit pada Oktober 2025, mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kepastian SK ASN PPPK mengikuti aturan BKN, itu Oktober. Tentunya BKAD mengikuti instruksi dari BKN dan memutakhirkan data PPPK kita,” ujar Legislator dari fraksi PKB itu usai rapat kerja dengan Kepala BKAD Sulsel, Sukarniaty Kondolele, Rabu, (09/04/2025).
Sementara itu, Sukarniaty mengakui dalam rapat kerja tersebut menyampaikan, pihaknya telah menjalankan rekomendasi Komisi A DPRD terkait nasib para tenaga PPPK.
Ia memastikan Pemprov Sulsel siap menampung seluruh PPPK yang telah lolos seleksi, dan kini tengah menanti hasil seleksi gelombang kedua yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2025.
"Kami juga menunggu pelaksanaan gelombang kedua PPPK pada bulan Mei,” imbuh Sukarniaty.
Hal ini menyusul tertundanya pengangkatan 6.629 CPNS dan PPPK hasil seleksi tahun 2024.
Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Muhammad Anwar Purnomo, menegaskan bahwa SK ASN PPPK dipastikan akan terbit pada Oktober 2025, mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kepastian SK ASN PPPK mengikuti aturan BKN, itu Oktober. Tentunya BKAD mengikuti instruksi dari BKN dan memutakhirkan data PPPK kita,” ujar Legislator dari fraksi PKB itu usai rapat kerja dengan Kepala BKAD Sulsel, Sukarniaty Kondolele, Rabu, (09/04/2025).
Sementara itu, Sukarniaty mengakui dalam rapat kerja tersebut menyampaikan, pihaknya telah menjalankan rekomendasi Komisi A DPRD terkait nasib para tenaga PPPK.
Ia memastikan Pemprov Sulsel siap menampung seluruh PPPK yang telah lolos seleksi, dan kini tengah menanti hasil seleksi gelombang kedua yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2025.
"Kami juga menunggu pelaksanaan gelombang kedua PPPK pada bulan Mei,” imbuh Sukarniaty.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Kementerian PU Hanya Rehab Gedung DPRD Sulsel, Disebut Bangunan Kokoh & Selesai 6 Bulan
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bersama PT Hutama Karya resmi menandatangani kontrak paket rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan gedung negara serta prasarana publik yang terdampak aksi demonstrasi di Provinsi Sulawesi Selatan.
Kamis, 11 Des 2025 22:02
Sulsel
Hindari Ketegangan Warga dengan TNI, DPRD Sulsel Usul Lokasi Pembangunan Batalyon Digeser
Komisi C DPRD Sulsel merekomendasikan Pemprov Sulsel untuk mencari lahan alternatif bagi pembangunan Batalyon TNI TP 872 di Desa Rampoang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara.
Kamis, 11 Des 2025 20:21
Sulsel
DPRD Sulsel Inventarisasi Lahan Hibah untuk Pembangunan Batalyon TNI di Luwu Utara
Polemik lahan hibah Pemprov Sulawesi Selatan untuk pembangunan Batalyon Teritorial TNI 872 di Rampoang, Luwu Utara, kini masuk ke meja Komisi C DPRD Sulsel.
Rabu, 10 Des 2025 20:21
Sulsel
Dalam Sehari, DPRD Sulsel Kumpulkan Rp113,5 Juta untuk Korban Banjir Aceh-Sumatera
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan donasi senilai Rp113.500.000 untuk korban banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Sabtu, 06 Des 2025 18:36
Sulsel
Lakukan Pengawasan APBD, Cicu Tegaskan Perbaikan Jalan Hertasning Segera Dimulai
Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi melakukan pengawasan penganggaran APBD di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar pada Senin (01/12/2025).
Selasa, 02 Des 2025 20:36
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Ibu Tiga Anak di Jeneponto yang Dikriminalisasi, Dipenjara, Tapi Tidak Terbukti Mencari Keadilan
2
Kiwal Gowa Kutuk Keras Pembalakan Hutan Ilegal di Erelembang, Minta Polisi Usut Tuntas
3
PKB Jeneponto Buka Suara Soal Dugaan Skandal Perselingkuhan Kader
4
IDI Kota Makassar Gelar Pelatihan Bantuan Hidup Dasar
5
BAF Berbagi Bingkisan Akhir Tahun kepada 1.000 Anak Yayasan/Panti Asuhan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Ibu Tiga Anak di Jeneponto yang Dikriminalisasi, Dipenjara, Tapi Tidak Terbukti Mencari Keadilan
2
Kiwal Gowa Kutuk Keras Pembalakan Hutan Ilegal di Erelembang, Minta Polisi Usut Tuntas
3
PKB Jeneponto Buka Suara Soal Dugaan Skandal Perselingkuhan Kader
4
IDI Kota Makassar Gelar Pelatihan Bantuan Hidup Dasar
5
BAF Berbagi Bingkisan Akhir Tahun kepada 1.000 Anak Yayasan/Panti Asuhan