Wabup Maros Minta Developer Terlibat Atasi Banjir di Moncongloe
Rabu, 19 Nov 2025 20:07
Wabup Maros, Muetazim Mansyur memimpin rapat koordinasi penanganan banjir, Rabu pagi tadi. Foto: SINDO Makassar/Najmi S Limonu
MAROS - Rapat koordinasi penanganan banjir yang terus melanda Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros sepekan terakhir digelar di ruang rapat Wakil Bupati Maros, Rabu (19/11/2025).
Rapat dipimpin Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur didampingi Kadis PUTRPP Alfian Amri, dihadiri para stakeholder seperti Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, camat serta para developer.
Muetazim menegaskan, pemerintah daerah akan mengambil langkah cepat untuk mengatasi genangan yang kerap merendam permukiman warga. Salah satunya dengan membangun saluran induk sebagai jalur utama pembuangan air.
Menurutnya, pembangunan saluran induk membutuhkan dukungan para developer karena sebagian trase berada di atas lahan milik pengembang.
"Di situ kita minta kerja sama developer untuk berkorban terkait rencana pembuatan drainase," ujarnya.
Sambil menunggu pembangunan saluran permanen, Pemkab Maros menyiapkan langkah jangka pendek.
Muetazim menyebut para developer akan dipanggil dalam waktu dekat untuk membahas teknis pelebaran saluran pembuangan air.
Selain itu, pemerintah juga meminta Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) melakukan normalisasi sungai guna memperlancar aliran air.
"Sudah 15 tahun tidak dikeruk. Tinggal membuat surat untuk itu," katanya.
Dia menegaskan, setiap developer semestinya membangun saluran induk sebelum mendirikan kawasan perumahan. Namun pada kenyataannya banyak pengembang yang tidak mematuhi aturan tersebut.
"Harusnya dibuang ke sungai, tapi mereka buang ke tempat lain," tegasnya.
PPK OP IV BBWSPJ, Leo Arbi, menjelaskan, banjir di Moncongloe bukan disebabkan oleh meluapnya sungai. Berdasarkan pemantauan balai, air sungai dalam kondisi normal saat banjir terjadi.
Dia menegaskan, akar masalah berada pada minimnya saluran drainase permukiman.
“Murni karena tidak ada saluran drainase yang memadai yang menghubungkan ke sungai,” tegasnya.
Leo menyebut pihaknya hanya dapat memberikan rekomendasi pembangunan saluran induk. Sementara untuk normalisasi sungai, balai akan terlebih dahulu melakukan kajian terkait sedimentasi.
"Apakah perlu dinormalisasi atau tidak, itu harus melalui studi,” jelasnya.
Sebagai tindakan cepat, BBWSPJ telah membersihkan batang-batang pohon yang tersangkut di pilar jembatan Sungai Pammanjengan.
Camat Moncongloe, Suhartini, mengatakan, penanganan banjir perlu segera direalisasikan untuk meringankan beban warga yang sudah berhari-hari terdampak.
Pihaknya merinci, sebanyak 500 KK terdampak di Desa Moncongloe, dan 800 KK di Moncongloe Lappara. Selain itu, sekitar 300 KK terpaksa mengungsi.
Dia menyebut dari lima desa di Kecamatan Moncongloe, hanya Desa Bontomarannu yang dinyatakan aman dari. Sementara empat desa lainnya seperti Desa Moncongloe, Bonto Bunga, dan Lappara menjadi titik terparah banjir karena padat permukiman.
Rapat dipimpin Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur didampingi Kadis PUTRPP Alfian Amri, dihadiri para stakeholder seperti Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, camat serta para developer.
Muetazim menegaskan, pemerintah daerah akan mengambil langkah cepat untuk mengatasi genangan yang kerap merendam permukiman warga. Salah satunya dengan membangun saluran induk sebagai jalur utama pembuangan air.
Menurutnya, pembangunan saluran induk membutuhkan dukungan para developer karena sebagian trase berada di atas lahan milik pengembang.
"Di situ kita minta kerja sama developer untuk berkorban terkait rencana pembuatan drainase," ujarnya.
Sambil menunggu pembangunan saluran permanen, Pemkab Maros menyiapkan langkah jangka pendek.
Muetazim menyebut para developer akan dipanggil dalam waktu dekat untuk membahas teknis pelebaran saluran pembuangan air.
Selain itu, pemerintah juga meminta Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) melakukan normalisasi sungai guna memperlancar aliran air.
"Sudah 15 tahun tidak dikeruk. Tinggal membuat surat untuk itu," katanya.
