Wabup Maros Minta Developer Terlibat Atasi Banjir di Moncongloe
Rabu, 19 Nov 2025 20:07
Wabup Maros, Muetazim Mansyur memimpin rapat koordinasi penanganan banjir, Rabu pagi tadi. Foto: SINDO Makassar/Najmi S Limonu
MAROS - Rapat koordinasi penanganan banjir yang terus melanda Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros sepekan terakhir digelar di ruang rapat Wakil Bupati Maros, Rabu (19/11/2025).
Rapat dipimpin Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur didampingi Kadis PUTRPP Alfian Amri, dihadiri para stakeholder seperti Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, camat serta para developer.
Muetazim menegaskan, pemerintah daerah akan mengambil langkah cepat untuk mengatasi genangan yang kerap merendam permukiman warga. Salah satunya dengan membangun saluran induk sebagai jalur utama pembuangan air.
Menurutnya, pembangunan saluran induk membutuhkan dukungan para developer karena sebagian trase berada di atas lahan milik pengembang.
"Di situ kita minta kerja sama developer untuk berkorban terkait rencana pembuatan drainase," ujarnya.
Sambil menunggu pembangunan saluran permanen, Pemkab Maros menyiapkan langkah jangka pendek.
Muetazim menyebut para developer akan dipanggil dalam waktu dekat untuk membahas teknis pelebaran saluran pembuangan air.
Selain itu, pemerintah juga meminta Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) melakukan normalisasi sungai guna memperlancar aliran air.
"Sudah 15 tahun tidak dikeruk. Tinggal membuat surat untuk itu," katanya.
Dia menegaskan, setiap developer semestinya membangun saluran induk sebelum mendirikan kawasan perumahan. Namun pada kenyataannya banyak pengembang yang tidak mematuhi aturan tersebut.
"Harusnya dibuang ke sungai, tapi mereka buang ke tempat lain," tegasnya.
PPK OP IV BBWSPJ, Leo Arbi, menjelaskan, banjir di Moncongloe bukan disebabkan oleh meluapnya sungai. Berdasarkan pemantauan balai, air sungai dalam kondisi normal saat banjir terjadi.
Dia menegaskan, akar masalah berada pada minimnya saluran drainase permukiman.
“Murni karena tidak ada saluran drainase yang memadai yang menghubungkan ke sungai,” tegasnya.
Leo menyebut pihaknya hanya dapat memberikan rekomendasi pembangunan saluran induk. Sementara untuk normalisasi sungai, balai akan terlebih dahulu melakukan kajian terkait sedimentasi.
"Apakah perlu dinormalisasi atau tidak, itu harus melalui studi,” jelasnya.
Sebagai tindakan cepat, BBWSPJ telah membersihkan batang-batang pohon yang tersangkut di pilar jembatan Sungai Pammanjengan.
Camat Moncongloe, Suhartini, mengatakan, penanganan banjir perlu segera direalisasikan untuk meringankan beban warga yang sudah berhari-hari terdampak.
Pihaknya merinci, sebanyak 500 KK terdampak di Desa Moncongloe, dan 800 KK di Moncongloe Lappara. Selain itu, sekitar 300 KK terpaksa mengungsi.
Dia menyebut dari lima desa di Kecamatan Moncongloe, hanya Desa Bontomarannu yang dinyatakan aman dari. Sementara empat desa lainnya seperti Desa Moncongloe, Bonto Bunga, dan Lappara menjadi titik terparah banjir karena padat permukiman.
Rapat dipimpin Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur didampingi Kadis PUTRPP Alfian Amri, dihadiri para stakeholder seperti Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, camat serta para developer.
Muetazim menegaskan, pemerintah daerah akan mengambil langkah cepat untuk mengatasi genangan yang kerap merendam permukiman warga. Salah satunya dengan membangun saluran induk sebagai jalur utama pembuangan air.
Menurutnya, pembangunan saluran induk membutuhkan dukungan para developer karena sebagian trase berada di atas lahan milik pengembang.
"Di situ kita minta kerja sama developer untuk berkorban terkait rencana pembuatan drainase," ujarnya.
Sambil menunggu pembangunan saluran permanen, Pemkab Maros menyiapkan langkah jangka pendek.
Muetazim menyebut para developer akan dipanggil dalam waktu dekat untuk membahas teknis pelebaran saluran pembuangan air.
