Satgas PASTI Hentikan Dugaan Penipuan Berkedok Investasi CANTVR dan YUDIA
Jum'at, 22 Mei 2026 10:56
Satgas PASTI mengambil langkah tegas terhadap dua entitas yang diduga menjalankan praktik penipuan berkedok investasi & penawaran pekerjaan daring, yakni CANTVR dan YUDIA. Foto/IST
JAKARTA - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengambil langkah tegas terhadap dua entitas yang diduga menjalankan praktik penipuan berkedok investasi dan penawaran pekerjaan daring, yakni CANTVR dan YUDIA. Kedua aktivitas usaha tersebut resmi dihentikan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran dan indikasi penipuan terhadap masyarakat.
CANTVR diduga menjalankan modus impersonasi atau penyalahgunaan nama perusahaan asing berizin. Dalam praktiknya, platform tersebut disebut menggunakan nama Cantor Fitzgerald, perusahaan yang memiliki izin resmi di Amerika Serikat dan Singapura.
Selain itu, Satgas PASTI juga menemukan dugaan penipuan pada YUDIA melalui skema penawaran pekerjaan paruh waktu dan pembelian hak cipta drama China dengan iming-iming pendapatan harian serta bonus tambahan.
CANTVR dan Monexplora (MEX) diduga saling berkaitan. Pasalnya, penawaran investasi yang muncul di platform CANTVR diketahui berasal dari MEX.
Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto, mengatakan berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, CANTVR diketahui menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Selain itu, aplikasi maupun situs yang digunakan juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Sementara itu, MEX diketahui tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan platform yang digunakan juga belum terdaftar sebagai PSE.
"CANTVR terindikasi menjalankan skema penipuan modus investasi saham melalui aplikasi, dengan metode penyetoran deposit untuk kegiatan investasi saham dengan janji pemberian beberapa benefit dan keuntungan lebih besar berdasarkan level keanggotaan," ucap dia, dalam siaran pers yang diterima SINDO Makassar.
Tak hanya itu, CANTVR juga disebut memberikan alokasi pembelian saham IPO fiktif secara acak kepada para anggota. Dalam skema tersebut, anggota diwajibkan melakukan pembayaran atas saham IPO yang sebenarnya tidak ada.
Di sisi lain, YUDIA diduga menjalankan modus investasi dengan pola penyetoran dana deposit, pengerjaan tugas harian berupa menonton drama China, pembelian hak cipta drama, hingga perekrutan anggota baru atau member get member untuk mendapatkan penghasilan harian dan bonus tambahan.
"Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, YUDIA diketahui melakukan kegiatan usaha tanpa mengajukan perizinan lanjutan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM serta aplikasi/website yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI," tuturnya.
Atas temuan tersebut, Satgas PASTI menghentikan seluruh aktivitas CANTVR dan YUDIA serta akan melakukan pemblokiran terhadap aplikasi maupun tautan terkait. Satgas juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.
Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melapor kepada aparat penegak hukum setempat agar proses penanganan dapat dipercepat.Satgas PASTI kembali mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran investasi atau aktivitas keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak masuk akal, terutama yang menggunakan nama perusahaan asing tanpa legalitas jelas di Indonesia.
Jika menemukan indikasi investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal, masyarakat dapat melaporkannya melalui situs sipasti.ojk.go.id, Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, atau email konsumen@ojk.go.id.
Sementara itu, korban penipuan transaksi keuangan juga dapat melapor melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id guna mendukung proses pemblokiran rekening pelaku secara cepat.
CANTVR diduga menjalankan modus impersonasi atau penyalahgunaan nama perusahaan asing berizin. Dalam praktiknya, platform tersebut disebut menggunakan nama Cantor Fitzgerald, perusahaan yang memiliki izin resmi di Amerika Serikat dan Singapura.
Selain itu, Satgas PASTI juga menemukan dugaan penipuan pada YUDIA melalui skema penawaran pekerjaan paruh waktu dan pembelian hak cipta drama China dengan iming-iming pendapatan harian serta bonus tambahan.
CANTVR dan Monexplora (MEX) diduga saling berkaitan. Pasalnya, penawaran investasi yang muncul di platform CANTVR diketahui berasal dari MEX.
Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto, mengatakan berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, CANTVR diketahui menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Selain itu, aplikasi maupun situs yang digunakan juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Sementara itu, MEX diketahui tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan platform yang digunakan juga belum terdaftar sebagai PSE.
"CANTVR terindikasi menjalankan skema penipuan modus investasi saham melalui aplikasi, dengan metode penyetoran deposit untuk kegiatan investasi saham dengan janji pemberian beberapa benefit dan keuntungan lebih besar berdasarkan level keanggotaan," ucap dia, dalam siaran pers yang diterima SINDO Makassar.
