OJK Dukung Peluncuran BPI Danantara untuk Pengelolaan BUMN yang Lebih Baik
Rabu, 26 Feb 2025 16:58
OJK menyambut baik peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai inisiatif pemerintah untuk memperkuat pengelolaan BUMN. Foto/Istimewa
JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyambut baik peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai inisiatif pemerintah untuk memperkuat pengelolaan BUMN. BPI Danantara bertujuan meningkatkan investasi dalam negeri dan mendukung perekonomian nasional yang berkelanjutan.
Menurut Dian, pembentukan BPI Danantara melalui pengesahan perubahan UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN pada 4 Februari 2025, ditujukan untuk mengelola kekayaan negara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mengoptimalkan investasi strategis seperti hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, industri substitusi impor, dan ddigital
Dian menambahkan, keberadaan BPI Danantara bukan hal baru, karena banyak negara sudah memiliki sovereign wealth funds, seperti Government Pension Fund Global (Norwegia), Temasek Holdings (Singapura), dan Qatar Investment Authority (Qatar). Negara-negara tersebut mengelola dana investasi besar di sektor strategis seperti inovasi teknologi dan energi terbarukan.
Dengan BPI Danantara, diharapkan pengelolaan aset negara akan lebih efisien dan transparan, memberikan dampak positif pada perekonomian. Pada tahap awal, BPI Danantara akan mengonsolidasikan BUMN besar, termasuk Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Ketiga bank ini wajib mematuhi UU Perbankan, yang terakhir diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Sebagai lembaga yang mengawasi sektor perbankan, OJK memiliki kewenangan untuk menjaga pengelolaan bank BUMN agar tetap aman, prudent, dan sesuai dengan praktik manajemen risiko yang baik, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, ketiga bank BUMN ini juga merupakan perusahaan terbuka, yang sahamnya dimiliki sebagian oleh investor selain Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, mereka harus menjaga kinerja yang baik untuk menciptakan persepsi positif di kalangan investor.
OJK juga memastikan bahwa pembentukan BPI Danantara tetap memperhatikan prinsip prudensial perbankan, yang sesuai dengan standar internasional, seiring dengan Indonesia menjadi anggota G20 dan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Hal ini penting untuk menjaga integritas dan transparansi pengelolaan bank BUMN.
OJK telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta industri perbankan untuk membahas implementasi teknis pembentukan BPI Danantara dan pengelolaan bank BUMN yang akan diatur melalui peraturan turunannya. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan bank BUMN berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dian juga menjelaskan bahwa ketiga bank BUMN yang dikonsolidasikan oleh BPI Danantara memiliki kinerja yang positif, terlihat dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, laba bersih, dan kredit hingga Desember 2024. Mereka memiliki kualitas aset yang baik, permodalan yang kuat, dan likuiditas yang memadai, yang menunjukkan bahwa kinerja mereka ke depan akan tetap terjaga.
Pada 2025, Bank BUMN akan fokus pada pemeliharaan fundamental yang sehat dan menciptakan kinerja yang berkelanjutan, dengan strategi terarah, inovasi digital, dan manajemen risiko yang prudent. Bank BUMN optimis dapat menjaga pertumbuhan yang stabil di tengah dinamika perekonomian global dan domestik, serta memperkuat posisi mereka sebagai pilar utama perekonomian nasional.
Dian memastikan bahwa pembentukan BPI Danantara tidak akan mengurangi kualitas operasional dan layanan perbankan, serta keamanan simpanan masyarakat di bank. Bank BUMN akan terus beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
OJK meminta bank-bank BUMN untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, guna meningkatkan kontribusi bank terhadap pembangunan ekonomi nasional. OJK akan terus memantau perkembangan bank BUMN untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan pembentukan BPI Danantara yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Dian, pembentukan BPI Danantara melalui pengesahan perubahan UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN pada 4 Februari 2025, ditujukan untuk mengelola kekayaan negara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mengoptimalkan investasi strategis seperti hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, industri substitusi impor, dan ddigital
Dian menambahkan, keberadaan BPI Danantara bukan hal baru, karena banyak negara sudah memiliki sovereign wealth funds, seperti Government Pension Fund Global (Norwegia), Temasek Holdings (Singapura), dan Qatar Investment Authority (Qatar). Negara-negara tersebut mengelola dana investasi besar di sektor strategis seperti inovasi teknologi dan energi terbarukan.