Selain itu, pemerintah juga meminta Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) melakukan normalisasi sungai guna memperlancar aliran air.
"Sudah 15 tahun tidak dikeruk. Tinggal membuat surat untuk itu," katanya.
Dia menegaskan, setiap developer semestinya membangun saluran induk sebelum mendirikan kawasan perumahan. Namun pada kenyataannya banyak pengembang yang tidak mematuhi aturan tersebut.
"Harusnya dibuang ke sungai, tapi mereka buang ke tempat lain," tegasnya.
PPK OP IV BBWSPJ, Leo Arbi, menjelaskan, banjir di Moncongloe bukan disebabkan oleh meluapnya sungai. Berdasarkan pemantauan balai, air sungai dalam kondisi normal saat banjir terjadi.
Dia menegaskan, akar masalah berada pada minimnya saluran drainase permukiman.
“Murni karena tidak ada saluran drainase yang memadai yang menghubungkan ke sungai,” tegasnya.
Leo menyebut pihaknya hanya dapat memberikan rekomendasi pembangunan saluran induk. Sementara untuk normalisasi sungai, balai akan terlebih dahulu melakukan kajian terkait sedimentasi.
"Apakah perlu dinormalisasi atau tidak, itu harus melalui studi,” jelasnya.
Sebagai tindakan cepat, BBWSPJ telah membersihkan batang-batang pohon yang tersangkut di pilar jembatan Sungai Pammanjengan.
Camat Moncongloe, Suhartini, mengatakan, penanganan banjir perlu segera direalisasikan untuk meringankan beban warga yang sudah berhari-hari terdampak.
Pihaknya merinci, sebanyak 500 KK terdampak di Desa Moncongloe, dan 800 KK di Moncongloe Lappara. Selain itu, sekitar 300 KK terpaksa mengungsi.
Dia menyebut dari lima desa di Kecamatan Moncongloe, hanya Desa Bontomarannu yang dinyatakan aman dari. Sementara empat desa lainnya seperti Desa Moncongloe, Bonto Bunga, dan Lappara menjadi titik terparah banjir karena padat permukiman.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Pengelolaan Dana BOS di Dinas Pendidikan Maros Jadi Temuan BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 20 temuan dalam hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Maros.
Rabu, 03 Jun 2026 12:40
News
Pemkab Maros Pertahankan Opini WTP, 14 Kali Berturut-turut
Pemerintah Kabupaten Maros kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Selasa, 02 Jun 2026 18:48
News
Pemkab Maros Cairkan Gaji Ke-13 ASN Mulai 2 Juni 2026
Pemerintah Kabupaten Maros mulai mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa, 2 Juni 2026. Sementara itu, gaji reguler bulan Juni 2026 telah dibayarkan pada Senin (1/6/2026).
Senin, 01 Jun 2026 10:34
Sulsel
350 Kantong Daging Kurban Bantuan Presiden RI Dibagikan ke Warga Camba
Sebanyak 350 kantong daging kurban dari sapi bantuan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dibagikan kepada masyarakat di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.
Kamis, 28 Mei 2026 15:57
Makassar City
GMTD Serahkan PSU Senilai Rp455 Miliar ke Pemkot Makassar
PSU yang diserahkan GMTD kepada Pemkot Makassar memiliki nilai mencapai Rp455 miliar dengan luas total 123.666 meter persegi atau sekitar 12,3 hektare.
Sabtu, 23 Mei 2026 20:22
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
FSIKP UMI dan Balai Bahasa Sulsel Perkuat Kerja Sama Pengembangan Literasi
2
Peserta P2P Bantaeng Dibekali Deteksi Pelanggaran Teknis Pemilu
3
Pertamina Apresiasi Polda Sulsel Ungkap Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi
4
PNM Dorong Kepedulian Lingkungan dengan Penanaman 29.000 Pohon
5
Pemkab Bantaeng Raih Opini WTP ke-11 Kali Berturut-turut dari BPK RI
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
FSIKP UMI dan Balai Bahasa Sulsel Perkuat Kerja Sama Pengembangan Literasi
2
Peserta P2P Bantaeng Dibekali Deteksi Pelanggaran Teknis Pemilu
3
Pertamina Apresiasi Polda Sulsel Ungkap Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi
4
PNM Dorong Kepedulian Lingkungan dengan Penanaman 29.000 Pohon
5
Pemkab Bantaeng Raih Opini WTP ke-11 Kali Berturut-turut dari BPK RI