Anggaran Pilkada Kabupaten Luwu Diproyeksi Capai Rp50 Miliar
Kamis, 09 Mar 2023 16:22

Kepala Badan Keuangan dan Aset Derah (BKAD), Muhammad Rudi. Foto: Sindo Makassar/Chaerduddin
LUWU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu, memproyeksi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 mencapai sekira Rp50 Miliar.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Derah (BKAD), Muhammad Rudi, merincikan anggaran Pilkada untuk KPU, Bawaslu, pengamanan dari Polisi dan TNI.
"Kita sudah estimasi anggaran Pilkada Luwu tahun depan totalnya Rp50 Miliar. Untuk KPU Rp30 Miliar, Bawaslu Rp8 Miliar, Polres Luwu Rp10 Miliar dan TNI Rp2 Miliar," ujarnya.
Rudi menyebutkan, Pemkab Luwu telah melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Sulsel, KPU Sulsel dan Bawaslu Sulsel, terkait penganggaran Pilkada di Luwu tahun 2024.
"Beberapa kegiatan di Pilkada nanti anggarannya melalui provinsi, sehingga kita telah melakukan rasionalisasi anggaran usulan KPU, Bawaslu dan anggaran pengamanan didapat angka Rp50 Miliar," sebutnya.
Disebutkan Rudi, diantara kegiatan yang penganggarannya diambil alih provinsi yakni, honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah, yaitu honorarium kecamatan, desa/kelurahan, honorarium PTPS diambil alih provinsi, termasuk honorarium PPK dan sekretariat PPK.
Diberitakan sebelumnya, proses demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Luwu 2024 diperkirakan akan menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Luwu Tahun Anggaran 2024 hingga Rp80 miliar lebih sesuai ajuan penyelenggara Pilkada.
Ketua KPU Luwu, Hasan Sufyan, menyebutkan besaran rencana kebutuhan anggaran KPU Luwu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu tahun 2024 sebesar Rp49,677 miliar.
Selain KPU, Kesbangpol dan Linmas sebagai salah satu tim perumusan anggaran Pilkada Luwu menyebutkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Luwu mengajukan anggaran sebesar Rp20,5 Miliar, anggaran pengamanan yang diajukan Polres Luwu sebesar Rp10,1 Miliar.
Jika dihitung, kebutuhan KPU Luwu, Bawaslu dan anggaran pengamanan Polres Luwu sudah mencapai Rp80,677 Miliar, belum termasuk ajuan anggaran oleh TNI atau Kodim 1403 Palopo, yang hingga saat ini belum ada penyerahan rincian kebutuhan anggaran mereka.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Derah (BKAD), Muhammad Rudi, merincikan anggaran Pilkada untuk KPU, Bawaslu, pengamanan dari Polisi dan TNI.
"Kita sudah estimasi anggaran Pilkada Luwu tahun depan totalnya Rp50 Miliar. Untuk KPU Rp30 Miliar, Bawaslu Rp8 Miliar, Polres Luwu Rp10 Miliar dan TNI Rp2 Miliar," ujarnya.
Rudi menyebutkan, Pemkab Luwu telah melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Sulsel, KPU Sulsel dan Bawaslu Sulsel, terkait penganggaran Pilkada di Luwu tahun 2024.
"Beberapa kegiatan di Pilkada nanti anggarannya melalui provinsi, sehingga kita telah melakukan rasionalisasi anggaran usulan KPU, Bawaslu dan anggaran pengamanan didapat angka Rp50 Miliar," sebutnya.
Disebutkan Rudi, diantara kegiatan yang penganggarannya diambil alih provinsi yakni, honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah, yaitu honorarium kecamatan, desa/kelurahan, honorarium PTPS diambil alih provinsi, termasuk honorarium PPK dan sekretariat PPK.
Diberitakan sebelumnya, proses demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Luwu 2024 diperkirakan akan menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Luwu Tahun Anggaran 2024 hingga Rp80 miliar lebih sesuai ajuan penyelenggara Pilkada.
Ketua KPU Luwu, Hasan Sufyan, menyebutkan besaran rencana kebutuhan anggaran KPU Luwu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu tahun 2024 sebesar Rp49,677 miliar.
Selain KPU, Kesbangpol dan Linmas sebagai salah satu tim perumusan anggaran Pilkada Luwu menyebutkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Luwu mengajukan anggaran sebesar Rp20,5 Miliar, anggaran pengamanan yang diajukan Polres Luwu sebesar Rp10,1 Miliar.
Jika dihitung, kebutuhan KPU Luwu, Bawaslu dan anggaran pengamanan Polres Luwu sudah mencapai Rp80,677 Miliar, belum termasuk ajuan anggaran oleh TNI atau Kodim 1403 Palopo, yang hingga saat ini belum ada penyerahan rincian kebutuhan anggaran mereka.
(GUS)
Berita Terkait