Tak hanya itu, CANTVR juga disebut memberikan alokasi pembelian saham IPO fiktif secara acak kepada para anggota. Dalam skema tersebut, anggota diwajibkan melakukan pembayaran atas saham IPO yang sebenarnya tidak ada.
Di sisi lain, YUDIA diduga menjalankan modus investasi dengan pola penyetoran dana deposit, pengerjaan tugas harian berupa menonton drama China, pembelian hak cipta drama, hingga perekrutan anggota baru atau member get member untuk mendapatkan penghasilan harian dan bonus tambahan.
"Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, YUDIA diketahui melakukan kegiatan usaha tanpa mengajukan perizinan lanjutan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM serta aplikasi/website yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI," tuturnya.
Atas temuan tersebut, Satgas PASTI menghentikan seluruh aktivitas CANTVR dan YUDIA serta akan melakukan pemblokiran terhadap aplikasi maupun tautan terkait. Satgas juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.
Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melapor kepada aparat penegak hukum setempat agar proses penanganan dapat dipercepat.Satgas PASTI kembali mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran investasi atau aktivitas keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak masuk akal, terutama yang menggunakan nama perusahaan asing tanpa legalitas jelas di Indonesia.
Jika menemukan indikasi investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal, masyarakat dapat melaporkannya melalui situs sipasti.ojk.go.id, Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, atau email konsumen@ojk.go.id.
Sementara itu, korban penipuan transaksi keuangan juga dapat melapor melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id guna mendukung proses pemblokiran rekening pelaku secara cepat.
(TRI)
Berita Terkait
Ekbis
Cegah Penipuan Digital, OJK Perkuat Literasi Keuangan Pelajar Sekolah Rakyat
OJK berkomitmen memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas edukasi keuangan dan meningkatkan kecakapan digital masyarakat.
Selasa, 27 Okt 2026 20:16
News
Hampir 3 Bulan Kasus Kartu Kredit Rp341,9 Juta, Pihak Mengaku Paman Tersangka Tawarkan Perdamaian
Kasus dugaan transaksi kartu kredit tidak sah usai dicuri dengan nilai mencapai Rp341.958.000 memasuki babak baru setelah polisi menetapkan AR sebagai tersangka pada 9 September 2026.
Senin, 28 Sep 2026 08:43
News
Kasus Skimming Kartu Kredit di Makassar, Terduga Pelaku Ditangkap Polisi
Kasus dugaan skimming dan penyalahgunaan kartu kredit yang dilaporkan korban FR (34) memasuki babak baru. Setelah melalui proses penyelidikan selama hampir dua bulan, polisi akhirnya mengamankan seorang pria berinisial AR yang diduga terkait dengan kasus tersebut.
Minggu, 13 Sep 2026 18:08
News
Polda Sulsel Tangkap 22 Passobis, Kerugian Korban Tembus Rp1,1 Miliar
Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana siber atau penipuan online (passobis).
Senin, 07 Sep 2026 17:56
News
Dua Bulan Berproses, Kasus Pencurian Kartu Kredit Belum Diungkap Polisi
Korban kasus pencurian kartu kredit, yakni FR (34), berharap jajaran penyidik Polrestabes Makassar segera menetapkan tersangka pada kasus yang dilaporkan 12 Juli 2026 lalu.
Minggu, 23 Agu 2026 21:45
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Jelang GIIAS Makassar 2026, Suzuki Ungkap Penjualan Tumbuh 39% di Sulsel
2
Unhas Boyong 40 Mahasiswa Internasional Belajar di Kepulauan Sangkarrang
3
Asa Baru Sepak Bola, Appi Resmi Pimpin Asprov PSSI Sulsel Periode 2026–2030
4
Kantongi 19 Suara, Patarai Amir Kembalikan Formulir Bakal Calon Ketua Golkar Maros
5
AMI Awards 2026, Wujud Komitmen Majukan Musik Nusantara hingga ke Kancah Internasional
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Jelang GIIAS Makassar 2026, Suzuki Ungkap Penjualan Tumbuh 39% di Sulsel
2
Unhas Boyong 40 Mahasiswa Internasional Belajar di Kepulauan Sangkarrang
3
Asa Baru Sepak Bola, Appi Resmi Pimpin Asprov PSSI Sulsel Periode 2026–2030
4
Kantongi 19 Suara, Patarai Amir Kembalikan Formulir Bakal Calon Ketua Golkar Maros
5
AMI Awards 2026, Wujud Komitmen Majukan Musik Nusantara hingga ke Kancah Internasional