Bawaslu Makassar Telusuri Dugaan Pelanggaran Netralitas Lurah di Tamalate
Rabu, 17 Jul 2024 11:30
Bawaslu Makassar sedang menelusuri dugaan pelanggaran netralitas salah satu lurah di Kecamatan Tamalate. Mereka telah menerjunkan pengawas untuk mengeceknya di lapangan. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Bawaslu Makassar sedang menelusuri dugaan pelanggaran netralitas salah satu lurah di Kecamatan Tamalate. Mereka telah menerjunkan pengawas untuk mengeceknya di lapangan.
"Jadi ada informasi awal yang kami terima, terkait dugaan netralitas salah satu lurah di Kecamatan Tamalate. Ini sementara kami telusuri," kata Ketua Bawaslu Makassar, Dede Arwinsyah saat ditemui di Kopizone, Makassar pada Selasa (16/07/2024).
Dede belum mau membuka secara jelas lurah mana yang dimaksud di Tamalate. Ia juga enggan membocorkan dugaan pelanggaran netralitas jenis apa yang dilakukan lurah tersebut.
"Ada pelibatan struktur lurah, nah ini yang kami coba lakukan penelusuran soal itu. Belum banyak informasi, karena informasi awalnya baru kemarin kami terima," ujarnya.
Dia menuturkan, Bawaslu memang tidak bisa memanggil ASN untuk dimintai klarifikasi sekaitan dugaan pelanggaran netrlatitas. Sebab KPU belum menetapkan calon kepala daerah, saat ini statusnya masih sebatas bakal calon.
"Tetapi kami masih bisa melakukan penelusuran, mencari faktanya, mencari datanya. Hasilnya kami bisa sampaikan ke KASN, nanti KASN yang panggil mereka," tuturnya.
Dia mengungkapkan pihaknya telah melakukan pencegahan netralitas ASN dan TNI/Polri di Pilkada dengan menyebarkan surat imbauan kepada seluruh instansi terkait.
"Memang sekarang, kita tidak bisa panggil untuk mintai klarifikasi jika ada dugaan pelanggaran netralitas ASN, karena belum ada penetapan," jelas Dede.
"Tapi jika sudah ada informasi awal, maka kami akan melakukan penelusuran terkait kasus tersebut. Dan jika terbukti, maka kami akan sampaikan ke KASN. Nanti KASN yang melakukan klarifikasi," kuncinya.
"Jadi ada informasi awal yang kami terima, terkait dugaan netralitas salah satu lurah di Kecamatan Tamalate. Ini sementara kami telusuri," kata Ketua Bawaslu Makassar, Dede Arwinsyah saat ditemui di Kopizone, Makassar pada Selasa (16/07/2024).
Dede belum mau membuka secara jelas lurah mana yang dimaksud di Tamalate. Ia juga enggan membocorkan dugaan pelanggaran netralitas jenis apa yang dilakukan lurah tersebut.
"Ada pelibatan struktur lurah, nah ini yang kami coba lakukan penelusuran soal itu. Belum banyak informasi, karena informasi awalnya baru kemarin kami terima," ujarnya.
Dia menuturkan, Bawaslu memang tidak bisa memanggil ASN untuk dimintai klarifikasi sekaitan dugaan pelanggaran netrlatitas. Sebab KPU belum menetapkan calon kepala daerah, saat ini statusnya masih sebatas bakal calon.
"Tetapi kami masih bisa melakukan penelusuran, mencari faktanya, mencari datanya. Hasilnya kami bisa sampaikan ke KASN, nanti KASN yang panggil mereka," tuturnya.
Dia mengungkapkan pihaknya telah melakukan pencegahan netralitas ASN dan TNI/Polri di Pilkada dengan menyebarkan surat imbauan kepada seluruh instansi terkait.
"Memang sekarang, kita tidak bisa panggil untuk mintai klarifikasi jika ada dugaan pelanggaran netralitas ASN, karena belum ada penetapan," jelas Dede.
"Tapi jika sudah ada informasi awal, maka kami akan melakukan penelusuran terkait kasus tersebut. Dan jika terbukti, maka kami akan sampaikan ke KASN. Nanti KASN yang melakukan klarifikasi," kuncinya.
(UMI)
Berita Terkait
News
Pemkab Maros Siapkan Rp32,5 M untuk Gaji 10.992 ASN, Tanggal Merah Tetap Cair
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mengalokasikan anggaran sebesar Rp32,5 miliar untuk pembayaran gaji 10.992 aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah daerah.
Minggu, 01 Nov 2026 13:03
News
Pengajian ASN Maros Tekankan Integritas Kerja
Bupati Maros, AS Chaidir Syam, mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros mengikuti pengajian rutin bulanan.
Rabu, 21 Okt 2026 15:23
Sulsel
DPO Kasus Penggelapan, ASN Maros Terancam Dipecat
Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Maros, Hj Raoda, terancam diberhentikan setelah diduga tidak masuk kerja tanpa keterangan sejak Juli 2025.
Minggu, 18 Okt 2026 17:12
Sulsel
Bawaslu Selayar Temukan 3 Orang Meninggal yang Masuk Daftar Pemilih di Putabangun
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan uji petik data pemilih di Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Senin (12/10/2026).
Senin, 12 Okt 2026 18:01
News
Pemerintah Kaji Peluang Pembayaran Gaji dan Pensiun PNS Lewat Koperasi
Pemerintah tengah menjajaki peluang memperluas peran koperasi dalam layanan pembayaran gaji dan pensiun pegawai negeri sipil (PNS).
Jum'at, 09 Okt 2026 09:27
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Cegah Serangan Siber dan Penagihan Kasar, OJK Perketat Pengawasan Fintech
2
133 Mahasiswa Ikuti DJMTD 2026 LPM Profesi UNM
3
Lulusan AK-Manufaktur Bantaeng Sudah Bekerja di Industri, Wakil Bupati Beri Apresiasi
4
Menata Masa Depan Pasar Modal Lewat Transformasi Berkelanjutan
5
Pangkep Raih Penghargaan Kemenkes atas Capaian Terbaik Intervensi Penurunan Stunting
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Cegah Serangan Siber dan Penagihan Kasar, OJK Perketat Pengawasan Fintech
2
133 Mahasiswa Ikuti DJMTD 2026 LPM Profesi UNM
3
Lulusan AK-Manufaktur Bantaeng Sudah Bekerja di Industri, Wakil Bupati Beri Apresiasi
4
Menata Masa Depan Pasar Modal Lewat Transformasi Berkelanjutan
5
Pangkep Raih Penghargaan Kemenkes atas Capaian Terbaik Intervensi Penurunan Stunting