Masyarakat Bisa Ikut Awasi, Pantarlih Bisa Diganti di Tengah Jalan
Selasa, 25 Jun 2024 07:59
KPU kabupaten/kota se-Sulsel melakukan pelantikan dan apel siaga Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada Senin (24/06/2024). Foto: Istimewa
MAKASSAR - KPU kabupaten/kota se-Sulsel melakukan pelantikan dan apel siapa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). KPU memberikan ultimatum kepada ujung tombak penyelenggara pemilu ini untuk serius menjalankan tugasnya.
Komisioner KPU Makassar, Sri Wahyuningsih mengatakan hasil kerja Pantarlih pada Pemilu 2024 lalu menjadi bahan evaluasi bagi komisioner. Apalagi ada beberapa catatan sebagai evaluasi dari pelaksanaan coklit pada Pileg dan Pilres lalu.
"Evaluasi ini yang kami sampaikan pada Pantarlih dalam apel siaga tadi. Kami akan memonitoring Pantarlih setiap harinya untuk memastikan pantarlih sudah bekerja secara benar," katanya.
Kordiv Teknis KPU Makassar ini menuturkan, pihaknya akan lebih tegas kepada Pantarlih. Ia mengaku tak segan akan memecat Pantarlih yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan.
"Jika menemukan pantarlih bekerja tidak sesuai aturan dan arahan, maka akan langsung diganti sekalipun sudah setengah perjalanan tugasnya," jelasnya.
Sri Wahyuningsih mengajak semua pihak untuk mengawasi kinerja Pantarlih di setiap wilayahnya. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk langsung melaporkan ke KPU, jika ada petugas yang tidak bekerja sesuai dengan aturan.
"Saya juga sampaikan dalam apel siaga itu kepada masyarakat, forkopimda dan jajarannya sampai ke bawah termasuk Bawaslu, untuk melakukan pengawasan maksimal terhadap kinerja pantarlih. Dan menyampaikan ke KPU jika sekiranya ada pantarlih yang bekerja tidak sesuai aturan," tandasnya.
Sementara itu, Bawaslu Kota Makassar akan melakukan pengawasan melekat saat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) turun ke rumah masyarakat yang dimulai 24 Juni sampai 24 Juli 2024.
"Jadi tiga hari ke depan ini, kami akan melakukan pengawasan melekat," tegas Ketua Bawaslu Makassar, Dede Arwinsyah.
Setelah melakukan pengawasan melekat, pihaknya juga akan melakukan uji petik, terhadap pendataan data pemilih Pantarlih. Karena pengalaman saat pencocokan data Pemilihan Pileg, masih ada rumah tidak didatangi hingga yang melakukan Coklit bukan orang dilantik.
"Ada yang melakukan pencocokan data bukan orang dilantik, mungkin karena keluarganya atau anaknya yang membantu. Ini semua sudah kami sampaikan ke teman-teman KPU agar tidak ada lagi melakukan pencocokan bukan orang yang dilantik," ujarnya.
"Kami juga sudah sampaikan, Pantarlih ini tidak mendatangi rumah orang dan ini menjadi titik rawan saat pemutakhiran data, jadi kami akan terus melakukan pengawasan jika mereka betul-betul turun melakukan pencocokan," lanjutnya.
Dede juga mengakui Kota Makassar ini sebagian besar warganya susah ditemui di siang hari, karena faktor pekerjaan. Makanya hal ini pasti menyusahkan Pantarlih karena harus mendatangi rumah warga di sore hari atau malam hari.
"Jadi kami berharap para Pantarlih benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik," tutupnya.
Komisioner KPU Makassar, Sri Wahyuningsih mengatakan hasil kerja Pantarlih pada Pemilu 2024 lalu menjadi bahan evaluasi bagi komisioner. Apalagi ada beberapa catatan sebagai evaluasi dari pelaksanaan coklit pada Pileg dan Pilres lalu.
"Evaluasi ini yang kami sampaikan pada Pantarlih dalam apel siaga tadi. Kami akan memonitoring Pantarlih setiap harinya untuk memastikan pantarlih sudah bekerja secara benar," katanya.
Kordiv Teknis KPU Makassar ini menuturkan, pihaknya akan lebih tegas kepada Pantarlih. Ia mengaku tak segan akan memecat Pantarlih yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan.
"Jika menemukan pantarlih bekerja tidak sesuai aturan dan arahan, maka akan langsung diganti sekalipun sudah setengah perjalanan tugasnya," jelasnya.
Sri Wahyuningsih mengajak semua pihak untuk mengawasi kinerja Pantarlih di setiap wilayahnya. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk langsung melaporkan ke KPU, jika ada petugas yang tidak bekerja sesuai dengan aturan.
