Laporkan ke Kemenko Polhukam, Pimpinan DPRD Lutim Singgung Kerusakan Hutan
Rabu, 06 Mar 2024 21:56

Pemkab Lutim menerima kunjungan Staf Ahli Kemenko Polhukam di Ruang Sasana Praja Kantor Bupati pada Rabu (06/03/2024). Foto: IST
LUWU TIMUR - Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur (Lutim), HM Siddik menyampaikan keluhannya perihal situasi Lutim yang saat ini diwarnai oleh kehadiran perusahaan pertambangan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Keluhan itu ia sampaikan kepada Staf Ahli Menko Polhukam.
Siddik menegaskan bahwa kini Luwu Timur, dari ujung Kecamatan Towuti hingga ke ujung Angkona, tidak lagi memiliki hutan yang utuh. Semua wilayah tersebut telah dikuasai oleh perusahaan pertambangan dengan IUP, tanpa memperhatikan aspek konservasi alam.
"Dengan kondisi seperti ini, masyarakat menjadi cemas. Tidak lagi ada pertimbangan mengenai kerusakan hutan dan sumber air kita," kata Siddik saat bertemu dengan tiga Staf Ahli Menko Polhukam di Ruang Sasana Praja Kantor Bupati pada Rabu (06/03/2024).
Lebih lanjut, Siddik menyampaikan bahwa berdasarkan koordinasi dengan Ekbang, bahkan halaman kantor bupati juga telah dimasukkan dalam IUP pertambangan yang saat ini dipegang oleh PT Tiga Samudura.
"Saat ini, masyarakat di Desa Atue, Kecamatan Malili, menolak keberadaan tambang di desa mereka yang telah dimasukkan dalam IUP, agar sumber air mereka tidak terganggu," ujar politisi Nasdem ini.
PT Tiga Samudra Perkasa, yang disebutkan Siddik, berlokasi di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili. Perusahaan ini akan melakukan operasi produksi di area seluas 3.000,00 Ha dengan komoditas bijih nikel.
Sementara itu, rombongan Staf Ahli Menko Polhukam telah melakukan kunjungan kerja di Luwu Timur terkait isu strategis pertambangan di sana. Mereka yang hadir adalah dari Bidang Ketahanan Nasional, Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, serta Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Staf Ahli Menko Polhukam, Abdul Rivai Ras menilai keluhan Siddik patut menjadi perhatian.
"Maka dari itu, perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM. Kita akan merekam jika ada IUP di wilayah kompleks kantor bupati yang sudah dikeluarkan, hal tersebut sangat luar biasa," ujar Rivai Ras.
"Kami akan menyampaikan hal ini kepada Kementerian ESDM untuk menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi," kuncinya.
Siddik menegaskan bahwa kini Luwu Timur, dari ujung Kecamatan Towuti hingga ke ujung Angkona, tidak lagi memiliki hutan yang utuh. Semua wilayah tersebut telah dikuasai oleh perusahaan pertambangan dengan IUP, tanpa memperhatikan aspek konservasi alam.
"Dengan kondisi seperti ini, masyarakat menjadi cemas. Tidak lagi ada pertimbangan mengenai kerusakan hutan dan sumber air kita," kata Siddik saat bertemu dengan tiga Staf Ahli Menko Polhukam di Ruang Sasana Praja Kantor Bupati pada Rabu (06/03/2024).
Lebih lanjut, Siddik menyampaikan bahwa berdasarkan koordinasi dengan Ekbang, bahkan halaman kantor bupati juga telah dimasukkan dalam IUP pertambangan yang saat ini dipegang oleh PT Tiga Samudura.
"Saat ini, masyarakat di Desa Atue, Kecamatan Malili, menolak keberadaan tambang di desa mereka yang telah dimasukkan dalam IUP, agar sumber air mereka tidak terganggu," ujar politisi Nasdem ini.
PT Tiga Samudra Perkasa, yang disebutkan Siddik, berlokasi di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili. Perusahaan ini akan melakukan operasi produksi di area seluas 3.000,00 Ha dengan komoditas bijih nikel.
Sementara itu, rombongan Staf Ahli Menko Polhukam telah melakukan kunjungan kerja di Luwu Timur terkait isu strategis pertambangan di sana. Mereka yang hadir adalah dari Bidang Ketahanan Nasional, Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, serta Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Staf Ahli Menko Polhukam, Abdul Rivai Ras menilai keluhan Siddik patut menjadi perhatian.
"Maka dari itu, perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM. Kita akan merekam jika ada IUP di wilayah kompleks kantor bupati yang sudah dikeluarkan, hal tersebut sangat luar biasa," ujar Rivai Ras.
"Kami akan menyampaikan hal ini kepada Kementerian ESDM untuk menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi," kuncinya.
(UMI)
Berita Terkait

News
PT Vale Resmikan Dormitory Limoloka, Dukung Proyek IGP Sorlim
PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) meresmikan Dormitory Limoloka, hunian bagi tenaga profesional yang terlibat dalam proyek strategis Indonesia Growth Project, Sorowako Limonite (IGP Sorlim).
Jum'at, 15 Agu 2025 11:29

News
Infrastruktur Penunjang PT Vale IGP Pomalaa Dibangun, Target Tuntas Oktober 2026
PT Vale, bagian dari MIND ID, resmi memulai pembangunan infrastruktur penunjang untuk Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa di Kabupaten Kolaka, Sultra.
Rabu, 30 Jul 2025 14:58

Sulsel
Wabup Puspawati Sampaikan Jawaban Atas Pemandangan Fraksi Ranperda APBD 2024
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, didampingi Wakil Ketua, Jihadin Peruge. Hadir segenap Anggota DPRD Luwu Timur, Kepala OPD serta tamu undangan lainnya.
Kamis, 17 Jul 2025 13:50

Sulsel
Sekda Bahri Suli Hadiri Rapat Paripurna DPRD Lutim Pandangan Umum Fraksi
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, Bahri Suli menghadiri Rapat Paripurna DPRD Lutim yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Rabu (16/07/2025).
Rabu, 16 Jul 2025 17:23

Sulsel
Siddiq BM Resmi Diganti, Jihadin Paruge Dilantik jadi Wakil Ketua DPRD Lutim
Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler menghadiri Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Wakil Ketua DPRD Luwu Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029 di Ruang Rapat Paripurna, Malili, Rabu (25/06/2025).
Rabu, 25 Jun 2025 16:48
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Sekretariat DPRD Makassar Cari Lokasi Alternatif untuk Dijadikan Kantor
2

Pepe-pepeka ri Mangkasara: Api, Rakyat, dan Panggung Kekuasaan
3

Antisipasi Dampak Demonstrasi, PAUD/TK hingga SMP di Makassar Belajar Daring
4

Kolaborasi Bersama Wujudkan Pemulihan Berkeadilan & Transparan di Towuti
5

8.500 Penonton Saksikan HDC 2025 di Sidrap, Ini Daftar Lengkap Para Juara
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Sekretariat DPRD Makassar Cari Lokasi Alternatif untuk Dijadikan Kantor
2

Pepe-pepeka ri Mangkasara: Api, Rakyat, dan Panggung Kekuasaan
3

Antisipasi Dampak Demonstrasi, PAUD/TK hingga SMP di Makassar Belajar Daring
4

Kolaborasi Bersama Wujudkan Pemulihan Berkeadilan & Transparan di Towuti
5

8.500 Penonton Saksikan HDC 2025 di Sidrap, Ini Daftar Lengkap Para Juara