Penguatan MPIG Jadi Fokus Evaluasi Kopi Arabika Toraja
Kamis, 25 Jun 2026 19:04
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melalui Tim Pengawasan Indikasi Geografis (IG), melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi.
TORAJA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melalui Tim Pengawasan Indikasi Geografis (IG), melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Rabu, (24/062026).
Kegiatan diawali dengan audiensi bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tana Toraja untuk membahas perkembangan budidaya kopi, pengelolaan varietas lokal, serta keberlanjutan organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Toraja.
Dalam pertemuan tersebut, Tim Pengawasan Indikasi Geografis DJKI, Idris, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan MPIG sebagai pemegang hak Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja. Berdasarkan hasil monitoring awal, sejumlah pengurus yang tercantum dalam dokumen sebelumnya sudah tidak aktif sehingga diperlukan pembenahan organisasi guna memastikan keberlanjutan pengelolaan IG.
“Kami ingin memastikan MPIG tetap berjalan dan mampu menjalankan fungsinya dalam menjaga kualitas, karakteristik, dan reputasi Kopi Arabika Toraja,” ujar Idris.
Ia menjelaskan bahwa pelindungan Indikasi Geografis diberikan karena adanya karakteristik, kualitas, dan reputasi yang melekat pada suatu produk yang berasal dari wilayah tertentu. Reputasi Kopi Arabika Toraja yang telah dikenal luas menjadikan nama Toraja memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar.
“Jika produk yang menggunakan nama Toraja memiliki kualitas baik, reputasinya akan semakin kuat. Sebaliknya, kualitas yang buruk akan merugikan nama Toraja. Karena itu, pelindungan Indikasi Geografis sangat penting untuk menjaga reputasi tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tana Toraja, Marianiy Sampe, menjelaskan bahwa pelindungan Indikasi Geografis telah menjadi salah satu acuan dalam pengembangan komoditas kopi di daerah. Saat ini, varietas yang tercantum dalam dokumen Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja adalah lini S-795.
“Kami memandang perlu dilakukan survei ulang untuk melihat kondisi terkini dan memastikan apakah terdapat varietas lain yang juga layak dimasukkan ke dalam dokumen Indikasi Geografis,” kata Marianiy.
Setelah audiensi, tim DJKI bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan melakukan kunjungan lapangan ke kawasan perkebunan kopi serta kebun induk varietas lokal. Kegiatan ini bertujuan meninjau kesesuaian karakteristik produk dengan dokumen deskripsi Indikasi Geografis sekaligus mengevaluasi potensi pengembangan varietas lokal yang dimiliki Kabupaten Tana Toraja.
Melalui kegiatan ini, DJKI berharap pelindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja tidak hanya mampu menjaga reputasi produk di pasar nasional maupun internasional, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani dan masyarakat setempat. Penguatan kelembagaan MPIG, pembaruan data teknis, serta pengembangan varietas lokal diharapkan menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan salah satu kopi unggulan Indonesia tersebut.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pengawasan Indikasi Geografis DJKI di Sulawesi Selatan. Setelah Tana Toraja, tim DJKI dijadwalkan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap MPIG Kopi Arabika Kalosi Enrekang guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Indikasi Geografis kopi di Sulawesi Selatan.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan DJKI terhadap pengembangan serta pelindungan kopi khas Sulawesi Selatan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi Indikasi Geografis.
“Kami mengapresiasi komitmen DJKI yang secara konsisten melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pengelolaan Indikasi Geografis, khususnya Kopi Arabika Toraja. Kegiatan ini menunjukkan perhatian pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pelindungan kekayaan intelektual komunal sekaligus mendorong penguatan kelembagaan MPIG sebagai garda terdepan pelestarian reputasi kopi Toraja,” ujar Andi Basmal dalam kesempatan terpisah, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, keberadaan varietas kopi lokal yang menjadi identitas daerah perlu terus didukung melalui penguatan data teknis, pembaruan dokumen Indikasi Geografis, serta sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemegang hak Indikasi Geografis.
Kegiatan diawali dengan audiensi bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tana Toraja untuk membahas perkembangan budidaya kopi, pengelolaan varietas lokal, serta keberlanjutan organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Toraja.
Dalam pertemuan tersebut, Tim Pengawasan Indikasi Geografis DJKI, Idris, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan MPIG sebagai pemegang hak Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja. Berdasarkan hasil monitoring awal, sejumlah pengurus yang tercantum dalam dokumen sebelumnya sudah tidak aktif sehingga diperlukan pembenahan organisasi guna memastikan keberlanjutan pengelolaan IG.
“Kami ingin memastikan MPIG tetap berjalan dan mampu menjalankan fungsinya dalam menjaga kualitas, karakteristik, dan reputasi Kopi Arabika Toraja,” ujar Idris.
Ia menjelaskan bahwa pelindungan Indikasi Geografis diberikan karena adanya karakteristik, kualitas, dan reputasi yang melekat pada suatu produk yang berasal dari wilayah tertentu. Reputasi Kopi Arabika Toraja yang telah dikenal luas menjadikan nama Toraja memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar.
