Mahkamah Konstitusi (MK) masih terus membuka layanan pendaftaran permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Serentak 2024 hingga hingga Rabu (11/12/2024) dini hari.

Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang perdana sengketa hasil perselisihan Pilkada 2024 pada Januari 2025. MK diketahui masih membuka pendaftaran gugatan Pilkada Serentak 2024.

Jajaran kepolisian menyiagakan sekitar 1.233 personel untuk mengawal Sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden)

Dalam kerangka kewenangan tersebut, Panwaslu Kecamatan diharapkan untuk memahami mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa di antara peserta Pemilu.

Bawaslu kabupaten/kota berhasil menyelesaikan sengketa daftar caleg sementara (DCS) yang masuk melalui mediasi. Ada tiga perkara yang bisa diselesaikan dengan kesepakatan antara Pemohon dengan KPU selaku Termohon.

Bawaslu kabupaten/kota menerima gugatan sengketa daftar caleg sementara (DCS) di daerah. Ada yang masih berproses, ada juga yang telah diputuskan.