Rekomendasi Komisi E ke Disdik Sulsel: Rasionalisasi Target PAD, Bayar Tunggakan hingga Beasiswa SMA/SMK

MAKASSAR - Komisi E DPRD Sulsel telah menuntaskan Rapat Kerja dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2026.

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah mengatakan ada lima poin rekomendasi yang diberikan Komisi E DPRD Sulsel khusus untuk Dinas Pendidikan.

Pertama, meminta Disdik melakukan rasionalisasi target PAD tahun 2026 agar lebih realistis dan terukur. Target Rp5,372 miliar perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan data historis realisasi PAD 2-3 tahun terakhir, jumlah sekolah yang secara konsisten berkontribusi dan potensi optimalisasi 417 sekolah yang belum pernah menyetor.

Selain itu, mekanisme baru pengelolaan retribusi kantin melalui PKS langsung dengan Dinas Pendidikan, rencana revisi Peraturan Daerah tentang besaran retribusi dan strategi konkret untuk merealisasikan target yang ditetapkan.

"Dinas Pendidikan harus menyerahkan rincian detil per sekolah yang menjadi target pencapaian PAD beserta proyeksi penerimaan masing-masing sekolah sebelum penetapan APBD 2026," kata Andi Tenri Indah melalui keterangan resminya.

Pada rekomendasi kedua, Komisi E meminta Dinas Pendidikan untuk segera menyelesaikan tunggakan pembayaran tahun 2024 sebesar Rp11 miliar. Dan menyusun rencana pembayaran yang jelas untuk program tahun 2025 senilai Rp145 miliar yang akan menyeberang ke tahun 2026.

Menurut Andi Tenri Indah, perlu dibuat skala prioritas pembayaran berdasarkan tingkat urgensi dan progress fisik pekerjaan, serta dilakukan percepatan proses administrasi pencairan agar tidak menumpuk di akhir tahun.

Dinas Pendidikan harus menyerahkan data progress fisik dan keuangan seluruh kegiatan pembangunan kepada Komisi E untuk dipantau secara berkala.

"Ke depan, perlu diperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih realistis dengan mempertimbangkan kapasitas absorpsi anggaran dan kemampuan kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan tepat Waktu," ujarnya.

Rekomendasi kedua, Komisi E mendorong agar Dinas Pendidikan memprioritaskan alokasi anggaran untuk program-program yang berdampak langsung pada peningkatan APS dan kualitas pendidikan, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran operasional yang hanya Rp102 miliar.

Adapun program-program prioritas yang harus mendapat dukungan penuh meliputi penyelesaian pembangunan SMA 25 Makassar, SMA 24, dan SMA 15 Maros untuk mengakomodasi pertambahan siswa. Penyediaan transportasi dan fasilitas pendukung bagi siswa disabilitas di 23 SLB.

Kemudian rehabilitasi dan pembangunan asrama SMA 17, SMA Tinggi Moncong, dan SMA 5 Parepare untuk mendukung program sekolah unggulan. Dan pembangunan fasilitas praktik SMK yang memadai untuk meningkatkan kompetensi lulusan.

"Selanjutnya program literasi dan penguatan karakter siswa terutama di sekolah-sekolah dengan tingkat literasi rendah. Dan optimalisasi RKB yang sudah ada sebelum membangun yang baru di daerah-daerah yang mengalami kelebihan kapasitas," tuturnya.

Srikandi Gerindra ini melanjutkan, pihaknya juga merekomendasikanm agar adanya anggaran bersumber pada APBD tahun 2026 untuk satuan pendidikan masyarakat (swasta) sebagai bentuk perhatian pemerintah sebagaimana amanah undang-undang setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Terakhir, Komisi E merekomendasikan agar Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran beasiswa untuk siswa SMA dan SMK sebesar kurang lebih Rp5 miliar dalam APBD Tahun 2026.

Andi Tenri Indah menekankan, bahwa program beasiswa ini sangat penting untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan di tingkat menengah atas. Dan mendukung pencapaian target Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16-18 tahun sebesar 74,17% di tahun 2026.

Kemudian mencegah putus sekolah akibat kendala ekonomi. Dan meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu.

"Program beasiswa harus dirancang dengan kriteria penerima yang jelas, transparan, dan akuntabel, dengan prioritas kepada siswa dari keluarga miskin dan rentan, siswa berprestasi akademik dan non-akademik, serta siswa yang berdomisili di daerah terpencil dan tertinggal," jelasnya.

"Mekanisme penyaluran, monitoring, dan evaluasi program beasiswa perlu ditetapkan dengan baik untuk memastikan tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan APS dan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan," tandas Ketua Gerindra Gowa ini.

Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Asman menambahkan target pendapatan Disdik Sulsel harus realistis, mesti ada rasionalisasi.

"Khususnya terkait sewa-sewa kantin di sekolah, ada juga gerai ATM yang harus dihitung baik-baik. Sehingga sumber PAD bisa dimaksimalkan," jelasnya.