Bappelitbangda PKP Luwu Bahas Pembenahan Kawasan Kumuh Bersama Berbagai OPD
Rabu, 20 Sep 2023 16:00

Ketua Pokja PKP Luwu Moch Arsal Arsyad memimpin rapat pembahasan rancangan program kerja Pokja PKP Tahun 2023 dan program kerja periode 2023-2024. Foto: SINDO Makassar/Chaeruddin
LUWU - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Luwu menggelar rapat bersama pembahasan rancangan program kerja Pokja PKP 2023 dan program kerja periode 2023-2024.
Rapat ini dipimpinan Kepala Bappelitbangda, Moch Arsal Arsyad sebagai Ketua Pokja Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP), Selasa (19/9/2023).
Hadir dalam rapat, Asisten II Albaruddin A. Picunang, Kepala Dinas Perkim H Sofyan Thamrin, perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinas PUPR dan sejumlah OPD yang terlibat dalam PKP.
Arsal menyampaikan, tujuan dari rapat tersebut untuk menggali persoalan sektor yang mempengaruhi kawasan pemukiman yang sehat dan layak huni.
"Olehnya itu, data yang disajikan kita bedah bersama, solusinya apa dan seperti apa, termasuk intervensi kebijakannya bagaimana," ujarnya.
"Tugas kita melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau pelaku lainnya," lanjutnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) H Sofyan Thamrin menjelaskan, penataan kawasan pemukiman menjadi kewajiban dan mesti mendapat perhatian serius seluruh OPD terkait.
Menurutnya Luwu ke depan bukan lagi menjadi daerah lintasan, tapi daerah tujuan. Hal ini dipengaruhi hadirnya sejumlah industri khususnya di Kecamatan Bua.
"Luwu akan jadi daerah tujuan. Tenaga kerja akan berdatangan di Luwu dan membangun gubuk, bukan rumah. Ini akan memicu muncul pemukiman kumuh yang berdampak pada sanitasi lingkungan dan muaranya pada persoalan kesehatan masyarakat," ujar Sofyan.
Sofyan juga menyinggung pertumbuhan perumahan di Bua yang mana telah ditetapkan sebagai kawasan industri.
"Hadirnya industri di Bua dan Latimojong akan mendorong peningkatan PAD untuk Kabupaten Luwu namun juga potensi konflik yang sulit ditangani jika tidak kita petakan lebih awal, contoh persoalan lahan dan pemukiman warga," sebutnya.
Asisten II Albaruddin A. Picunang mengusulkan rapat Pokja PKP ke depannya difokuskan pada dua daerah yakni Kecamatan Bua sebagai kawasan industri dan Kecamatan Latimojong sebagai area konsesi Tambang Emas PT BMS.
"Kita rapat di dua daerah ini, libatkan para camat, lurah dan kepala desa setempat," ujarnya.
Data 2022 rumah layak huni di Kabupaten Luwu sekitar 37.066 unit atau 78,98 persen. Target 2023 rumah layak huni naik menjadi 80,47 persen dan target 2024 rumah layak huni 81,96 persen.
Rapat ini dipimpinan Kepala Bappelitbangda, Moch Arsal Arsyad sebagai Ketua Pokja Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP), Selasa (19/9/2023).
Hadir dalam rapat, Asisten II Albaruddin A. Picunang, Kepala Dinas Perkim H Sofyan Thamrin, perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinas PUPR dan sejumlah OPD yang terlibat dalam PKP.
Arsal menyampaikan, tujuan dari rapat tersebut untuk menggali persoalan sektor yang mempengaruhi kawasan pemukiman yang sehat dan layak huni.
"Olehnya itu, data yang disajikan kita bedah bersama, solusinya apa dan seperti apa, termasuk intervensi kebijakannya bagaimana," ujarnya.
"Tugas kita melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau pelaku lainnya," lanjutnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) H Sofyan Thamrin menjelaskan, penataan kawasan pemukiman menjadi kewajiban dan mesti mendapat perhatian serius seluruh OPD terkait.
Menurutnya Luwu ke depan bukan lagi menjadi daerah lintasan, tapi daerah tujuan. Hal ini dipengaruhi hadirnya sejumlah industri khususnya di Kecamatan Bua.
"Luwu akan jadi daerah tujuan. Tenaga kerja akan berdatangan di Luwu dan membangun gubuk, bukan rumah. Ini akan memicu muncul pemukiman kumuh yang berdampak pada sanitasi lingkungan dan muaranya pada persoalan kesehatan masyarakat," ujar Sofyan.
Sofyan juga menyinggung pertumbuhan perumahan di Bua yang mana telah ditetapkan sebagai kawasan industri.
"Hadirnya industri di Bua dan Latimojong akan mendorong peningkatan PAD untuk Kabupaten Luwu namun juga potensi konflik yang sulit ditangani jika tidak kita petakan lebih awal, contoh persoalan lahan dan pemukiman warga," sebutnya.
Asisten II Albaruddin A. Picunang mengusulkan rapat Pokja PKP ke depannya difokuskan pada dua daerah yakni Kecamatan Bua sebagai kawasan industri dan Kecamatan Latimojong sebagai area konsesi Tambang Emas PT BMS.
"Kita rapat di dua daerah ini, libatkan para camat, lurah dan kepala desa setempat," ujarnya.
Data 2022 rumah layak huni di Kabupaten Luwu sekitar 37.066 unit atau 78,98 persen. Target 2023 rumah layak huni naik menjadi 80,47 persen dan target 2024 rumah layak huni 81,96 persen.
(MAN)
Berita Terkait

Ekbis
Pokja Investasi Luwu dan MDA Inisiasi Penguatan Forum Desa Lingkar Tambang
Dalam upaya memperkuat kolaborasi berkelanjutan, Pemkab Luwu melalui Kelompok Kerja Percepatan Investasi (Pokja) bersama PT Masmindo Dwi Area (MDA) menginisiasi penguatan Forum Desa.
Kamis, 16 Okt 2025 13:13

Sulsel
Safari ke Latimojong, Pemkab Luwu & MDA Komitmen Perkuat Sentra Ekonomi Desa
MDA menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap komitmen Pemkab Luwu dalam memaksimalkan keberadaan tambang demi pemerataan ekonomi, khususnya melalui penguatan sentra ekonomi desa.
Jum'at, 10 Okt 2025 10:49

Ekbis
MDA Audiensi Pemkab-Forkopimda Luwu: Dukung Kepastian Hukum & Percepatan Investasi
MDA menginisiasi audiensi bersama Bupati Luwu dan jajaran Forkopimda guna membahas permohonan perlindungan hukum terhadap kegiatan investasi di wilayah Kabupaten Luwu.
Rabu, 17 Sep 2025 14:24

Sulsel
Dukung Swasembada Pangan, Pupuk Indonesia Pastikan Penuhi Kebutuhan Pupuk Petani Luwu
PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya dalam menjaga ketersediaan stok pupuk bersubsidi demi mewujudkan program swasembada pangan Indonesia.
Kamis, 07 Agu 2025 16:07

Sulsel
Dukung Lingkungan dan Tenaga Kerja Lokal, MDA Teken MoU dengan Pemkab Luwu
MDA dan Pemkab Luwu menandatangani dua Nota Kesepahaman (MoU) strategis yang memperkuat sinergi pembangunan antara sektor industri dan pemerintah daerah.
Kamis, 31 Jul 2025 18:32
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Fraksi PKB Konsistensi Kawal Pelaksanaan Instruksi Wali Kota Soal HUT Makassar 2025
2

Pelindo Regional 4 Bangun Semangat & Budaya Kerja Positif Lewat Breakfast With Leader
3

Gandeng Pemkab, Unhas Berencana Bangun Kampus di Bone
4

Honda Rilis Scoopy x Kuromi di Makassar, Harga Rp26 Juta
5

Pemkab Maros Anggarkan Rp611 Miliar untuk Gaji Pegawai Tahun Depan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Fraksi PKB Konsistensi Kawal Pelaksanaan Instruksi Wali Kota Soal HUT Makassar 2025
2

Pelindo Regional 4 Bangun Semangat & Budaya Kerja Positif Lewat Breakfast With Leader
3

Gandeng Pemkab, Unhas Berencana Bangun Kampus di Bone
4

Honda Rilis Scoopy x Kuromi di Makassar, Harga Rp26 Juta
5

Pemkab Maros Anggarkan Rp611 Miliar untuk Gaji Pegawai Tahun Depan