BPJS Kesehatan Tegaskan Bebas Utang, Gelontorkan Klaim Rp113,47 Triliun
Selasa, 18 Jul 2023 17:40

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, saat public expose di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, yang juga disiarkan langsung lewat akun YouTube. Foto/Tangkapan Layar YouTube BPJS Kesehat
MAKASSAR - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan saat ini BUMN di bidang kesehatan yang dipimpinnya tidak lagi memiliki utang ke rumah sakit. Sepanjang 2022, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp113,47 triliun untuk membayar klaim dalam rangka pelayanan kesehatan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Banyak sampai sekarang orang masih nggak tahu, BPJS kesehatan itu nggak punya utang ke rumah sakit," kata Ghufron saat public expose di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, yang juga disiarkan langsung lewat akun YouTube BPJS Kesehatan, Selasa (18/7/2023).
Baca Juga: Pemerintah Masih Bayar 1,8 Juta Iuran BPJS Warga Sulsel Meski Sudah Meninggal
Public expose BPJS dengan mengangkat tema 'Keuangan Sehat Mutu Layanan Melaju Pesat' ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Untuk Sulsel dilakukan secara daring di Kedeputian Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku (Kepwil Sulselbartramal).
"Dulu memang utangnya (BPJS Kesehatan) banyak sekali, sehingga mempengaruhi pelayanan. Sekarang BPJS Kesehatan tidak punya utang ke rumah sakit, kecuali yang masih dalam proses klaim. Tapi, secara real kita tidak punya utang," sambung Ghufron menegaskan.
Dalam paparannya, Ghufron merinci pembayaran klaim mengalami peningkatan, dimana pada 2021 tercatat Rp90,33 triliun. Adapun untuk pembayaran klaim pada 2022 terdiri dari promotif & preventif Rp0,49 triliun, rawat jalan tingkat pertama Rp14,95 triliun, rawat inap tingkat pertama Rp1,08 triliun, rawat jalan tingkat lanjutan Rp34,57 triliun, dan rawat inap tingkat lanjutan Rp62,39 triliun.
Menurut Ghufron, BPJS Kesehatan mampu membayar klaim lebih cepat dari ketentuan. Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) rata-rata ketepatan pembayaran adalah 12,3 hari kerja, sedangkan pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) selama 14,07 hari kalender.
Pada public expose itu, Ghufron juga memaparkan pendapatan iuran BPJS Kesehatan naik pada 2022 menjadi Rp144,04 triliun, dari tahun lalu yang tercatat sebesar Rp143,32 triliun. Terdiri dari iuran yang diperoleh dari peserta penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp59,9 triliun dan mayoritas berasal dari iuran non PBI sebesar Rp 80,3 triliun. Iuran PBI berasal dari APBN Rp46 triliun dan APBD Rp13,9 triliun.
Ghufron mengimbuhkan pelaksanaan public expose dengan ini merupakan wujud transparansi dan keterbukaan BPJS kepada publik. Berbagai laporan kinerja maupun keuangan, beserta capaian prestasi dipaparkan. Salah satunya keberhasilan meraih predikat Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) sembilan kali berturut-turut sejak BPJS Kesehatan, dan jika sejak PT Askes sudah 31 kali berturut-turut.
"Banyak sampai sekarang orang masih nggak tahu, BPJS kesehatan itu nggak punya utang ke rumah sakit," kata Ghufron saat public expose di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, yang juga disiarkan langsung lewat akun YouTube BPJS Kesehatan, Selasa (18/7/2023).
Baca Juga: Pemerintah Masih Bayar 1,8 Juta Iuran BPJS Warga Sulsel Meski Sudah Meninggal
Public expose BPJS dengan mengangkat tema 'Keuangan Sehat Mutu Layanan Melaju Pesat' ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Untuk Sulsel dilakukan secara daring di Kedeputian Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku (Kepwil Sulselbartramal).
"Dulu memang utangnya (BPJS Kesehatan) banyak sekali, sehingga mempengaruhi pelayanan. Sekarang BPJS Kesehatan tidak punya utang ke rumah sakit, kecuali yang masih dalam proses klaim. Tapi, secara real kita tidak punya utang," sambung Ghufron menegaskan.
Dalam paparannya, Ghufron merinci pembayaran klaim mengalami peningkatan, dimana pada 2021 tercatat Rp90,33 triliun. Adapun untuk pembayaran klaim pada 2022 terdiri dari promotif & preventif Rp0,49 triliun, rawat jalan tingkat pertama Rp14,95 triliun, rawat inap tingkat pertama Rp1,08 triliun, rawat jalan tingkat lanjutan Rp34,57 triliun, dan rawat inap tingkat lanjutan Rp62,39 triliun.
Menurut Ghufron, BPJS Kesehatan mampu membayar klaim lebih cepat dari ketentuan. Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) rata-rata ketepatan pembayaran adalah 12,3 hari kerja, sedangkan pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) selama 14,07 hari kalender.
Pada public expose itu, Ghufron juga memaparkan pendapatan iuran BPJS Kesehatan naik pada 2022 menjadi Rp144,04 triliun, dari tahun lalu yang tercatat sebesar Rp143,32 triliun. Terdiri dari iuran yang diperoleh dari peserta penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp59,9 triliun dan mayoritas berasal dari iuran non PBI sebesar Rp 80,3 triliun. Iuran PBI berasal dari APBN Rp46 triliun dan APBD Rp13,9 triliun.
Ghufron mengimbuhkan pelaksanaan public expose dengan ini merupakan wujud transparansi dan keterbukaan BPJS kepada publik. Berbagai laporan kinerja maupun keuangan, beserta capaian prestasi dipaparkan. Salah satunya keberhasilan meraih predikat Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) sembilan kali berturut-turut sejak BPJS Kesehatan, dan jika sejak PT Askes sudah 31 kali berturut-turut.
(TRI)
Berita Terkait