"Saya juga sampaikan dalam apel siaga itu kepada masyarakat, forkopimda dan jajarannya sampai ke bawah termasuk Bawaslu, untuk melakukan pengawasan maksimal terhadap kinerja pantarlih. Dan menyampaikan ke KPU jika sekiranya ada pantarlih yang bekerja tidak sesuai aturan," tandasnya.
Sementara itu, Bawaslu Kota Makassar akan melakukan pengawasan melekat saat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) turun ke rumah masyarakat yang dimulai 24 Juni sampai 24 Juli 2024.
"Jadi tiga hari ke depan ini, kami akan melakukan pengawasan melekat," tegas Ketua Bawaslu Makassar, Dede Arwinsyah.
Setelah melakukan pengawasan melekat, pihaknya juga akan melakukan uji petik, terhadap pendataan data pemilih Pantarlih. Karena pengalaman saat pencocokan data Pemilihan Pileg, masih ada rumah tidak didatangi hingga yang melakukan Coklit bukan orang dilantik.
"Ada yang melakukan pencocokan data bukan orang dilantik, mungkin karena keluarganya atau anaknya yang membantu. Ini semua sudah kami sampaikan ke teman-teman KPU agar tidak ada lagi melakukan pencocokan bukan orang yang dilantik," ujarnya.
"Kami juga sudah sampaikan, Pantarlih ini tidak mendatangi rumah orang dan ini menjadi titik rawan saat pemutakhiran data, jadi kami akan terus melakukan pengawasan jika mereka betul-betul turun melakukan pencocokan," lanjutnya.
Dede juga mengakui Kota Makassar ini sebagian besar warganya susah ditemui di siang hari, karena faktor pekerjaan. Makanya hal ini pasti menyusahkan Pantarlih karena harus mendatangi rumah warga di sore hari atau malam hari.
"Jadi kami berharap para Pantarlih benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik," tutupnya.
(UMI)
Berita Terkait
News
Bawaslu Maros Usul Pembentukan Paralegal Pengawas Pemilu
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros melakukan audiens ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terkait usulan pembentukan Paralegal Pengawas Pemilu
Rabu, 17 Jun 2026 19:16
Sulsel
Peserta P2P Bantaeng Dibekali Deteksi Pelanggaran Teknis Pemilu
Pengawasan pemilu tidak hanya berkaitan dengan praktik politik uang, tetapi juga mencakup berbagai aspek teknis yang berpotensi menimbulkan pelanggaran apabila tidak diawasi dengan baik.
Selasa, 02 Jun 2026 19:17
Sulsel
Bawaslu Sulsel Siapkan Generasi Pengawas Pemilu Menuju 2029
Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan kembali melaksanakan rangkaian kegiatan luring Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di wilayah Sulawesi Selatan. Kegiatan kali ini berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Takalar, Rabu (20/05/2026).
Rabu, 20 Mei 2026 15:25
News
DKPP Gembleng TPD, Perkuat Kualitas Penanganan Pelanggaran Pemilu
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar kegiatan Diseminasi Penguatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di Hotel Claro Makassar pada Ahad (10/05/2026).
Senin, 11 Mei 2026 09:41
Sulsel
Kunjungi Sulsel, Ketua Bawaslu RI Ingatkan Tahapan Dimulai Tahun Depan
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, melakukan kunjungan supervisi ke Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan kesiapan jajaran pasca-pelantikan staf baru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selasa, 05 Mei 2026 22:07
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati Jeneponto Lepas Kontingen Porsenijar PGRI 2026 ke Tingkat Sulsel
2
PAN Maros Ditarget Raih 24 Kursi DPRD pada Pemilu 2029
3
Maros Bidik Lima Besar Porprov, Jumlah Cabor Lolos Meningkat Jadi 34
4
Kasus Islamic Center Malili Belum Ditangani, Aktivis Nilai Penegakan Hukum Mandek
5
Rayakan HUT ke-58, BPJS Kesehatan Kampanyekan Budaya Hidup Sehat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati Jeneponto Lepas Kontingen Porsenijar PGRI 2026 ke Tingkat Sulsel
2
PAN Maros Ditarget Raih 24 Kursi DPRD pada Pemilu 2029
3
Maros Bidik Lima Besar Porprov, Jumlah Cabor Lolos Meningkat Jadi 34
4
Kasus Islamic Center Malili Belum Ditangani, Aktivis Nilai Penegakan Hukum Mandek
5
Rayakan HUT ke-58, BPJS Kesehatan Kampanyekan Budaya Hidup Sehat