Anggaran Pilkada Kabupaten Luwu Diproyeksi Capai Rp50 Miliar
Kamis, 09 Mar 2023 16:22
Kepala Badan Keuangan dan Aset Derah (BKAD), Muhammad Rudi. Foto: Sindo Makassar/Chaerduddin
LUWU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu, memproyeksi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 mencapai sekira Rp50 Miliar.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Derah (BKAD), Muhammad Rudi, merincikan anggaran Pilkada untuk KPU, Bawaslu, pengamanan dari Polisi dan TNI.
"Kita sudah estimasi anggaran Pilkada Luwu tahun depan totalnya Rp50 Miliar. Untuk KPU Rp30 Miliar, Bawaslu Rp8 Miliar, Polres Luwu Rp10 Miliar dan TNI Rp2 Miliar," ujarnya.
Rudi menyebutkan, Pemkab Luwu telah melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Sulsel, KPU Sulsel dan Bawaslu Sulsel, terkait penganggaran Pilkada di Luwu tahun 2024.
"Beberapa kegiatan di Pilkada nanti anggarannya melalui provinsi, sehingga kita telah melakukan rasionalisasi anggaran usulan KPU, Bawaslu dan anggaran pengamanan didapat angka Rp50 Miliar," sebutnya.
Disebutkan Rudi, diantara kegiatan yang penganggarannya diambil alih provinsi yakni, honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah, yaitu honorarium kecamatan, desa/kelurahan, honorarium PTPS diambil alih provinsi, termasuk honorarium PPK dan sekretariat PPK.
Diberitakan sebelumnya, proses demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Luwu 2024 diperkirakan akan menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Luwu Tahun Anggaran 2024 hingga Rp80 miliar lebih sesuai ajuan penyelenggara Pilkada.
Ketua KPU Luwu, Hasan Sufyan, menyebutkan besaran rencana kebutuhan anggaran KPU Luwu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu tahun 2024 sebesar Rp49,677 miliar.
Selain KPU, Kesbangpol dan Linmas sebagai salah satu tim perumusan anggaran Pilkada Luwu menyebutkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Luwu mengajukan anggaran sebesar Rp20,5 Miliar, anggaran pengamanan yang diajukan Polres Luwu sebesar Rp10,1 Miliar.
Jika dihitung, kebutuhan KPU Luwu, Bawaslu dan anggaran pengamanan Polres Luwu sudah mencapai Rp80,677 Miliar, belum termasuk ajuan anggaran oleh TNI atau Kodim 1403 Palopo, yang hingga saat ini belum ada penyerahan rincian kebutuhan anggaran mereka.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Derah (BKAD), Muhammad Rudi, merincikan anggaran Pilkada untuk KPU, Bawaslu, pengamanan dari Polisi dan TNI.
"Kita sudah estimasi anggaran Pilkada Luwu tahun depan totalnya Rp50 Miliar. Untuk KPU Rp30 Miliar, Bawaslu Rp8 Miliar, Polres Luwu Rp10 Miliar dan TNI Rp2 Miliar," ujarnya.
Rudi menyebutkan, Pemkab Luwu telah melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Sulsel, KPU Sulsel dan Bawaslu Sulsel, terkait penganggaran Pilkada di Luwu tahun 2024.
"Beberapa kegiatan di Pilkada nanti anggarannya melalui provinsi, sehingga kita telah melakukan rasionalisasi anggaran usulan KPU, Bawaslu dan anggaran pengamanan didapat angka Rp50 Miliar," sebutnya.
Disebutkan Rudi, diantara kegiatan yang penganggarannya diambil alih provinsi yakni, honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah, yaitu honorarium kecamatan, desa/kelurahan, honorarium PTPS diambil alih provinsi, termasuk honorarium PPK dan sekretariat PPK.
Diberitakan sebelumnya, proses demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Luwu 2024 diperkirakan akan menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Luwu Tahun Anggaran 2024 hingga Rp80 miliar lebih sesuai ajuan penyelenggara Pilkada.
