DPRD Sulsel Matangkan Ranperda Jaminan Sosial, Fokus ke Kelompok Rentan

JAKARTA - Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulsel, Saharuddin dan Yeni Rahman, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) terkait hasil fasilitasi Kemendagri terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini dipimpin oleh Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri, Imelda, serta dihadiri Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulsel, Jayadi Nas, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, jajaran BPJS, staf Biro Hukum Pemprov Sulsel, dan Setwan DPRD.

Dalam paparannya, Imelda menyampaikan bahwa ranperda tersebut sejalan dengan program strategis nasional dalam rangka pengentasan kemiskinan. Menurutnya, diskusi ini bertujuan untuk menyamakan pandangan, khususnya mengenai skema pembiayaan guna memperluas cakupan (coverage) BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok rentan yang akan ditanggung melalui APBD provinsi maupun kabupaten/kota.

“Dengan optimalnya coverage tersebut, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Selatan,” ungkap Imelda.

Ketua Bapemperda DPRD Sulsel, Saharuddin, menegaskan komitmen lembaganya agar perda yang disusun benar-benar berpihak pada masyarakat kecil.

“Ranperda ini kami dorong agar kelompok rentan menjadi penerima manfaat utama. Kami ingin menghadirkan regulasi yang berpihak pada masyarakat miskin dan miskin ekstrem, sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Senada, Wakil Ketua Bapemperda, Yeni Rahman, menilai FGD ini sangat strategis untuk menyempurnakan ranperda yang telah lama dibahas pada periode sebelumnya. Ia menekankan pentingnya produk perda yang berkualitas dan benar-benar menyentuh kebutuhan publik.
“Ke depan kita harus lebih cermat dan detail dalam pembahasan, agar perda yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memaparkan data perlunya peran aktif semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah, untuk memperkuat perlindungan sosial ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan target pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai program strategis nasional.