Respon IAS, Danny dan Sudirman soal Kotak Kosong di Pilgub Sulsel 2024

MAKASSAR - Wacana kotak kosong makin menguat di Pilgub Sulsel 2024. Pasangan Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi santer dikabarkan tak punya lawan yang bisa mencukupkan minimal 17 kursi, jelang pendaftaran ke KPU pada Agustus mendatang.

Wali Kota Makassar, Danny Pomanto saat ini baru mengumpulkan 15 kursi. Rinciannya PPP 8 kursi, PDIP 6 kursi dan Hanura 1 kursi. Danny butuh 2 kursi lagi untuk bisa mendaftar ke KPU.

Adapun Ilham Arief Sirajuddin (IAS) lebih parah, karena baru mengamankan 1 kursi Hanura. Selebihnya, IAS belum mendapat surat tugas dari partai manapun.

Sementara paket Sudirman-Fatma telah mengantongi 24 kursi. Rinciannya Nasdem 17 kursi dan Demokrat 7 kursi. Bahkan, Gerindra juga segera menetapkan pasangan ini untuk diusung.

Baca Juga: PKS Dalami Komitmen 4 Calon Gubernur Sulsel 2024

IAS angkat bicara menanggapi isu kotak kosong di Pilgub Sulsel 2024. Menurutnya, kolom kosong merupakan suatu kemunduran demokrasi dan merusak proses pendidikan politik di Sulsel.

“Isu kecenderungan mempersiapkan agenda politik kontestasi kotak kosong ini, suatu proses pembodohan publik,” kata IAS saat ditemui usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan PKS Sulsel di Hotel Swiss-Belinn Panakkukang, Makassar pada Senin 22 Juli 2024.

IAS mengungkapkan, masyarakat di Kota Makassar sudah memiliki pengalaman kotak kosong. Dimana kandidat yang diusung koalisi gemuk terpaksa harus menelan pil pahit, karena kalah melawan kotak kosong.

“Kita punya pengalaman kotak kosong kemarin, bagaimana bisa memuaskan hati pilihan masyarakat kalau tidak ada ruangnya. Dan ketika kotak kosong yang kebetulan kotak kosong yang banyak dipilih oleh masyarakat. Saya kira ini menjadi suatu pelajaran yang baik dan jangan sampai terulang,” ujar Mantan Wali Kota Makassar ini.

Danny juga ikut memberi tanggapan soal kotak kosong. Ia bilang, fenomena kotak kosong sudah pernah terjadi bagi warga Sulsel, khususnya di Kota Makassar.

"Dan itu salah satu proses, walau pun banyak orang bilang, bukan saya yah, bahwa itu tidak sehat tapi itu sah saja dalam perjalanan mekanisme ini. Bisa terjadi itu ya, karena banyak kekuatan yang membuat menjadi kotak kosong. Tapi ingat, di Makassar itu kotak kosong menang," ungkap Danny usai mengikuti fit and proper test PKS Sulsel, kemarin.

Baca Juga: Bawaslu Sulsel Temukan 31 Nama Pantarlih Terdaftar Anggota Parpol

Bagi Danny, ia tidak punya upaya untuk melawan kotak kosong. Namun ia menyayangkan jika dalam sebuah kontestasi hanya satu orang yang bertanding, tapi tidak punya lawan.

"Tidak ada upaya kalau dari saya tidak ada. Itu upaya kita semua, apakah kita melihat kondisi saat ini Sulsel sudah kekurangan pemimpin. Untuk apa bertanding, seperti coba kita lihat kalau arena pertandingan, masa satu ji maju," bebernya.

Danny bilang, sejatinya demokrasi harus dibarengi dengan berbagai pengujian terhadap kandidat tersebut. Namun hal itu tidak berlaku jika kondisinya kotak kosong.

"Itu jadi hal yang misterius, karena kotak kosong itu akan mengumpul semua kekuatan-kekuatan yang tentunya tidak setuju dengan apa namanya, kondisi-kondisi yang membuat Sulawesi Selatan ini. Pengujian-pengujian yang terbaik itu tidak tidak melalui mekanisme yang yang biasanya dilihat oleh rakyat," jelasnya.

Sementara itu, Andi Sudirman menanggapi wacana kotak kosong di Pilgub Sulsel 2024. Wacana ini berhembus kuat, usai Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi mendapat mandat dari DPP Demokrat untuk maju di gelanggang politik 5 tahunan itu.

"Kami tidak tahu tentang hal itu. Karena itu (soal dukungan parpol di pilkada), partai menentukan. Kalau kebetulan (isu kotak kosong itu dialamatkan kepada kami), itu tidak by (order) hal lain," ucap Andi Sudirman usai mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon gubernur, di Kantor DPW PAN Sulsel, pada Senin (22/7/2024).

Memang, tak dipungkiri, isu kotak kosong itu menyasar ke pasangan Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi. Wacana yang mencuat, Sudirman-Fatmawati dianggap akan 'memborong' semua parpol dan hanya menyisakan parpol yang secara matematis tidak bisa mengusung kandidat di pilgub.

"Kalau misalnya memang partai menginginkan (kotak kosong), kita tidak bisa (larang atau menolak). Istilahnya kalau komunikasinya (antar parpol dan kandidat) baik, masak dilarang?," tutup mantan Gubernur Sulsel itu.