Dia menegaskan, setiap developer semestinya membangun saluran induk sebelum mendirikan kawasan perumahan. Namun pada kenyataannya banyak pengembang yang tidak mematuhi aturan tersebut.
"Harusnya dibuang ke sungai, tapi mereka buang ke tempat lain," tegasnya.
PPK OP IV BBWSPJ, Leo Arbi, menjelaskan, banjir di Moncongloe bukan disebabkan oleh meluapnya sungai. Berdasarkan pemantauan balai, air sungai dalam kondisi normal saat banjir terjadi.
Dia menegaskan, akar masalah berada pada minimnya saluran drainase permukiman.
“Murni karena tidak ada saluran drainase yang memadai yang menghubungkan ke sungai,” tegasnya.
Leo menyebut pihaknya hanya dapat memberikan rekomendasi pembangunan saluran induk. Sementara untuk normalisasi sungai, balai akan terlebih dahulu melakukan kajian terkait sedimentasi.
"Apakah perlu dinormalisasi atau tidak, itu harus melalui studi,” jelasnya.
Sebagai tindakan cepat, BBWSPJ telah membersihkan batang-batang pohon yang tersangkut di pilar jembatan Sungai Pammanjengan.
Camat Moncongloe, Suhartini, mengatakan, penanganan banjir perlu segera direalisasikan untuk meringankan beban warga yang sudah berhari-hari terdampak.
Pihaknya merinci, sebanyak 500 KK terdampak di Desa Moncongloe, dan 800 KK di Moncongloe Lappara. Selain itu, sekitar 300 KK terpaksa mengungsi.
Dia menyebut dari lima desa di Kecamatan Moncongloe, hanya Desa Bontomarannu yang dinyatakan aman dari. Sementara empat desa lainnya seperti Desa Moncongloe, Bonto Bunga, dan Lappara menjadi titik terparah banjir karena padat permukiman.
(MAN)
Berita Terkait
News
Realisasi Anggaran Kemenhaj Maros Tertinggi di Sulsel, Tembus 75,26 Persen
Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Maros mencatat realisasi anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar 75,26 persen hingga Oktober 2026.
Kamis, 22 Okt 2026 13:59
News
Pengajian ASN Maros Tekankan Integritas Kerja
Bupati Maros, AS Chaidir Syam, mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros mengikuti pengajian rutin bulanan.
Rabu, 21 Okt 2026 15:23
Sulsel
Maros Bentuk Komisi Irigasi, Pemerataan Pembangunan jadi Prioritas
Pemerintah Kabupaten Maros membentuk Komisi irigasi. Komisi ini dibentuk untuk membahas daerah yang paling membutuhkan perbaikan saluran agar pembangunan lebih merata dan sesuai kebutuhan petani.
Selasa, 20 Okt 2026 15:22
Sulsel
Permudah Layanan Korban Kecelakaan, RSUD La Palaloi Buat Inovasi Siparutusu
Sebanyak 1.311 pasien kecelakaan tercatat mendapatkan pelayanan di RSUD dr La Palaloi Kabupaten Maros sepanjang 2024 hingga Juli 2026.
Selasa, 20 Okt 2026 12:16
Sulsel
Realisasi PAD Maros Capai 82,23 Persen, Tersisa Rp61,5 Miliar dari Target
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros mencapai Rp285,5 miliar hingga September 2026 atau 82,23 persen dari target Rp347 miliar.
Senin, 19 Okt 2026 12:36
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Yura Yunita Meriahkan Puncak HUT ke-74 KALLA di NIPAH PARK
2
Arum Spink Pertanyakan MRC Bulukumba Tak Masuk Daftar Voters KLB PSSI Sulsel
3
Pemkab Gowa Harap Operasi Patuh Pallawa 2026 Pacu Kesadaran Berkendara
4
Wali Kota Makassar Minta Proyek Stadion Untia Libatkan Tenaga Kerja Lokal
5
UMI Latih 31 Imam Rawatib, Perkuat Budaya Kampus Islami dan Pendidikan Karakter
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Yura Yunita Meriahkan Puncak HUT ke-74 KALLA di NIPAH PARK
2
Arum Spink Pertanyakan MRC Bulukumba Tak Masuk Daftar Voters KLB PSSI Sulsel
3
Pemkab Gowa Harap Operasi Patuh Pallawa 2026 Pacu Kesadaran Berkendara
4
Wali Kota Makassar Minta Proyek Stadion Untia Libatkan Tenaga Kerja Lokal
5
UMI Latih 31 Imam Rawatib, Perkuat Budaya Kampus Islami dan Pendidikan Karakter