“Jika produk yang menggunakan nama Toraja memiliki kualitas baik, reputasinya akan semakin kuat. Sebaliknya, kualitas yang buruk akan merugikan nama Toraja. Karena itu, pelindungan Indikasi Geografis sangat penting untuk menjaga reputasi tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tana Toraja, Marianiy Sampe, menjelaskan bahwa pelindungan Indikasi Geografis telah menjadi salah satu acuan dalam pengembangan komoditas kopi di daerah. Saat ini, varietas yang tercantum dalam dokumen Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja adalah lini S-795.
“Kami memandang perlu dilakukan survei ulang untuk melihat kondisi terkini dan memastikan apakah terdapat varietas lain yang juga layak dimasukkan ke dalam dokumen Indikasi Geografis,” kata Marianiy.
Setelah audiensi, tim DJKI bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan melakukan kunjungan lapangan ke kawasan perkebunan kopi serta kebun induk varietas lokal. Kegiatan ini bertujuan meninjau kesesuaian karakteristik produk dengan dokumen deskripsi Indikasi Geografis sekaligus mengevaluasi potensi pengembangan varietas lokal yang dimiliki Kabupaten Tana Toraja.
Melalui kegiatan ini, DJKI berharap pelindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja tidak hanya mampu menjaga reputasi produk di pasar nasional maupun internasional, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani dan masyarakat setempat. Penguatan kelembagaan MPIG, pembaruan data teknis, serta pengembangan varietas lokal diharapkan menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan salah satu kopi unggulan Indonesia tersebut.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pengawasan Indikasi Geografis DJKI di Sulawesi Selatan. Setelah Tana Toraja, tim DJKI dijadwalkan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap MPIG Kopi Arabika Kalosi Enrekang guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Indikasi Geografis kopi di Sulawesi Selatan.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan DJKI terhadap pengembangan serta pelindungan kopi khas Sulawesi Selatan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi Indikasi Geografis.
“Kami mengapresiasi komitmen DJKI yang secara konsisten melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pengelolaan Indikasi Geografis, khususnya Kopi Arabika Toraja. Kegiatan ini menunjukkan perhatian pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pelindungan kekayaan intelektual komunal sekaligus mendorong penguatan kelembagaan MPIG sebagai garda terdepan pelestarian reputasi kopi Toraja,” ujar Andi Basmal dalam kesempatan terpisah, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, keberadaan varietas kopi lokal yang menjadi identitas daerah perlu terus didukung melalui penguatan data teknis, pembaruan dokumen Indikasi Geografis, serta sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemegang hak Indikasi Geografis.
(GUS)
Berita Terkait
News
Kemenkum Sulsel-UT Makassar Jajaki Peluang Kerja Sama di Sektor Bantuan Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) bersama Universitas Terbuka (UT) Makassar menjajaki peluang kerja sama di sektor bantuan hukum melalui penguatan kapasitas mahasiswa sebagai calon paralegal, pembukaan akses pelatihan dan sertifikasi, serta pengembangan program magang.
Rabu, 11 Nov 2026 18:08
News
Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kemenkum Sulsel Koordinasikan Sejumlah Isu Strategis dengan Kejati
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Muhammad Ikmal Idrus, melakukan koordinasi dan silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Muhammad Syarifuddin, dalam rangka memperkuat sinergi
Selasa, 10 Nov 2026 12:45
News
Hari Pahlawan Jadi Momentum Kemenkum Sulsel Teladani Semangat Pejuang Dalam Bekerja
Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 menjadi momentum bagi seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) untuk meneladani semangat perjuangan para pahlawan melalui pelaksanaan tugas
Selasa, 10 Nov 2026 12:30
News
Kemenkum Sulsel Perkuat Kolaborasi dengan Polda, Bahas Penegakan Hukum KI
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Muhammad Ikmal Idrus, mengunjungi Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Awal Chairuddin, di Rumah Jabatan Kapolda Sulsel, Makassar, Senin (9/11).
Senin, 09 Nov 2026 22:37
News
Muhammad Ikmal Idrus Ajak OBH Perkuat Sinergi dalam Pelayanan Bantuan Hukum
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Muhammad Ikmal Idrus, mengajak seluruh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Sulawesi Selatan untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan bantuan hukum
Senin, 09 Nov 2026 15:44
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kalla Toyota Cetak Rekor, Penjualan Mobil Baru dan Bekas Melonjak
2
Ahsan Dzaky Antar Makassar Raih Emas Panahan di Porprov Sulsel
3
Rayakan HKN di Tompobulu, Pemkab Maros Pastikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
4
Komisi III DPR Minta Akses Masmindo Dijamin, Klaim Lahan Rante Balla Diverifikasi
5
Imigrasi Makassar Hadirkan SIPAKATAU KAISAR untuk Pengaduan Digital
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kalla Toyota Cetak Rekor, Penjualan Mobil Baru dan Bekas Melonjak
2
Ahsan Dzaky Antar Makassar Raih Emas Panahan di Porprov Sulsel
3
Rayakan HKN di Tompobulu, Pemkab Maros Pastikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
4
Komisi III DPR Minta Akses Masmindo Dijamin, Klaim Lahan Rante Balla Diverifikasi
5
Imigrasi Makassar Hadirkan SIPAKATAU KAISAR untuk Pengaduan Digital