Bawaslu RI Serius Evaluasi dan Kembangkan SDM di Masa Non-Tahapan Pemilu
Jum'at, 24 Okt 2025 17:49
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia tengah serius melakukan evaluasi menyeluruh dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di masa non-tahapan pemilu. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia tengah serius melakukan evaluasi menyeluruh dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di masa non-tahapan pemilu.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda, dalam kegiatan diskusi terarah atau Focus Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk menggali masukan dan kritikan dari daerah.
Menurut Herwyn, masa non-tahapan ini adalah momen yang sangat tepat untuk berintrospeksi dan melakukan perbaikan internal. "Memang kita rancang untuk menggali masukan dan kritikan dari suara-suara di daerah. Evaluasi yang kami lakukan dari berbagai sisi," ujarnya di kota Makassar, Jumat (24/10).
Herwyn menegaskan bahwa Bawaslu terbuka terhadap kritik, bahkan pendapat yang kurang enak didengar sekalipun.
"Justru pendapat dari yang kurang enak didengar, juga kami dengarkan. Ini juga bisa jadi suara kritis untuk introspeksi Bawaslu terkait apa yang akan kita lakukan. Masa non-tahapan ini adalah masa yang tepat untuk melakukan evaluasi tentang bagaimana pengembangan SDM-nya," jelasnya.
Herwyn menyoroti beberapa poin utama dalam evaluasi dan pengembangan Bawaslu ke depan. Pertama, terkait pengembangan SDM yang saat ini masih terbatas, namun terus diupayakan untuk berkembang.
"Sambil kita perbaiki regulasinya, kita juga tetap mengevaluasi kondisi SDM kita. Inilah yang saat ini kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan pemetaan dan meneropong," katanya. Ia berharap akan ada "blueprint" untuk melihat problematika SDM Bawaslu.
Kedua, Bawaslu harus mengantisipasi dua hal utama di masa depan, yaitu terkait fungsi Bawaslu, khususnya tindakan pengawasan dan penegakan hukum (pencegahan dan penindakan), terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketiga, Bawaslu akan memanfaatkan teknologi dan informasi, termasuk Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI), dalam kerja-kerja pengawasan. AI diharapkan dapat membantu memetakan data survei dan pemetaan yang masuk. "Namun, ini juga tentu punya dua sisi. Ini tentu harus kita kontrol dalam kerja-kerjanya membantu Bawaslu," tutup Herwyn.
Menanggapi gagasan besar Bawaslu RI, Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel), Mardiana Rusli, menyatakan bahwa ide mendengarkan suara pemilih ini juga telah diadopsi di tingkat provinsi.
"Ada ide besar yang ingin dibangun lewat kegiatan-kegiatan ini, adalah mendengar suara-suara pemilih," kata Mardiana.
"Ini juga kami adopsi di Sulsel, mendistribusikan kegiatan di kabupaten/kota. Jadi kita dalam proses bekerja dan belajar bersama," tegasnya, mendukung penuh upaya evaluasi dan pengembangan yang dicanangkan Bawaslu RI.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda, dalam kegiatan diskusi terarah atau Focus Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk menggali masukan dan kritikan dari daerah.
Menurut Herwyn, masa non-tahapan ini adalah momen yang sangat tepat untuk berintrospeksi dan melakukan perbaikan internal. "Memang kita rancang untuk menggali masukan dan kritikan dari suara-suara di daerah. Evaluasi yang kami lakukan dari berbagai sisi," ujarnya di kota Makassar, Jumat (24/10).
Herwyn menegaskan bahwa Bawaslu terbuka terhadap kritik, bahkan pendapat yang kurang enak didengar sekalipun.
"Justru pendapat dari yang kurang enak didengar, juga kami dengarkan. Ini juga bisa jadi suara kritis untuk introspeksi Bawaslu terkait apa yang akan kita lakukan. Masa non-tahapan ini adalah masa yang tepat untuk melakukan evaluasi tentang bagaimana pengembangan SDM-nya," jelasnya.
Herwyn menyoroti beberapa poin utama dalam evaluasi dan pengembangan Bawaslu ke depan. Pertama, terkait pengembangan SDM yang saat ini masih terbatas, namun terus diupayakan untuk berkembang.
