Imigrasi Siapkan Lompatan Digital, Fokus Layanan dan Penegakan Hukum

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencanangkan strategi optimalisasi layanan dan infrastruktur dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Imigrasi 2026 di Tangerang, Kamis (22/1/2026).

Mengusung tema “Optimalisasi Layanan, Penegakan Hukum, dan Infrastruktur dalam Mewujudkan Ekosistem Digital Keimigrasian”, forum ini menjadi ajang penyelarasan strategi transformasi institusi guna meningkatkan standar pelayanan sekaligus mendukung prioritas nasional.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) Silmy Karim menegaskan capaian imigrasi selama ini merupakan hasil inovasi progresif dan kerja keras seluruh jajaran.

“Kita sudah memulai dengan All Indonesia. Sistem yang mempermudah dan mempercepat perlintasan ini adalah hasil perjalanan panjang Imigrasi. Sekitar dua tahun kita berproses dalam menginisiasi dan membangun integrasi sistem dengan kementerian/lembaga lain, sekarang sudah berhasil terwujud. Saya senantiasa mengingatkan petugas Imigrasi, jangan pernah lelah untuk memperbesar dan menguatkan peran institusi. Kalau bisa, kita menjadi percontohan bagi lembaga lain,” tegasnya.

Transformasi Digital dan Modernisasi Infrastruktur

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman menyampaikan fokus utama tahun 2026 adalah penyelarasan kebijakan pemerintah dengan Program Aksi Imigrasi, termasuk penguatan layanan digital dan modernisasi fasilitas di pintu masuk negara.

“Tahun ini, kami berencana memodernisasi sarana dan prasarana di berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), termasuk penambahan unit autogate di sejumlah bandara, pelabuhan laut, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga peningkatan fasilitas Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT). Selain pemerataan fasilitas, Imigrasi juga mengusung sustainable business process, dengan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui pemanfaatan panel surya di wilayah perbatasan dan 3T,” ujar Yuldi.

Selain pelayanan, aspek penegakan hukum juga menjadi pilar utama. Imigrasi memperkuat pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) melalui program Desa Binaan dan edukasi masyarakat.

Upaya lain mencakup dukungan terhadap iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi visa dan izin tinggal bagi investor, serta layanan sosial seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial di sekitar unit pelaksana teknis (UPT) Imigrasi.

Penguatan Tata Kelola Organisasi

Sekretaris Jenderal Kementerian IMIPAS Asep Kurnia menekankan pentingnya penguatan tata kelola organisasi untuk menghadapi peningkatan beban kerja keimigrasian.

“Nanti kita akan usulkan untuk penambahan satu direktorat lagi berkaitan dengan sistem dan strategi kebijakan keimigrasian, yang berkaitan dengan penyusunan rencana program mungkin nanti bisa dikerjakan oleh direktorat tersebut,” papar Asep.

Rakor juga menghadirkan perspektif pakar eksternal, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara serta Polri, untuk memastikan pengembangan ekosistem digital berjalan aman, terintegrasi, dan selaras dengan kepentingan nasional.

Menutup kegiatan, Silmy menegaskan penguatan ekosistem digital dan modernisasi infrastruktur menjadi prioritas strategis ke depan.

“Ke depan, sesuai arahan Menteri, Imigrasi diinstruksikan melakukan penguatan ekosistem digital dan modernisasi infrastruktur. Kita harus berdiri di garda terdepan dalam mencegah TPPO dan TPPM. Pengakuan internasional yang kita terima di tahun 2025, termasuk dari Skytrax terkait pelayanan keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi terbaik ke-10 di dunia, harus menjadi pelecut semangat untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.