Ekbis
MDA Audiensi Pemkab-Forkopimda Luwu: Dukung Kepastian Hukum & Percepatan Investasi
MDA menginisiasi audiensi bersama Bupati Luwu dan jajaran Forkopimda guna membahas permohonan perlindungan hukum terhadap kegiatan investasi di wilayah Kabupaten Luwu.
Rabu, 17 Sep 2025 14:24

Sulsel
Dukung Swasembada Pangan, Pupuk Indonesia Pastikan Penuhi Kebutuhan Pupuk Petani Luwu
PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya dalam menjaga ketersediaan stok pupuk bersubsidi demi mewujudkan program swasembada pangan Indonesia.
Kamis, 07 Agu 2025 16:07

Sulsel
Dukung Lingkungan dan Tenaga Kerja Lokal, MDA Teken MoU dengan Pemkab Luwu
MDA dan Pemkab Luwu menandatangani dua Nota Kesepahaman (MoU) strategis yang memperkuat sinergi pembangunan antara sektor industri dan pemerintah daerah.
Kamis, 31 Jul 2025 18:32

News
Sinergi Dunia Usaha & Pemda: MDA Serahkan Dua Jembatan di Luwu
PT Masmindo Dwi Area (MDA) dan Pemkab Luwu hari ini meresmikan serta menyerahkan dua jembatan permanen di Desa Kadundung dan Desa To’Baru, Kecamatan Latimojong.
Selasa, 29 Jul 2025 11:00

News
MDA Audiensi Bupati Luwu, Perkuat Sinergi Kebut Operasional Proyek Awak Mas
PT Masmindo Dwi Area (MDA) melakukan audiensi perdana dengan Bupati dan Wakil Bupati Luwu periode 2024–2029, H. Patahudding dan Muh. Dhevy Bijak Pawindu, yang dilantik pada Februari lalu.
Sabtu, 10 Mei 2025 15:55
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Dari Duka Menjadi Semangat Kebersamaan
2

Perjuangan dan Semangat Santri Sulsel di Ajang MQK 2025
3

LPG 3 Kg di Maros Aman, Harga Rp22 Ribu/Tabung di Tingkat Eceran
4

Rayakan Milad ke-64, Ikami Sulsel Gelar Seminar Kebangsaan di Samarinda
5

Warga Mula Baru Datangi Kantor Pengembang, FKS Land-Tallasa City Respon Soal PLTSA
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Dari Duka Menjadi Semangat Kebersamaan
2

Perjuangan dan Semangat Santri Sulsel di Ajang MQK 2025
3

LPG 3 Kg di Maros Aman, Harga Rp22 Ribu/Tabung di Tingkat Eceran
4

Rayakan Milad ke-64, Ikami Sulsel Gelar Seminar Kebangsaan di Samarinda
5

Warga Mula Baru Datangi Kantor Pengembang, FKS Land-Tallasa City Respon Soal PLTSA