Soal Unsur Pimpinan DPRD, PKB Sulsel Tak Kirim Nama Tunggal

Rabu, 20 Mar 2024 12:44
Soal Unsur Pimpinan DPRD, PKB Sulsel Tak Kirim Nama Tunggal
Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad saat menggelar buka puasa bersama di kediamannya. Foto: IST
Comment
Share
MAKASSAR - PKB punya mekanisme khusus dalam penentuan unsur pimpinan DPRD. Mereka tak akan mengirim nama tunggal atau satu nama ke DPP.

Hasil Pileg 2024, PKB mengunci 6 unsur pimpinan DPRD di Sulsel. Diantaranya Wakil Ketua di DPRD Provinsi, Bulukumba, Wajo, Bone dan Jeneponto dan satu Ketua DPRD di Takalar.

"Penentuan itu nanti diusulkan oleh kabupaten dan provinsi 2-3 nama berdasarkan kriteria. Setelah itu DPW akan merekomendasikan ke Jakarta," kata Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad.

"Kemudian Jakarta akan melakukan UKK, Uji Kelayakan dan Kepatutan. Siapapun nama yang keluar dari Jakarta, itulah (yang terpilih) karena tanda tangan DPP," sambung Azhar.

PKB memberi sinyal tidak mengirim nama tunggal. Soal kapan pengusulan itu dilakukan, Azhar menunggu jadwal dan arahan dari DPP.

"Dua atau tiga nama di kirim ke Jakarta. Kita menunggu Jakarta (DPP) kapan akan UKK. Semua ber peluang. Semua kader terpilih Caleg PKB berpeluang jadi pimpinan," tegas Azhar.

Ketua DPC PKB Bulukumba, Fahidin HDK mengungkapkan proses penentuan unsur pimpinan berasal di bawah. Nantinya DPC akan mengusulkan sejumlah nama ke DPP melalui DPW.

"Biasanya kita akan mengirim tiga nama. Tapi bisa juga semuanya kita kirim, karena semuanya juga merupakan kader terbaik. Nanti DPP yang menentukan," ungkap Fahidin.

Dia menjelaskan, DPC tetap akan melakukan kajian perihal siapa yang layak didorong. OKK dan Bappilu yang bakal melakukan pertimbangan siapa pantas menempati pimpinan DPRD Bulukumba dari PKB.

"Nantinya akan ada skoring, karena semuanya akan dipertimbangkan. Termasuk suara terbanyak, intinya semuanya akan dipertimbangkan," kuncinya.
(UMI)
Berita Terkait
Legislator PKB Apresiasi Kebijakan KUR sebagai Pendekatan Persuasif Penataan PKL
Makassar City
Legislator PKB Apresiasi Kebijakan KUR sebagai Pendekatan Persuasif Penataan PKL
Kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam menata Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan pendekatan persuasif menuai tanggapan positif dari berbagai pihak. Program yang mengintegrasikan penertiban dengan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat
Jum'at, 24 Apr 2026 19:22
Andi Ina Kooperatif Penuhi Kembali Panggilan Kejati Sulsel, Berikan Klarifikasi ke BPKP
Sulsel
Andi Ina Kooperatif Penuhi Kembali Panggilan Kejati Sulsel, Berikan Klarifikasi ke BPKP
Mantan Ketua DPRD Sulsel periode 2019-2024, Andi Ina Kartika Sari kembali memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Sulsel pada Jumat (24/04/2026).
Jum'at, 24 Apr 2026 19:17
Tiga Kandidat Bertarung di PKB Maros, Havid S Fasha Jadi Figur Terkuat
Sulsel
Tiga Kandidat Bertarung di PKB Maros, Havid S Fasha Jadi Figur Terkuat
Persaingan menuju kursi Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Maros kian mengerucut.
Kamis, 23 Apr 2026 12:06
Eks Waka DPRD Sulsel Syahar Tegaskan Tak Ada Pembahasan Bibit Nanas di APBD 2024
Sulsel
Eks Waka DPRD Sulsel Syahar Tegaskan Tak Ada Pembahasan Bibit Nanas di APBD 2024
Mantan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan periode 2019-2024, Syaharuddin Alrif ikut angkat bicara terkait isu dugaan korupsi bibit nanas yang sedang dikerjakan Kejati Sulsel.
Sabtu, 18 Apr 2026 20:54
Andi Ina dan Ni'matullah Klarifikasi Pemanggilan Kejati Sulsel soal Kasus Korupsi Bibit Nanas
Sulsel
Andi Ina dan Ni'matullah Klarifikasi Pemanggilan Kejati Sulsel soal Kasus Korupsi Bibit Nanas
Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019-2024, Andi Ina Kartika Sari, bersama sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulawesi Selatan memberikan klarifikasi terkait pemanggilannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar.
Sabtu, 18 Apr 2026 06:05
Berita Terbaru