DPRD Sulsel Matangkan Ranperda Jaminan Sosial, Fokus ke Kelompok Rentan
Kamis, 02 Okt 2025 18:32
Bapemperda DPRD Sulsel menghadiri FGD terkait hasil fasilitasi Kemendagri terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Foto: Humas DPRD Sulsel
JAKARTA - Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulsel, Saharuddin dan Yeni Rahman, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) terkait hasil fasilitasi Kemendagri terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Kegiatan ini dipimpin oleh Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri, Imelda, serta dihadiri Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulsel, Jayadi Nas, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, jajaran BPJS, staf Biro Hukum Pemprov Sulsel, dan Setwan DPRD.
Dalam paparannya, Imelda menyampaikan bahwa ranperda tersebut sejalan dengan program strategis nasional dalam rangka pengentasan kemiskinan. Menurutnya, diskusi ini bertujuan untuk menyamakan pandangan, khususnya mengenai skema pembiayaan guna memperluas cakupan (coverage) BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok rentan yang akan ditanggung melalui APBD provinsi maupun kabupaten/kota.
“Dengan optimalnya coverage tersebut, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Selatan,” ungkap Imelda.
Ketua Bapemperda DPRD Sulsel, Saharuddin, menegaskan komitmen lembaganya agar perda yang disusun benar-benar berpihak pada masyarakat kecil.
“Ranperda ini kami dorong agar kelompok rentan menjadi penerima manfaat utama. Kami ingin menghadirkan regulasi yang berpihak pada masyarakat miskin dan miskin ekstrem, sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Senada, Wakil Ketua Bapemperda, Yeni Rahman, menilai FGD ini sangat strategis untuk menyempurnakan ranperda yang telah lama dibahas pada periode sebelumnya. Ia menekankan pentingnya produk perda yang berkualitas dan benar-benar menyentuh kebutuhan publik.
“Ke depan kita harus lebih cermat dan detail dalam pembahasan, agar perda yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memaparkan data perlunya peran aktif semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah, untuk memperkuat perlindungan sosial ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan target pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai program strategis nasional.
Kegiatan ini dipimpin oleh Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri, Imelda, serta dihadiri Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulsel, Jayadi Nas, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, jajaran BPJS, staf Biro Hukum Pemprov Sulsel, dan Setwan DPRD.
Dalam paparannya, Imelda menyampaikan bahwa ranperda tersebut sejalan dengan program strategis nasional dalam rangka pengentasan kemiskinan. Menurutnya, diskusi ini bertujuan untuk menyamakan pandangan, khususnya mengenai skema pembiayaan guna memperluas cakupan (coverage) BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok rentan yang akan ditanggung melalui APBD provinsi maupun kabupaten/kota.
“Dengan optimalnya coverage tersebut, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Selatan,” ungkap Imelda.
Ketua Bapemperda DPRD Sulsel, Saharuddin, menegaskan komitmen lembaganya agar perda yang disusun benar-benar berpihak pada masyarakat kecil.
“Ranperda ini kami dorong agar kelompok rentan menjadi penerima manfaat utama. Kami ingin menghadirkan regulasi yang berpihak pada masyarakat miskin dan miskin ekstrem, sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Senada, Wakil Ketua Bapemperda, Yeni Rahman, menilai FGD ini sangat strategis untuk menyempurnakan ranperda yang telah lama dibahas pada periode sebelumnya. Ia menekankan pentingnya produk perda yang berkualitas dan benar-benar menyentuh kebutuhan publik.
“Ke depan kita harus lebih cermat dan detail dalam pembahasan, agar perda yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memaparkan data perlunya peran aktif semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah, untuk memperkuat perlindungan sosial ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan target pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai program strategis nasional.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Anwar Purnomo Apresiasi Rencana Pusat Alihkan Status PPPK ke Penuh Waktu
Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyambut positif wacana kebijakan pemerintah pusat yang akan mengalihkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.
Kamis, 19 Nov 2026 17:01
Sulsel
Dua Hari Berdebat, Abd Rahman Berhasil Perjuangkan Rp48,6 Miliar untuk Jalan dan Jembatan di Bantaeng
Abd Rahman berhasil mengamankan dan memperjuangkan anggaran sebesar Rp48,6 miliar untuk Bantaeng dalam rapat kerja Pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2027.
Kamis, 19 Nov 2026 15:52
Sulsel
PW Fatayat NU Sulsel bersama PB PKB Bahas Tantangan Kesejahteraan Perempuan dan Anak
Pengurus PW Fatayat NU Sulsel periode 2026–2031 melakukan silaturahim dan audiensi dengan Fadhilah Fahriana, Ketua Perempuan Bangsa PKB sekaligus Anggota DPRD Sulsel di Ruang Rapat Fraksi PKB, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu (18/11/2026).
Kamis, 19 Nov 2026 11:34
Sulsel
Abdul Rahman Minta Pemprov Perhatikan Bantaeng, Jangan Dianaktirikan
Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman menyoroti Kabupaten Bantaeng yang menurutnya hampir tidak tersentuh program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam beberapa tahun terakhir.
Rabu, 18 Nov 2026 12:45
Sulsel
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
DPRD Sulsel menggelar rapat tertutup bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Inspektorat dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi di kantor sementara dewan pada Selasa (17/11/2026).
Selasa, 17 Nov 2026 19:28
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
1.008 Penyuluh KB Ikuti Jambore IPeKB Sulsel 2026 di Bulukumba
2
Dari Perut Bumi ke Jantung Industri: Hilirisasi Timah untuk Kedaulatan Negeri
3
UMI Perkuat Literasi Spiritual Pelajar melalui Zikir dan Doa Jelang Ujian Sekolah
4
Makassar Jazz Festival ke-16 Akan Digelar Monumen MNEK, Hadirkan 9 Band Lokal
5
Pemkab Gowa Rekayasa Lalu Lintas dan Penataan Parkir di Beautiful Malino 2026
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
1.008 Penyuluh KB Ikuti Jambore IPeKB Sulsel 2026 di Bulukumba
2
Dari Perut Bumi ke Jantung Industri: Hilirisasi Timah untuk Kedaulatan Negeri
3
UMI Perkuat Literasi Spiritual Pelajar melalui Zikir dan Doa Jelang Ujian Sekolah
4
Makassar Jazz Festival ke-16 Akan Digelar Monumen MNEK, Hadirkan 9 Band Lokal
5
Pemkab Gowa Rekayasa Lalu Lintas dan Penataan Parkir di Beautiful Malino 2026