Kukuhkan 82 Kades, Pj Bupati Jeneponto Tekankan Soal Pupuk hingga Krisis Global

Ikbal nur
Selasa, 23 Jul 2024 17:05
Kukuhkan 82 Kades, Pj Bupati Jeneponto Tekankan Soal Pupuk hingga Krisis Global
Deretan kepala desa yang dikukuhkan oleh Pj Bupati Jeneponto Junaedi Bakri, Selasa (23/7/2024). Foto: SINDO Makassar/Ikbal Nu
Comment
Share
JENEPONTO - Pj Bupati Jeneponto Junaedi Bakri mengukuhkan 82 kepala desa yang mendapat perpanjangan masa jabatan sesuai revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Selasa (23/7/2024).

Selain kepala desa, Pj Bupati juga mengukuhkan perangkat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengurus TP PKK.

Pengukuhan diadakan di halaman Kantor Bupati Jeneponto, dihadiri seluruh stakeholder dan Ketua APDESI Sulsel. Turut hadir Dandim, Kapolres, Kejari dan beberapa pimpinan Forkopimda lainnya.

82 kepala desa beserta perangkatnya seperti BPD dan PKK mendapat perpanjangan masa jabatan hingga 2 tahun ke depan.



Junaedi Bakri dalam sambutannya mengutip pesan Proklamator Bung Hatta tentang filosofi pemerintahan. Sebagai pemerintah, para kepala desa harus mampu menerima konsekuensi sebagai pelayan masyarakat.

"Mari kita sambut acara dengan ini dengan ucapan bahagia, kenapa? karena memang hadirnya pemerintah untuk membahagiakan masyarakat, misalnya teriakan selama ini masyarakat adalah kelangkaan pupuk," ujar Junaedi.

Selaku Pj Bupati, Junaedi yang akrab disapa Karaeng Leleng itu mengajak seluruh kepala desa untuk membahagiakan masyarakat dengan cara menyiapkan pengecer pupuk di masing-masing desa.

"Saya mau di masing-masing desa ada pengecer pupuk, jadi kalau masih ada desa yang tidak ada pengecer pupuk, sampaikan ke saya," tegas Pj Bupati.



Diapun menyinggung persoalan air bersih. Ia mengaku telah berkordinasi ke Dinas Pertanian untuk menyiapkan brigade pompa air di titik atau wilayah yang mengalami kelangkaan air.

Selain itu, ia juga membahas tentang antisipasi krisis global di antaranya bahaya kelangkaan atau krisis pangan yang harus diantisipasi sejak dini, serta perbaikan jalan prioritas yang banyak dilalui pengguna jalan atau lalulintas harian rata-rata tinggi (LHR).

"Kita berharap masyarakat tersenyum dengan hadirnya pemerintah, urusan battang (perut) ini persoalan serius, maju mundurnya suatu negara itu tergantung bagaimana pemenuhan kebutuhan pangannya," tutupnya.
(MAN)
Berita Terkait
Berita Terbaru