Tak Dihadiri Gubernur, Dewan Sebut Paripurna Hasil Reses Tanpa Ruh

MAKASSAR - DPRD Sulsel menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses masa persidangan II Tahun Sidang 2024/25 di Gedung Paripurna pada Senin (14/04/2025).

Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina ditemani dua pimpinan lainnya Yasir Machmud dan Fauzi Andi Wawo. Gubernur dan Wagub Sulsel tidak hadir dan hanya diwakili Asisten Satu, Muhammad Arafah.

Rahman Pina mempersilakan satu persatu fraksi untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan resesnya. Bisa dibacakan poin-poin pentingnya, atau diserahkan langsung ke pimpinan.

"Silakan membacakan poin-poin pentingnya saja, atau bisa langsung diserahkan kepada pimpinan. Ini untuk mengefisienkan waktu," kata RP.

Mayoritas Fraksi DPRD Sulsel tak membacakan laporan hasil pelaksanaan resesnya saat diberikan kesempatan. Beberapa diantaranya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan permohonan maaf usai lebaran dan melempar pantun.

Seperti Ketua Fraksi Gerindra, Fadel Muhammad Tauphan Ansar, Anggota Fraksi PKB, Andi Ayoga Fadel Akbar dan Anggota Fraksi Harapa, drg. Marji Rumpak.

Anggota Fraksi PKS, Yeni Rahman menyoroti ketidakhadiran Gubernur dan Wagub Sulsel. Ia kecewa sebab absennya keduanya juga tidak dihadiri oleh Sekda.

"Saya melihat ini merupakan paripurna tanpa ruh. Saya tidak pernah melihat Gubernur hadir dalam rapat paripurna. Saya 10 tahun di DPRD Makassar tidak pernah ada asisten yang ada diatas (mewakili), minimal sekda. Itupun juga kalau wali kota nya betul-betul tidak bisa hadir," kata Yeni saat memberikan interupsi dalam paripurna.

"Saya berharap, kita tidak usah Paripurna kalau tidak ada Gubernur, karena kita ini kolektif kolegial untuk membangun Sulsel," jelasnya.

Yeni kemudian menyoroti mayoritas fraksi yang tidak menyuarakan aspirasi masyarakat dalam paripurna ini. Sekali pun ia mengaku tidak bisa memaksakan fraksi lain untuk menyampaikan hasil laporan resesnya.

"Karena kita tahu paripurna adalah tempat yang paling istimewa, terlebih lagi yang akan kita dengarkan keluh kesah masyarakat," ungkapnya.

"Saya tdak bisa memaksakan teman-teman fraksi untuk membacakan semua aspirasi masyarakat. Kalau membaca saja kita tidak semangat. Kalau kita hanya menyuarakan minta maaf kalau di paripurna, ini hanya administrasi," lanjutnya.

Politisi PKS ini menyoroti surat edaran yang masuk, bahwa Pemprov Sulsel memberhentikan sementara BPJSnya kepada daerah. Yeni menekankan bahwa pelayanan kesehatan merupakan factor yang tidak bisa dinego karena merupakan kebutuhan masyarakat.

"Tahun 2024 kalian (Pemprov) tidak mau bayarkan. Terlalu sibuk di APBN, diotak-atik kiri kanan tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Bantuan keuangan tidak diselesaikan, hutang-hutang," terangnya.

"Kami dari Fraksi PKS berharap, bahwa surat edaran itu segera dicabut. Apalagi kalau sementara, tidak perlu dicabut. Hal ini sudah dilakukan oleh Makassar, tapi mereka tidak berhentikan (BPJSnya)," sambungnya.

Rahman Pina pun menampung aspirasi Yeni Rahman soal ketidakhadiran Gubernur dan Wagub. Ia setuju bila rapat paripurna dihadiri oleh salah satunya, minimal Sekda.

"Saya kira itu penting dan pada kesempatan ini kami sampaikan pada asisten untuk diteruskan pada Gubernur," kuncinya.