Dengan BPI Danantara, diharapkan pengelolaan aset negara akan lebih efisien dan transparan, memberikan dampak positif pada perekonomian. Pada tahap awal, BPI Danantara akan mengonsolidasikan BUMN besar, termasuk Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Ketiga bank ini wajib mematuhi UU Perbankan, yang terakhir diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Sebagai lembaga yang mengawasi sektor perbankan, OJK memiliki kewenangan untuk menjaga pengelolaan bank BUMN agar tetap aman, prudent, dan sesuai dengan praktik manajemen risiko yang baik, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, ketiga bank BUMN ini juga merupakan perusahaan terbuka, yang sahamnya dimiliki sebagian oleh investor selain Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, mereka harus menjaga kinerja yang baik untuk menciptakan persepsi positif di kalangan investor.
OJK juga memastikan bahwa pembentukan BPI Danantara tetap memperhatikan prinsip prudensial perbankan, yang sesuai dengan standar internasional, seiring dengan Indonesia menjadi anggota G20 dan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Hal ini penting untuk menjaga integritas dan transparansi pengelolaan bank BUMN.
OJK telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta industri perbankan untuk membahas implementasi teknis pembentukan BPI Danantara dan pengelolaan bank BUMN yang akan diatur melalui peraturan turunannya. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan bank BUMN berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dian juga menjelaskan bahwa ketiga bank BUMN yang dikonsolidasikan oleh BPI Danantara memiliki kinerja yang positif, terlihat dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, laba bersih, dan kredit hingga Desember 2024. Mereka memiliki kualitas aset yang baik, permodalan yang kuat, dan likuiditas yang memadai, yang menunjukkan bahwa kinerja mereka ke depan akan tetap terjaga.
Pada 2025, Bank BUMN akan fokus pada pemeliharaan fundamental yang sehat dan menciptakan kinerja yang berkelanjutan, dengan strategi terarah, inovasi digital, dan manajemen risiko yang prudent. Bank BUMN optimis dapat menjaga pertumbuhan yang stabil di tengah dinamika perekonomian global dan domestik, serta memperkuat posisi mereka sebagai pilar utama perekonomian nasional.
Dian memastikan bahwa pembentukan BPI Danantara tidak akan mengurangi kualitas operasional dan layanan perbankan, serta keamanan simpanan masyarakat di bank. Bank BUMN akan terus beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
OJK meminta bank-bank BUMN untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, guna meningkatkan kontribusi bank terhadap pembangunan ekonomi nasional. OJK akan terus memantau perkembangan bank BUMN untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan pembentukan BPI Danantara yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
(TRI)
Berita Terkait
Ekbis
Cegah Serangan Siber dan Penagihan Kasar, OJK Perketat Pengawasan Fintech
OJK memperkuat tata kelola dan pelindungan konsumen melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen bagi industri LPBBTI.
Kamis, 12 Nov 2026 20:24
Ekbis
OJK Perkuat BMKS dan Literasi Keuangan Generasi Muda
OJK mendorong penguatan tata kelola perdagangan melalui Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) yang dijadwalkan mulai beroperasi pada Januari 2027.
Rabu, 11 Nov 2026 16:14
Ekbis
Danantara dan Telkom Hadirkan Padisera, Perluas Pasar Digital UMKM
Pelaku UMKM berpeluang menjangkau pasar yang lebih luas melalui pengembangan Padisera, sebuah marketplace nasional yang digagas Danantara Indonesia bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Rabu, 11 Nov 2026 15:49
Ekbis
OJK Perkuat Reformasi Asuransi dan Dana Pensiun dalam Forum OECD
OJK memperkuat agenda reformasi sektor asuransi & dana pensiun sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan industri dan memperluas perlindungan masyarakat.
Kamis, 05 Nov 2026 19:10
Ekbis
OJK Perkuat Keuangan Syariah, dari Aset Digital hingga Sahabat Masjid
OJK mendorong pengembangan aset keuangan digital dan aset kripto syariah yang tidak sekadar menawarkan kebaruan teknologi, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan memperkuat kepercayaan masyarakat.
Rabu, 04 Nov 2026 16:44
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Ahsan Dzaky Antar Makassar Raih Emas Panahan di Porprov Sulsel
2
Kalla Toyota Cetak Rekor, Penjualan Mobil Baru dan Bekas Melonjak
3
Rayakan HKN di Tompobulu, Pemkab Maros Pastikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
4
Imigrasi Makassar Hadirkan SIPAKATAU KAISAR untuk Pengaduan Digital
5
Grand Opening AIMA Bone, Bupati Andi Asman Dukung Investasi Kendaraan Listrik
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Ahsan Dzaky Antar Makassar Raih Emas Panahan di Porprov Sulsel
2
Kalla Toyota Cetak Rekor, Penjualan Mobil Baru dan Bekas Melonjak
3
Rayakan HKN di Tompobulu, Pemkab Maros Pastikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
4
Imigrasi Makassar Hadirkan SIPAKATAU KAISAR untuk Pengaduan Digital
5
Grand Opening AIMA Bone, Bupati Andi Asman Dukung Investasi Kendaraan Listrik