BPS Berperan Penting dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Data

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu institusi vital dalam penyediaan data dan informasi statistik memegang peran sangat strategis dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas A M. Djiwandono. Menurut Wamenkeu Thomas, statistik mempunyai peranan yang penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam segenap aspek-aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Baca Juga: 1.000 Nasabah PNM di Maros Ikuti Pelatihan Literasi Keuangan

“Dalam penyesuaian APBN, data statistik yang dihimpun oleh BPS sangat krusial dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi APBN. Data statistik menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah, khususnya yang terkait dengan indikator-indikator ekonomi,” kata Wamenkeu Thomas dalam Agenda Serentak Kepala BPS Provinsi dan Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Indonesia di Jakarta pada Rabu (25/9).

Selain itu, Wamenkeu Thomas mengatakan BPS juga memiliki peran krusial dalam proses alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa.

“Data statistik yang dihasilkan oleh BPS menjadi dasar pertimbangan utama dalam menentukan besaran dan distribusi TKD untuk memastikan bahwa alokasi TKD distribusikan secara adil dan merata kepada daerah yang membutuhkan,” ujar Thomas.

Dalam era informasi, data yang akurat dan relevan menjadi kunci untuk perencanaan pembangunan yang efektif. Wamenkeu Thomas melihat peran BPS menjadi sangat penting karena BPS bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang dibutuhkan untuk berbagai sektor pembangunan.

“Melalui sistem statistik nasional yang terintegrasi, data bukan hanya dapat mendukung penyusahaan kebijakan publik, tetapi juga memberdayakan masyarakat dengan informasi yang mereka butuhkan. Masyarakat dapat mengakses data dengan lebih mudah sehingga mendukung partisipasi publik dalam pembangunan. Hal ini merupakan langkah penting menuju akuntabilitas dan partisipasi publik yang lebih besar,” kata Wamenkeu Thomas.

Lebih lanjut, Wamenkeu Thomas juga meminta BPS terus memfokuskan anggaran pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pembangunan nasional, penerapan teknologi informasi, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

“Akuntabilitas penggunaan anggaran juga perlu untuk terus ditingkatkan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong pemanfaatan anggaran yang lebih efisien. Penggunaan anggaran yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel akan dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan nilai maksimal bagi masyarakat dan pembangunan nasional,” ujarnya.

Baca Juga: OJK Dorong Pengembangan Keuangan Syariah Lewat Generasi Muda di ISFO 2024

Pada level daerah, Wamenkeu Thomas mengungkapkan bahwa unit vertikal Kementerian Keuangan telah membangun kerja sama yang erat dengan BPS dalam kaitannya dengan peran sebagai regional chief economist. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain melalui forum Asset and Liabilities Committee, forum koordinasi pengelolaan keuangan negara, dan penyusunan laporan kajian fiskal regional.

“Kerja sama ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan analisis ekonomi yang akurat dan komprehensif di tingkat daerah. Dengan adanya sinergi ini, kualitas pengelolaan keuangan negara diharapkan akan semakin baik dan terarah,” kata Wamenkeu Thomas.

Selain itu, Kementerian Keuangan bersama BPS dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama turut mengawal stabilisasi ekonomi dan inflasi di daerah melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

“Melalui koordinasi yang intensif, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kondisi ekonomi daerah. Langkah ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas harga dan mencegah gejolak inflasi di berbagai wilayah,” ujar Wamenkeu Thomas.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga mendukung program Satu Data Registrasi Sosial Ekonomi yang dilaksanakan oleh BPS. Wamenkeu Thomas menilai upaya tersebut bertujuan untuk memastikan bantuan sosial dapat tepat sasaran, transparan, dan efisien.

“Dengan sistem ini, proses distribusi bantuan menjadi lebih terintegrasi dan akurat sehingga menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat yang menerima bantuan,” kata Wamenkeu Thomas.