DPRD Sulsel Tetapkan Pansus Bahas 3 Ranperda
Ahmad Muhaimin
Selasa, 02 Jul 2024 07:00
DPRD Sulsel menetapkan tim Panitia Khusus (Pansus) untuk tiga Ranperda untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah atau Perda. Foto: Dok DPRD Sulsel
MAKASSAR - DPRD Sulsel akhirnya menetapkan tim Panitia Khusus (Pansus) untuk tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah atau Perda.
"Setelah disetujui pemmbentukan untuk seluruh keanggotaan Pansus, maka seluruh agenda paripurna kita hari ini telah dilaksanakan ke tingkat selanjutnya," ujar Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari saat rapat paripurna di Kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin.
Tiga Ranperda yang telah dibentuk Pansusnya masing-masing Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulsel tahun 2025-2045, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
Sebelumnya, Badan Pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Sulsel telah menggelar rapat ekspose dan pengkajian terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemprov Sulsel tahun 2025-2045 yang merupakan Ranperda usul gubernur.
Selanjutnya, Bapemperda DPRD Sulsel juga melaksanakan kunjungan kerja di Kantor DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mempelajari sekaligus menerima masukan penerapan Peraturan Daerah berkaitan dengan cadangan pangan Pemprov DIY.
Sebab, Provinsi DIY telah memiliki Perda nomor 4 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Perda ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan cadangan pangan serta mewujudkan tingkat kecukupan pangan pokok tertentu.
Aturan ini merujuk pada Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Mengingat, pengelolaan cadangan pangan nasional mesti mencakup cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah meliputi cadangan pangan provinsi, kabupaten, desa, serta cadangan pangan masyarakat.
Selain penetapan pansus, dalam rapat paripurna tersebut juga mendengar jawaban DPRD atas pendapat atau tanggapan Gubernur Sulsel terhadap Ranperda tentang Pengembangan Budidaya Holtikultura di wilayah Sulsel.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh pada rapat paripurna itu menyampaikan beberapa hal termasuk utang, parsial APBD, dana bagi hasil, penyerapan anggaran hingga Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
"Kita saat ini sedang melakukan perubahan parsial kedua. Ini sebagaimana permintaan dewan. Bagaimana memenuhi kewajiban pihak ketiga. Harapannya, agar tidak terjadi lagi beban kepada pihak ketiga," paparnya dalam rapat itu.
"Setelah disetujui pemmbentukan untuk seluruh keanggotaan Pansus, maka seluruh agenda paripurna kita hari ini telah dilaksanakan ke tingkat selanjutnya," ujar Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari saat rapat paripurna di Kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin.
Tiga Ranperda yang telah dibentuk Pansusnya masing-masing Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulsel tahun 2025-2045, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
Sebelumnya, Badan Pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Sulsel telah menggelar rapat ekspose dan pengkajian terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemprov Sulsel tahun 2025-2045 yang merupakan Ranperda usul gubernur.
Selanjutnya, Bapemperda DPRD Sulsel juga melaksanakan kunjungan kerja di Kantor DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mempelajari sekaligus menerima masukan penerapan Peraturan Daerah berkaitan dengan cadangan pangan Pemprov DIY.
Sebab, Provinsi DIY telah memiliki Perda nomor 4 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Perda ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan cadangan pangan serta mewujudkan tingkat kecukupan pangan pokok tertentu.
Aturan ini merujuk pada Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Mengingat, pengelolaan cadangan pangan nasional mesti mencakup cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah meliputi cadangan pangan provinsi, kabupaten, desa, serta cadangan pangan masyarakat.
Selain penetapan pansus, dalam rapat paripurna tersebut juga mendengar jawaban DPRD atas pendapat atau tanggapan Gubernur Sulsel terhadap Ranperda tentang Pengembangan Budidaya Holtikultura di wilayah Sulsel.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh pada rapat paripurna itu menyampaikan beberapa hal termasuk utang, parsial APBD, dana bagi hasil, penyerapan anggaran hingga Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
"Kita saat ini sedang melakukan perubahan parsial kedua. Ini sebagaimana permintaan dewan. Bagaimana memenuhi kewajiban pihak ketiga. Harapannya, agar tidak terjadi lagi beban kepada pihak ketiga," paparnya dalam rapat itu.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Pansus DPRD Sulsel Finalisasi Ranperda Perlindungan Jamsostek
Pansus Pembahas Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah melalukan rapat finalisasi Rancangan Perda. Kegiatan ini menjadi tahapan terakhir pembahasan sebelum dilakukan fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rabu, 03 Jul 2024 15:54
Sulsel
BK DPRD Sulsel Klarifikasi Calon Komisioner KPID dugaan pelanggaran PKPI
BK memanggil sejumlah calon komisioner untuk diminta klarifikasi usai menerima laporan Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) Sulsel.
Kamis, 20 Jun 2024 19:07
Sulsel
Andi Ina Kantongi Rekomendasi Pertama dari PKB di Pilkada Barru 2024
Bakal Calon Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari menerima rekomendasi surat tugas PKB untuk bertarung di Pilkada 2024. Penyerahannya berlangsung di Kantor DPW PKB Sulsel yang baru di Jalan Prof Abdurrahman Basalamah, Kota Makassar pada Jumat (14/06).
Jum'at, 14 Jun 2024 22:27
Sulsel
Resmikan Kantor Permanen, Bukti PKB Diterima Masyarakat Sulsel
DPW PKB Sulsel meresmikan kantor barunya di Jalan Prof Abdurrahman Basalamah pada Jumat (14/06/2024). Menariknya, kantor ini sudah bersifat permanen dan milik partai.
Jum'at, 14 Jun 2024 21:51
Sulsel
DWP Sekretariat DPRD Sulsel Lakukan Pendampingan Posyandu di Makassar
Kegiatan ini dilaksanakan atas petunjuk dan arahan Ketua DWP Sulsel, Andi Hanna Arsjad sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung program pemerintah.
Jum'at, 14 Jun 2024 18:19
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bawaslu Maros Dilaporkan ke DKPP Soal Seleksi Panwascam
2
PHRI Sulsel Gandeng PT Sani Galesong Jaya Bangun Perumahan Karyawan Hotel & Restoran
3
Bawaslu Sulsel Ingatkan Pantarlih Betul-betul Coklit di Rumah Pemilih
4
Kepemimpinan AKBP Zulkarnain, Polres Luwu Timur Gencar Peduli Kaum Disabilitas
5
Abdillah Natsir Kantongi 4 Rekomendasi, 3 Berpaket AJB di Pilkada Pinrang 2024
6
Hengky Yasin Sebut Pertemuan Bareng Zulham Tak Bahas Paket Pilkada Takalar
7
Presiden Jokowi Tinjau Pelaksanaan Bantuan Pompa Irigasi di Bone