Dewan Temui Massa Aksi Buruh di Depan Gedung DPRD Sulsel
Ahmad Muhaimin
Rabu, 01 Mei 2024 16:51
Sejumlah anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menemui massa aksi pada peringatan Hari Buruh Internasional di gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo pada Rabu (01/05/2024). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Lima anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menemui massa aksi pada peringatan Hari Buruh Internasional di gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo pada Rabu (01/05/2024).
Mereka yang menemui massa aksi ialah Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari didampingi anggota Andi Januar Jaury, Rismawati Kadir Nyampa, Haslinda dan Fauzi Andi Wawo.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Sulsel, Fadli Yusuf menyampaikan bahwa dengan adanya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) justru secara tidak langsung merugikan para pekerja buruh di Indonesia.
Fadli Yusuf menuturkan sampai hari ini pekerja buruh di Indonesia kian termarjinalkan dan akan terus menjadi kaum kelas bawah berkat Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang berlaku saat ini. Menurutnya, negara belum memberikan perlindungan secara maksimal terhadap para pekerja yang ada di Indonesia khususnya bagi perempuan.
“Kawan-kawan kita pekerja perempuan ini masih mengalami diskriminasi, misalnya ketika berhalangan (haid) menurut undang-undang harusnya mereka cuti, akan tetapi mayoritas perusahaan masih melakukan diskriminasi dengan tetap mewajibkan masuk kerja, itu tidak manusiawi,” ucapnya.
Sekretaris Partai Buruh Sulsel ini melanjutkan, hal jahat yang juga kerap kali dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tidak memberikan izin cuti bagi pekerja perempuan yang sedang hamil justru kerap kali dipecat tanpa dasar pertimbangan secara jelas.
Begitupun dengan kasus pelecehan yang kerap kali diterima bagi pekerja perempuan. Sehingga dengan peringatan hari buruh secara nasional, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mensejahterakan nasib kaum buruh.
“Karena dia hamil lalu kemudian harus resaign dari tempat kerja. Pemerintah jangan terjebak dengan kepentingan oligarki,” imbuhnya.
Sementara itu, Fauzi Andi Wawo mengaku akan terus memperjuangkan nasib para pekerja buruh di Sulsel. Ia mengaku apa yang menjadi tuntutan para massa aksi akan diupayakan untuk bisa diselesaikan melalui kerja-kerja di lembaga legislatif.
"Tuntutan teman-teman tadi, kita mengabarkan bahwa kita di DPRD ini sendiri sudah membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Dan kami selalu menjembatani para serikat buruh dalam menyampaikan aspirasi," tegasnya.
Anggota Fraksi PKB itu menekankan, salah satu langkah konkret yang dilakukan DPRD Sulsel ialah melakukan pembentukan Perda yang dijadikan acuan bagi perusahaan untuk melakukan kebijakan ke depannya. "Menyikapinya dengan membentuk perda-perda yang lebih bisa mewakili kepentingan masyarakat Sulsel," jelasnya
Mereka yang menemui massa aksi ialah Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari didampingi anggota Andi Januar Jaury, Rismawati Kadir Nyampa, Haslinda dan Fauzi Andi Wawo.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Sulsel, Fadli Yusuf menyampaikan bahwa dengan adanya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) justru secara tidak langsung merugikan para pekerja buruh di Indonesia.
Fadli Yusuf menuturkan sampai hari ini pekerja buruh di Indonesia kian termarjinalkan dan akan terus menjadi kaum kelas bawah berkat Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang berlaku saat ini. Menurutnya, negara belum memberikan perlindungan secara maksimal terhadap para pekerja yang ada di Indonesia khususnya bagi perempuan.
“Kawan-kawan kita pekerja perempuan ini masih mengalami diskriminasi, misalnya ketika berhalangan (haid) menurut undang-undang harusnya mereka cuti, akan tetapi mayoritas perusahaan masih melakukan diskriminasi dengan tetap mewajibkan masuk kerja, itu tidak manusiawi,” ucapnya.
