Dewan Soroti Minimnya Bantuan Pengembangan Pariwisata di Sulsel, Khususnya Toraja

MAKASSAR - Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024 dan evaluasi triwulan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Senin (21/4).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, dan dihadiri sejumlah anggota Komisi B serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel, Muhammad Arafah.

Dalam rapat, Anggota Komisi B, Syukur, menyampaikan pendapatnya mengenai potensi besar sektor pariwisata Sulawesi Selatan.

"Sulsel ini memiliki potensi pariwisata yang sangat bagus. Dari Makassar ke utara sepanjang pesisir pantai, sangat mirip dengan Bali,” ujarnya.

Ia menyoroti alokasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan yang dinilai kurang merata, terutama pada kegiatan budaya di Toraja.

"Salah satu budaya di Toraja, yaitu ma'nenek, saat ini seperti mati suri karena kurang perhatian. Saya berharap pemerintah bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang ingin melestarikan ritual ini,” kata Syukur.

Syukur juga mengusulkan agar Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelestarian budaya dan bekerja sama dengan dinas pariwisata kabupaten/kota dalam pengelolaan potensi pantai.

Ia juga menyinggung tunggakan kegiatan di Toraja pada tahun 2002 yang hingga kini belum terselesaikan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel, Muhammad Arafah, menyampaikan bahwa upaya memajukan pariwisata Sulsel masih menghadapi tantangan.

"Sulsel belum masuk dalam lima besar pariwisata nasional. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua,” ujar Arafah.

Arafah juga menjelaskan, pada tahun lalu pihaknya telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk pengembangan destinasi di Selayar dan Barru. Namun, program tersebut dihentikan pada tahun ini.

"Kami berharap tahun depan ada lagi anggaran untuk pengembangan pariwisata, termasuk di Toraja,” tambahnya.

Rapat ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih fokus pada pengembangan pariwisata dan kebudayaan di Sulawesi Selatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).