Pemkab Gowa Prioritaskan Layanan Publik di Tengah Fiskal Ketat

GOWA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa tetap memprioritaskan penganggaran berbasis pelayanan publik di tengah kondisi fiskal yang semakin ketat di tahun 2026 mendatang.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, melalui tanggapan resmi Pemerintah Kabupaten Gowa atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna di Kantor DPRD Gowa, Selasa (25/11).

Ia menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 dilakukan dalam kondisi fiskal yang terbatas. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen mencapai target pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.

"Setiap rupiah dalam APBD harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Keterbatasan fiskal tidak boleh melemahkan tekad kita," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Darmawangsyah mengapresiasi seluruh Fraksi yang telah memberikan pandangan, kritik, dan masukan konstruktif terhadap penyusunan RAPBD 2026. Menurutnya, setiap masukan legislatif berperan penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah.

"Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Fraksi. Semoga amanah yang kita jalankan bersama dapat terlaksana dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Darmawangsyah menegaskan bahwa sektor kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur penunjang kesejahteraan tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Ia juga menyampaikan tanggapan resmi pemerintah daerah terhadap pandangan umum Fraksi DPRD serta menegaskan komitmen Pemkab Gowa pada efisiensi anggaran dan peningkatan kesejahteraan.

“Penguatan anggaran kesehatan dan penajaman data warga kurang mampu adalah prioritas mutlak kami untuk menindaklanjuti masukan Fraksi PPP,” ujar Wabup Darmawangsyah Muin.

Terkait Fraksi NasDem, Pemkab mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi dan penyesuaian belanja daerah untuk mengantisipasi potensi penurunan Transfer ke Daerah (TKD).

“Digitalisasi dan penyempurnaan regulasi adalah kunci untuk mengoptimalkan PAD di tengah tantangan fiskal," lanjutnya.

Sementara dari Fraksi PAN mengenai keselarasan APBD, efisiensi belanja, serta penguatan sektor pendidikan, kesehatan, UMKM, dan infrastruktur, dipastikan akan dibahas bersama Komisi dan Banggar.

“Seluruh poin penting dari Fraksi PAN, mulai dari keselarasan APBD-RPJMD hingga penguatan UMKM, akan kami bahas secara spesifik,” tegasnya.

Pemerintah menyambut baik perhatian Fraksi Golkar terkait tantangan fiskal, menjamin efektivitas belanja. Masukan Fraksi Gowa Sejahtera mengenai transparansi dan program pertanian terpadu juga sejalan.

“Kami akan memastikan efektivitas belanja publik berfokus pada sektor prioritas, sejalan dengan perhatian Fraksi Golkar,” tambahnya.

Merespons analisis Fraksi Demokrat terkait tekanan fiskal, pemerintah berkomitmen menjaga kualitas layanan. Terakhir, Pemerintah sepakat dengan Fraksi Gerindra mengenai efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas serapan, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Pemerintah dan DPRD memiliki kesamaan pandangan mengenai efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas serapan,” simpul Darmawangsyah.

Wabup Gowa menegaskan bahwa RAPBD 2026 bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi instrumen pembangunan yang harus menjawab kebutuhan masyarakat.

"Dengan dukungan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan, keterbatasan fiskal dapat diimbangi dengan inovasi dan efisiensi. Kami berkomitmen memastikan APBD 2026 benar-benar mencerminkan kerja nyata untuk kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, perwakilan Fraksi Gowa Sejahtera, Sulfiadi, menyampaikan dukungan Fraksinya agar Ranperda APBD 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Ia menilai tahun anggaran 2026 akan menghadapi tantangan berat akibat penurunan dana transfer pusat sehingga pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.

"APBD 2026 harus menjadi instrumen efektif dalam menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat sektor prioritas seperti pertanian terpadu, pendidikan dan layanan dasar," ungkap Sulfiadi.