Ekbis
SPJM Raih Opini WTP, Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan Transparan & Akuntabel
Hasil audit menunjukkan bahwa laporan keuangan konsolidasian SPJM tahun 2024 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sabtu, 28 Jun 2025 19:32

Ekbis
Gelar RUPST, SPJM Umumkan Raih Laba Bersih Rp391 Miliar
SPJM telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
Jum'at, 27 Jun 2025 11:14

Makassar City
Walkot Munafri Dorong Perda CSR untuk Dukung Jaminan Sosial Pekerja Rentan
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) terkait pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan dan informal.
Rabu, 25 Jun 2025 14:47

Sulsel
Dana Sharing Tak Cair, Pemkab Gowa Siapkan Anggaran Backup untuk Kover PBI BPJS
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin menerima kunjungan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Baruga Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Rabu (21/5).
Kamis, 22 Mei 2025 12:54

News
BPJS Kesehatan Dorong Sinergi Pemangku Kepentingan untuk Optimalkan Program JKN
BPJS Kesehatan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kamis, 22 Mei 2025 09:58
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

29 Anggota DPRD Sulsel Gulirkan Hak Angket, Misi Penyelamatan Aset Rp2,4 T di CPI
2

DPRD Makassar Kebut Perda Parkir, Muat Aturan Non Tunai dan Langganan Retribusi
3

DWP Gowa Akan Perkuat Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah
4

Aksi Anggota Polres Jeneponto Evakuasi Ibu Hamil Viral di Media Sosial
5

Imigrasi Makassar Pulangkan WN Polandia Usai Nyaris Lempari Warga Pakai Batu
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

29 Anggota DPRD Sulsel Gulirkan Hak Angket, Misi Penyelamatan Aset Rp2,4 T di CPI
2

DPRD Makassar Kebut Perda Parkir, Muat Aturan Non Tunai dan Langganan Retribusi
3

DWP Gowa Akan Perkuat Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah
4

Aksi Anggota Polres Jeneponto Evakuasi Ibu Hamil Viral di Media Sosial
5

Imigrasi Makassar Pulangkan WN Polandia Usai Nyaris Lempari Warga Pakai Batu