Imigrasi Parepare Bentuk Desa Binaan Imigrasi di Pinrang
Senin, 11 Mei 2026 15:11
Petugas Imigrasi Parepare membahas rencana pembentukan desa binaan di Kabupaten Pinrang. Foto: Istimewa
PINRANG - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare terus memperkuat pengawasan keimigrasian melalui rencana pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
Langkah tersebut ditandai dengan koordinasi lintas instansi yang digelar pada Senin (11/5/2026). Tim Imigrasi Parepare melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa terkait kesiapan pelaksanaan program tersebut.
Petugas Imigrasi Parepare tiba di Kantor Kecamatan Suppa sekitar pukul 09.56 WITA dan diterima Sekretaris Camat Suppa, A. Muliana, bersama Kepala Seksi Trantib Kecamatan Suppa, Syaifuddin.
Dalam pertemuan itu, tim menyampaikan rencana pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Desa Polewali yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026.
Pihak Kecamatan Suppa menyatakan dukungan terhadap program tersebut. Kepala Seksi Trantib Kecamatan Suppa, Syaifuddin, menilai pembentukan Desa Binaan Imigrasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Imigrasi dalam penyebarluasan informasi keimigrasian kepada masyarakat.
Usai melakukan koordinasi di tingkat kecamatan, tim melanjutkan kunjungan ke Kantor Desa Polewali dan bertemu dengan Kasubag Program dan Keuangan Desa Polewali, Darawati.
Pemerintah Desa Polewali turut menyambut positif rencana pembentukan Desa Binaan Imigrasi dan menyatakan kesiapan perangkat desa untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Program Desa Binaan Imigrasi merupakan salah satu langkah preventif Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan keimigrasian. Program ini juga bertujuan memperkuat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), maupun tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).
Melalui pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Desa Polewali, masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh informasi mengenai prosedur keimigrasian yang benar, termasuk bahaya keberangkatan nonprosedural ke luar negeri.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare, Ade Yanuar Ikbal, menegaskan bahwa sinergi bersama pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan pengawasan keimigrasian yang efektif hingga tingkat desa.
“Pembentukan Desa Binaan Imigrasi diharapkan menjadi sarana edukasi dan penguatan pengawasan agar potensi pelanggaran keimigrasian dapat dicegah sejak dini,” ujarnya.
Langkah tersebut ditandai dengan koordinasi lintas instansi yang digelar pada Senin (11/5/2026). Tim Imigrasi Parepare melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa terkait kesiapan pelaksanaan program tersebut.
Petugas Imigrasi Parepare tiba di Kantor Kecamatan Suppa sekitar pukul 09.56 WITA dan diterima Sekretaris Camat Suppa, A. Muliana, bersama Kepala Seksi Trantib Kecamatan Suppa, Syaifuddin.
Dalam pertemuan itu, tim menyampaikan rencana pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Desa Polewali yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026.
Pihak Kecamatan Suppa menyatakan dukungan terhadap program tersebut. Kepala Seksi Trantib Kecamatan Suppa, Syaifuddin, menilai pembentukan Desa Binaan Imigrasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Imigrasi dalam penyebarluasan informasi keimigrasian kepada masyarakat.
Usai melakukan koordinasi di tingkat kecamatan, tim melanjutkan kunjungan ke Kantor Desa Polewali dan bertemu dengan Kasubag Program dan Keuangan Desa Polewali, Darawati.
Pemerintah Desa Polewali turut menyambut positif rencana pembentukan Desa Binaan Imigrasi dan menyatakan kesiapan perangkat desa untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Program Desa Binaan Imigrasi merupakan salah satu langkah preventif Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan keimigrasian. Program ini juga bertujuan memperkuat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), maupun tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).
Melalui pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Desa Polewali, masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh informasi mengenai prosedur keimigrasian yang benar, termasuk bahaya keberangkatan nonprosedural ke luar negeri.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare, Ade Yanuar Ikbal, menegaskan bahwa sinergi bersama pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan pengawasan keimigrasian yang efektif hingga tingkat desa.
“Pembentukan Desa Binaan Imigrasi diharapkan menjadi sarana edukasi dan penguatan pengawasan agar potensi pelanggaran keimigrasian dapat dicegah sejak dini,” ujarnya.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Imigrasi Parepare Antar Paspor ke Tujuan dengan Inovasi PASTUJU
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare menghadirkan inovasi layanan publik bertajuk PASTUJU (Paspor Sampai Tujuan) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selasa, 12 Mei 2026 21:31
News
Imigrasi Parepare Hadirkan Inovasi PASTUJU, Paspor Diantar ke Tujuan
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare menghadirkan inovasi layanan publik bertajuk PASTUJU (Paspor Sampai Tujuan) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Senin, 04 Mei 2026 17:15
News
Layanan Ramah HAM, Imigrasi Parepare Permudah Kelompok Rentan Urus Paspor
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare menghadirkan layanan ramah hak asasi manusia (HAM) dengan memberikan prioritas pelayanan kepada kelompok rentan, seperti anak di bawah umur, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
Rabu, 29 Apr 2026 14:07
Sulsel
Pindah ke Kantor Sementara, Imigrasi Parepare Tetap Layani Paspor VIP
Imigrasi Kelas II TPI Parepare berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Selasa, 28 Apr 2026 15:04
Sulsel
Imigrasi Parepare Sosialisasi Desa Binaan di Kelurahan Lemoe untuk Cegah TPPO
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare menggelar Sosialisasi Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi di Aula Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Selasa (7/4/2026).
Minggu, 26 Apr 2026 12:01
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PT Satu Empat Lima Gugat Kasatker PJN III Sulsel soal Sanksi Blacklist PTUN Makassar
2
Penulisan Buku Internasional kerjasama UMI dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia
3
Pemkot Makassar Lanjutkan Seleksi Direksi PDAM, Kemendagri Masuk Timsel
4
OJK Tingkatkan Strategi Anti-Scam Bersama Australia, Fokus Perlindungan Konsumen
5
Kajati Sulsel Puji Bupati Irwan Bachri Syam, Luwu Timur Jadi Contoh Kolaborasi Hukum dan Desa
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PT Satu Empat Lima Gugat Kasatker PJN III Sulsel soal Sanksi Blacklist PTUN Makassar
2
Penulisan Buku Internasional kerjasama UMI dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia
3
Pemkot Makassar Lanjutkan Seleksi Direksi PDAM, Kemendagri Masuk Timsel
4
OJK Tingkatkan Strategi Anti-Scam Bersama Australia, Fokus Perlindungan Konsumen
5
Kajati Sulsel Puji Bupati Irwan Bachri Syam, Luwu Timur Jadi Contoh Kolaborasi Hukum dan Desa