PPP Siapkan Andi Ugi Maju Pilkada Bantaeng 2024

Rabu, 15 Mei 2024 18:09
PPP Siapkan Andi Ugi Maju Pilkada Bantaeng 2024
PPP mendaulat Andi Sugiarti Mangun Karim sebagai calon tunggal di Pilkada Bantaeng 2024. Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - PPP mendaulat Andi Sugiarti Mangun Karim sebagai calon tunggal di Pilkada Bantaeng 2024. Partai kakbah ini memprioritaskan kader perempuannya, dengan tidak membuka penjaringan di Butta Toa.

Baru-baru ini, Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzan Amir Uskara bersama sekretarisnya Nur Amal bertemu dengan Andi Ugi di Bantaeng. Hadir juga Ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah.

"Semua sudah termanege dengan baik ketika pertemuan itu sudah selesai. Semua sudah diatur dan keputusan pada hari itu PPP Kabupaten Bantaeng tidak akan melakukan penjaringan. Karena PPP Kabupaten Bantaeng punya kader yang disiapkan," kata Andi Ugi saat ditemui di DPRD Sulsel pada Rabu (15/05/2024) kemarin.



Pertemuan itu juga untuk membangun konsolidasi internal di PPP Bantaeng jelang Pilkada. Sekaligus menyiapkan langkah-langkah untuk mendukung penuh Andi Ugi merebut kursi eksekutif yang selama ini dikuasai partai lain.

"Kami juga ingin memastikan tidak ada riak dan soliditas partai di Kabupaten Bantaeng itu terjaga dengan baik dalam menghadapi Pilkada. Tidak ada dualisme, itu kita pastikan," ujarnya.

Anggota DPRD Sulsel ini mengaku untuk sekarang maju sebagai calon bupati. Namun ia tidak menutup ruang turun menjadi calon wakil bupati, jika memang diperlukan.

"Jadi kita tidak terlalu kunci harus 01, tapi yang kita hadapi kita bersiap maju sebagai 01. Ketika dinamika politik menghendaki untuk mundur satu langkah, kami siap lakukan itu," bebernya.



Andi Ugi melanjutkan, dirinya juga intens membangun komunikasi dengan figur lain yang santer maju di Pilkada Bantaeng 2024. Mulai dari Ilham Azikin, Sahabuddin hingga Fathul Fauzi Nurdin.

"Semua kita buka komunikasi, karena kita masuk di kontestasi politik kita mau semua berjalan dengan baik. Target kita sama untuk kepentingan Bantaeng. Jadi tidak ada ruang kita tutup, termasuk koalisi dengan partai kita buka seluas-luasnya," tuturnya.

"Mungkin satu-satunya partai yang komitmen di Bantaeng tidak membuka pendaftaran itu adalah PPP. Karena PPP sangat menghargai dan memang mengenalkan kadernya masuk di kontestasi Pilkada," kuncinya.
(UMI)
Berita Terkait
Komisi B Pasang Badan, DPRD Sulsel Minta Sanksi Pabrik Sawit yang Tak Patuh Harga TBS
Sulsel
Komisi B Pasang Badan, DPRD Sulsel Minta Sanksi Pabrik Sawit yang Tak Patuh Harga TBS
Komisi B DPRD Sulsel mengeluarkan rekomendasi tegas menyikapi ketidakpatuhan sejumlah pabrik kelapa sawit terhadap penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Senin, 19 Jan 2026 19:24
Pernah Tangani Proyek Bersoal! DPRD Sulsel Tak Mau Orang Bermasalah Tangani Proyek Irigasi
Sulsel
Pernah Tangani Proyek Bersoal! DPRD Sulsel Tak Mau Orang Bermasalah Tangani Proyek Irigasi
Komisi D DPRD Sulsel merekomendasikan pergantian team leader yang mengerjakan paket irigasi multi years 2025-2027. Rekomendasi ini disampaikan dalam rapat kerja bersama pemenang tender managemen konstruksi (MK) di Kantor sementara DPRD Sulsel, Makassar pada Senin (19/01/2026).
Senin, 19 Jan 2026 18:15
Temukan Perbedaan Laporan Deviden, DPRD Sulsel Minta GMTD Siapkan Data Lengkap
Sulsel
Temukan Perbedaan Laporan Deviden, DPRD Sulsel Minta GMTD Siapkan Data Lengkap
Komisi D menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Kantor DPRD Sulsel sementara pada Rabu (14/01/2026).
Rabu, 14 Jan 2026 19:41
GMTD Tegaskan Status Hukum hingga Kontribusi ke Daerah di RDP DPRD Sulsel
News
GMTD Tegaskan Status Hukum hingga Kontribusi ke Daerah di RDP DPRD Sulsel
PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) menghormati pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Rabu, 14 Jan 2026 18:20
DPRD Sulsel Tindaklanjuti Aduan Non-ASN dan Guru Terkait PPPK Paruh Waktu
Sulsel
DPRD Sulsel Tindaklanjuti Aduan Non-ASN dan Guru Terkait PPPK Paruh Waktu
Komisi E DPRD Sulsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti aduan masyarakat yang disampaikan Barisan Muda Kesehatan Indonesia (BMKI) terkait nasib tenaga administrasi non-ASN dan guru.
Kamis, 08 Jan 2026 19:34
Berita Terbaru