Ketua KPU Luwu, Hasan Sufyan, menyebutkan besaran rencana kebutuhan anggaran KPU Luwu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu tahun 2024 sebesar Rp49,677 miliar.
Selain KPU, Kesbangpol dan Linmas sebagai salah satu tim perumusan anggaran Pilkada Luwu menyebutkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Luwu mengajukan anggaran sebesar Rp20,5 Miliar, anggaran pengamanan yang diajukan Polres Luwu sebesar Rp10,1 Miliar.
Jika dihitung, kebutuhan KPU Luwu, Bawaslu dan anggaran pengamanan Polres Luwu sudah mencapai Rp80,677 Miliar, belum termasuk ajuan anggaran oleh TNI atau Kodim 1403 Palopo, yang hingga saat ini belum ada penyerahan rincian kebutuhan anggaran mereka.
(GUS)
Berita Terkait
Sulsel
Pemkab Luwu & MDA Realisasikan Program Aspirasi 21 Desa Wilayah Operasional
Aspirasi yang dihimpun dari masyarakat melalui kunjungan dan pertemuan langsung telah dipetakan dan diselaraskan antara Pemerintah Kabupaten Luwu dan PT Masmindo Dwi Area (MDA).
Rabu, 04 Mar 2026 14:19
News
Satgas Percepatan Investasi dan MDA Bahas Dinamika Lingkar Tambang
Satgas Percepatan Investasi menggelar rapat koordinasi bersama PT Masmindo Dwi Area (MDA), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kelompok Kerja Percepatan Investasi Kabupaten Luwu.
Minggu, 01 Mar 2026 13:41
Sulsel
Dorong Ekonomi Lokal, Pemkab Luwu & Masmindo Resmikan Fasilitas Pengolahan Nilam
Pemerintah Kabupaten Luwu bersama PT Masmindo Dwi Area (MDA) menyerahkan fasilitas pengolahan nilam kepada Koperasi Produsen Hasil Tani Masyarakat di Desa Bonelemo.
Kamis, 12 Feb 2026 15:00
Sulsel
Excavator Bersihkan DAS Suso, Pemkab Luwu & MDA Mulai Tahap Awal Revitalisasi
Berdasarkan pantauan di lapangan, excavator digunakan untuk membersihkan area yang terdampak sedimentasi, menata kembali alur sungai.
Jum'at, 23 Jan 2026 13:12
News
MDA dan Pemkab Luwu Mulai Tahapan Revitalisasi DAS Suso
PT Masmindo Dwi Area (MDA) bersama Pemkab Luwu melalui Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Investasi resmi memulai tahapan awal program revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso.
Senin, 08 Des 2025 13:11
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Petani Terancam Gagal Panen, DPRD Jeneponto Minta Pompengan Segera Bertindak
2
Pembangunan Infrastruktur di Wajo Terus Digenjot, 53 Ruas Jalan Tuntas Diperbaiki Ditengah Efisiensi
3
Data Pemilih Luwu Timur Naik, KPU Catat 223.686 Pemilih di Awal 2026
4
Munafri Evaluasi Total Program Persampahan, dari Sistem Open Dumping ke Sanitary Landfill
5
DPPA–Disdik Makassar Diminta Perkuat Edukasi Pencegahan Perilaku Menyimpang
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Petani Terancam Gagal Panen, DPRD Jeneponto Minta Pompengan Segera Bertindak
2
Pembangunan Infrastruktur di Wajo Terus Digenjot, 53 Ruas Jalan Tuntas Diperbaiki Ditengah Efisiensi
3
Data Pemilih Luwu Timur Naik, KPU Catat 223.686 Pemilih di Awal 2026
4
Munafri Evaluasi Total Program Persampahan, dari Sistem Open Dumping ke Sanitary Landfill
5
DPPA–Disdik Makassar Diminta Perkuat Edukasi Pencegahan Perilaku Menyimpang