Bappelitbangda PKP Luwu Bahas Pembenahan Kawasan Kumuh Bersama Berbagai OPD
Rabu, 20 Sep 2023 16:00
Ketua Pokja PKP Luwu Moch Arsal Arsyad memimpin rapat pembahasan rancangan program kerja Pokja PKP Tahun 2023 dan program kerja periode 2023-2024. Foto: SINDO Makassar/Chaeruddin
LUWU - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Luwu menggelar rapat bersama pembahasan rancangan program kerja Pokja PKP 2023 dan program kerja periode 2023-2024.
Rapat ini dipimpinan Kepala Bappelitbangda, Moch Arsal Arsyad sebagai Ketua Pokja Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP), Selasa (19/9/2023).
Hadir dalam rapat, Asisten II Albaruddin A. Picunang, Kepala Dinas Perkim H Sofyan Thamrin, perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinas PUPR dan sejumlah OPD yang terlibat dalam PKP.
Arsal menyampaikan, tujuan dari rapat tersebut untuk menggali persoalan sektor yang mempengaruhi kawasan pemukiman yang sehat dan layak huni.
"Olehnya itu, data yang disajikan kita bedah bersama, solusinya apa dan seperti apa, termasuk intervensi kebijakannya bagaimana," ujarnya.
"Tugas kita melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau pelaku lainnya," lanjutnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) H Sofyan Thamrin menjelaskan, penataan kawasan pemukiman menjadi kewajiban dan mesti mendapat perhatian serius seluruh OPD terkait.
Menurutnya Luwu ke depan bukan lagi menjadi daerah lintasan, tapi daerah tujuan. Hal ini dipengaruhi hadirnya sejumlah industri khususnya di Kecamatan Bua.
"Luwu akan jadi daerah tujuan. Tenaga kerja akan berdatangan di Luwu dan membangun gubuk, bukan rumah. Ini akan memicu muncul pemukiman kumuh yang berdampak pada sanitasi lingkungan dan muaranya pada persoalan kesehatan masyarakat," ujar Sofyan.
Sofyan juga menyinggung pertumbuhan perumahan di Bua yang mana telah ditetapkan sebagai kawasan industri.
"Hadirnya industri di Bua dan Latimojong akan mendorong peningkatan PAD untuk Kabupaten Luwu namun juga potensi konflik yang sulit ditangani jika tidak kita petakan lebih awal, contoh persoalan lahan dan pemukiman warga," sebutnya.
Asisten II Albaruddin A. Picunang mengusulkan rapat Pokja PKP ke depannya difokuskan pada dua daerah yakni Kecamatan Bua sebagai kawasan industri dan Kecamatan Latimojong sebagai area konsesi Tambang Emas PT BMS.
"Kita rapat di dua daerah ini, libatkan para camat, lurah dan kepala desa setempat," ujarnya.
Data 2022 rumah layak huni di Kabupaten Luwu sekitar 37.066 unit atau 78,98 persen. Target 2023 rumah layak huni naik menjadi 80,47 persen dan target 2024 rumah layak huni 81,96 persen.
Rapat ini dipimpinan Kepala Bappelitbangda, Moch Arsal Arsyad sebagai Ketua Pokja Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP), Selasa (19/9/2023).
Hadir dalam rapat, Asisten II Albaruddin A. Picunang, Kepala Dinas Perkim H Sofyan Thamrin, perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinas PUPR dan sejumlah OPD yang terlibat dalam PKP.
Arsal menyampaikan, tujuan dari rapat tersebut untuk menggali persoalan sektor yang mempengaruhi kawasan pemukiman yang sehat dan layak huni.
"Olehnya itu, data yang disajikan kita bedah bersama, solusinya apa dan seperti apa, termasuk intervensi kebijakannya bagaimana," ujarnya.
"Tugas kita melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau pelaku lainnya," lanjutnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) H Sofyan Thamrin menjelaskan, penataan kawasan pemukiman menjadi kewajiban dan mesti mendapat perhatian serius seluruh OPD terkait.
Menurutnya Luwu ke depan bukan lagi menjadi daerah lintasan, tapi daerah tujuan. Hal ini dipengaruhi hadirnya sejumlah industri khususnya di Kecamatan Bua.
"Luwu akan jadi daerah tujuan. Tenaga kerja akan berdatangan di Luwu dan membangun gubuk, bukan rumah. Ini akan memicu muncul pemukiman kumuh yang berdampak pada sanitasi lingkungan dan muaranya pada persoalan kesehatan masyarakat," ujar Sofyan.
Sofyan juga menyinggung pertumbuhan perumahan di Bua yang mana telah ditetapkan sebagai kawasan industri.
"Hadirnya industri di Bua dan Latimojong akan mendorong peningkatan PAD untuk Kabupaten Luwu namun juga potensi konflik yang sulit ditangani jika tidak kita petakan lebih awal, contoh persoalan lahan dan pemukiman warga," sebutnya.
Asisten II Albaruddin A. Picunang mengusulkan rapat Pokja PKP ke depannya difokuskan pada dua daerah yakni Kecamatan Bua sebagai kawasan industri dan Kecamatan Latimojong sebagai area konsesi Tambang Emas PT BMS.
"Kita rapat di dua daerah ini, libatkan para camat, lurah dan kepala desa setempat," ujarnya.
Data 2022 rumah layak huni di Kabupaten Luwu sekitar 37.066 unit atau 78,98 persen. Target 2023 rumah layak huni naik menjadi 80,47 persen dan target 2024 rumah layak huni 81,96 persen.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Pemkab Luwu & MDA Realisasikan Program Aspirasi 21 Desa Wilayah Operasional
Aspirasi yang dihimpun dari masyarakat melalui kunjungan dan pertemuan langsung telah dipetakan dan diselaraskan antara Pemerintah Kabupaten Luwu dan PT Masmindo Dwi Area (MDA).
Rabu, 04 Mar 2026 14:19
News
Satgas Percepatan Investasi dan MDA Bahas Dinamika Lingkar Tambang
Satgas Percepatan Investasi menggelar rapat koordinasi bersama PT Masmindo Dwi Area (MDA), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kelompok Kerja Percepatan Investasi Kabupaten Luwu.
Minggu, 01 Mar 2026 13:41
Sulsel
Dorong Ekonomi Lokal, Pemkab Luwu & Masmindo Resmikan Fasilitas Pengolahan Nilam
Pemerintah Kabupaten Luwu bersama PT Masmindo Dwi Area (MDA) menyerahkan fasilitas pengolahan nilam kepada Koperasi Produsen Hasil Tani Masyarakat di Desa Bonelemo.
Kamis, 12 Feb 2026 15:00
Makassar City
Anggota DPRD Konawe Konsultasi Penanganan Kawasan Kumuh di Makassar
Anggota DPRD Konawe Kepulauan, Andika berkunjung ke DPRD Kota Makassar, Selasa (3/2/2026). Kedatangannya untuk konsultasi percepatan penanganan pemukiman kumuh.
Selasa, 03 Feb 2026 19:03
Sulsel
Excavator Bersihkan DAS Suso, Pemkab Luwu & MDA Mulai Tahap Awal Revitalisasi
Berdasarkan pantauan di lapangan, excavator digunakan untuk membersihkan area yang terdampak sedimentasi, menata kembali alur sungai.
Jum'at, 23 Jan 2026 13:12
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler