Kapal Perempuan dan YKPM Paparkan Program saat Kunjungan Dubes Australia di Pangkep

PANGKEP - Kapal Perempuan dan mitra lokal Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) menyambut kedatangan Duta Besar (Dubes) Australia untuk Kesetaraan Gender, Stephanie Copus Campbell ke Pulau Sabutung, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Daerah ini memang merupakan salah satu wilayah kerja Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) di Sulawesi Selatan.

Kapal Perempuan dan YKPM berbagi cerita praktik baik dalam meningkatkan kesetaraan gender melalui kepemimpinan perempuan untuk meningkatkan akses perempuan dan kelompok marginal ke layanan dasar, perlindungan dari kekerasan, serta mencegah perkawinan anak.

Di Sulawesi Selatan, Kapal Perempuan dan YKPM bekerja di 13 desa di Kabupaten Pangkep. Desa-desa program ini merupakan wilayah yang sulit dijangkau karena berada di kepulauan dan pegunungan yang terpencil. Selain itu, daerah ini juga berada pada tingkat kemiskinan yang tinggi dan berkontribusi pada tingginya perkawinan anak di Pangkep.

Baca Juga: SPJM Sandarkan Kapal Pesiar MV Star Breeze di Pelabuhan Makassar

“Kapal Perempuan dan YKPM mendirikan Sekolah Perempuan, Pos Pengaduan, dan radio komunitas Sipurennu untuk meningkatkan kesadaran terkait beragam isu perempuan dan isu-isu sosial lainnya di lingkungan sekitar dan memfasilitasi masyarakat untuk mengakses layanan dasar,” kata Ketua Dewan Eksekutif Kapal Perempuan, Misiyah dalam rilis yang diterima Sindo Makassar pada Jumat, 24 November 2023.

Beberapa isu yang dibahas adalah dampak perkawinan anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual. Serta cara mengakses identitas hukum bagi perempuan miskin, disabilitas dan kelompok marginal.

Dalam kunjungannya ke Pulau Sabutung, Stephanie Copus Campbell melihat kegiatan Sekolah Perempuan, Radio Sipurennu dan Pos Pengaduan.

Saat berkunjung ke Pos Pengaduan, para anggota Sekolah Perempuan menjelaskan fungsi program ini yaitu sebagai pusat informasi, edukasi dan layanan pengaduan masalah-masalah identitas hukum, akses ke program perlindungan social. Serta sebagai ruang rujukan bagi korban kekerasan atau perkawinan anak. Saat ini, terdapat total 725 anggota Sekolah Perempuan di Kabupaten Pangkep.

Kegiatan Kapal Perempuan dan YKPM juga didukung oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep. Pemerintah daerah memfasilitasi partisipasi perempuan dan kelompok marginal lainnya dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan, seperti Musrenbang desa, kelurahan dan kecamatan.

Baca Juga: Gaet Wisatawan Mancanegara, Imigrasi Makassar Laksanakan Layanan IoS

Selain itu, Kapal Perempuan dan YKPM berkolaborasi dalam sosialisasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) kepada komunitas dan Aparat Penegak Hukum serta memberikan bimbingan teknis kepada aparatur desa terkait UU TPKS, menciptakan kerjasama yang mendukung perlindungan terhadap kekerasan.

Dengan langkah konkret di 13 desa Pangkep, Kapal Perempuan dan YKPM berkomitmen untuk terus mengadvokasi hak-hak perempuan miskin, disabilitas, dan kelompok marginal lainnya serta mendorong kolaborasi menuju masyarakat yang inklusif.