"Sambil kita perbaiki regulasinya, kita juga tetap mengevaluasi kondisi SDM kita. Inilah yang saat ini kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan pemetaan dan meneropong," katanya. Ia berharap akan ada "blueprint" untuk melihat problematika SDM Bawaslu.
Kedua, Bawaslu harus mengantisipasi dua hal utama di masa depan, yaitu terkait fungsi Bawaslu, khususnya tindakan pengawasan dan penegakan hukum (pencegahan dan penindakan), terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketiga, Bawaslu akan memanfaatkan teknologi dan informasi, termasuk Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI), dalam kerja-kerja pengawasan. AI diharapkan dapat membantu memetakan data survei dan pemetaan yang masuk. "Namun, ini juga tentu punya dua sisi. Ini tentu harus kita kontrol dalam kerja-kerjanya membantu Bawaslu," tutup Herwyn.
Menanggapi gagasan besar Bawaslu RI, Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel), Mardiana Rusli, menyatakan bahwa ide mendengarkan suara pemilih ini juga telah diadopsi di tingkat provinsi.
"Ada ide besar yang ingin dibangun lewat kegiatan-kegiatan ini, adalah mendengar suara-suara pemilih," kata Mardiana.
"Ini juga kami adopsi di Sulsel, mendistribusikan kegiatan di kabupaten/kota. Jadi kita dalam proses bekerja dan belajar bersama," tegasnya, mendukung penuh upaya evaluasi dan pengembangan yang dicanangkan Bawaslu RI.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Polisi Didesak Tetapkan Tersangka Kasus Asusila Eks Komisioner Bawaslu Wajo
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mendesak Polres Wajo agar tetapkan Eks Komisioner Bawaslu Wajo inisial HO sebagai tersangka kasus pelecehan seksual.
Kamis, 16 Okt 2025 19:45
News
OMS Minta DKPP Larang Teradu Komisioner Bawaslu Wajo Jadi Penyelenggara Pemilu Lagi
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu Sulsel mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberikan sanksi tegas kepada Teradu, Heriyanto sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Wajo yang diduga melakukan pelanggaran etik.
Kamis, 02 Okt 2025 14:29
News
Teradu Tak Hadir, DKPP Tetap Sidangkan Kasus Asusila Komisioner Bawaslu Wajo
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tetap menggelar sidang pemeriksaan terhadap perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Rabu (01/10/2025).
Rabu, 01 Okt 2025 23:29
News
Berlangsung Tertutup, DKPP Akan Sidangkan Kasus Pelecehan Komisioner Bawaslu Wajo
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Rabu (01/10/2025).
Selasa, 30 Sep 2025 19:35
Sulsel
Bawaslu Bantaeng Dorong Demokrasi Sehat Lewat Pemilihan OSIS
Bawaslu Kabupaten Bantaeng menghadiri kegiatan debat calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS di SMAN 1 Bantaeng, Kamis (25/09/2025).
Kamis, 25 Sep 2025 20:21
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Gagas Fortifikasi Beras Protein, Mahasiswa Polipangkep Juara 1 KEIN 2025
2
Bawaslu RI Serius Evaluasi dan Kembangkan SDM di Masa Non-Tahapan Pemilu
3
IKM Barakka Jaya Binaan Pemkab Pangkep Raih Penghargaan IHYA 2025
4
Demo Disertai Blokade Jalan ke Area MDA Bikin Resah Warga Latimojong
5
Konsorsium Bersaudara Target Libatkan 300 Pesantren di Ajang Sitarupa
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Gagas Fortifikasi Beras Protein, Mahasiswa Polipangkep Juara 1 KEIN 2025
2
Bawaslu RI Serius Evaluasi dan Kembangkan SDM di Masa Non-Tahapan Pemilu
3
IKM Barakka Jaya Binaan Pemkab Pangkep Raih Penghargaan IHYA 2025
4
Demo Disertai Blokade Jalan ke Area MDA Bikin Resah Warga Latimojong
5
Konsorsium Bersaudara Target Libatkan 300 Pesantren di Ajang Sitarupa