Sekretaris Partai Buruh Sulsel ini melanjutkan, hal jahat yang juga kerap kali dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tidak memberikan izin cuti bagi pekerja perempuan yang sedang hamil justru kerap kali dipecat tanpa dasar pertimbangan secara jelas.
Begitupun dengan kasus pelecehan yang kerap kali diterima bagi pekerja perempuan. Sehingga dengan peringatan hari buruh secara nasional, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mensejahterakan nasib kaum buruh.
“Karena dia hamil lalu kemudian harus resaign dari tempat kerja. Pemerintah jangan terjebak dengan kepentingan oligarki,” imbuhnya.
Sementara itu, Fauzi Andi Wawo mengaku akan terus memperjuangkan nasib para pekerja buruh di Sulsel. Ia mengaku apa yang menjadi tuntutan para massa aksi akan diupayakan untuk bisa diselesaikan melalui kerja-kerja di lembaga legislatif.
"Tuntutan teman-teman tadi, kita mengabarkan bahwa kita di DPRD ini sendiri sudah membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Dan kami selalu menjembatani para serikat buruh dalam menyampaikan aspirasi," tegasnya.
Anggota Fraksi PKB itu menekankan, salah satu langkah konkret yang dilakukan DPRD Sulsel ialah melakukan pembentukan Perda yang dijadikan acuan bagi perusahaan untuk melakukan kebijakan ke depannya. "Menyikapinya dengan membentuk perda-perda yang lebih bisa mewakili kepentingan masyarakat Sulsel," jelasnya
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Hanura dan PAN Bentuk Fraksi Harapan di DPRD Sulsel, Irfan AB jadi Ketua
Partai Hanura sepakat bergabung dengan PAN untuk membentuk fraksi gabungan di DPRD Sulsel. Namanya Fraksi Harapan dengan total 5 kursi.
Rabu, 18 Sep 2024 16:23
Sulsel
Nasdem Tunjuk Cicu Jabat Ketua DPRD Sulsel, Sadar Pimpin Fraksi
DPP Nasdem menunjuk Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqba sebagai Ketua DPRD Sulsel periode 2024-2029. Cicu sapaannya yang dipercaya dari 17 kader Nasdem yang duduk di parlemen provinsi ini.
Selasa, 17 Sep 2024 16:26
Sulsel
DPRD Sulsel Apresiasi Prof Zudan Terima Penghargaan dari Kemendagri
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Ni'matullah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh atas penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI).
Rabu, 04 Sep 2024 22:10
Sulsel
PKB Tetapkan 6 Nama Pimpinan DPRD Sulsel dan Kabupaten/kota
PKB menetapkan enam nama pimpinan DPRD Sulsel dan kabupaten/kota periode 2024-2029. Mereka yang terpilih melalui berbagai pertimbangan internal partai.
Rabu, 04 Sep 2024 17:41
Sulsel
PKB Tunjuk Fauzi Andi Wawo Jabat Waka DPRD Sulsel, Zulfikar Ketua Fraksi
Teka teki Wakil Ketua (Waka) DPRD Sulsel periode 2024-2029 dari PKB akhirnya terjawab. Fauzi Andi Wawo yang akan diberikan amanah tersebut.
Minggu, 01 Sep 2024 16:41
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Diduga Tidak Netral, 3 Kepsek dan 2 ASN di Bantaeng Dilaporkan ke Bawaslu
2
Diduga Berpihak, Kuasa Hukum IBAS-Puspa Laporkan 2 Kadis ke Bawaslu Lutim
3
Hanura dan PAN Bentuk Fraksi Harapan di DPRD Sulsel, Irfan AB jadi Ketua
4
Peduli Nasib Petani, Alasan Eks Kadis Pertanian Gowa Pilih Menangkan Hati Damai
5
Daeng Ical Pimpin Tim Pemenangan Indira-Ilham di Pilwalkot Makassar 2024
6
LPS dan MAPPI Perkuat Kolaborasi untuk Penilaian Aset Bank dan Asuransi
7
Imigrasi Makassar Diseminasi Golden Visa ke Pengguna Layanan Keimigrasian