BPJS Kesehatan Tegaskan Bebas Utang, Gelontorkan Klaim Rp113,47 Triliun
Selasa, 18 Jul 2023 17:40
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, saat public expose di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, yang juga disiarkan langsung lewat akun YouTube. Foto/Tangkapan Layar YouTube BPJS Kesehat
MAKASSAR - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan saat ini BUMN di bidang kesehatan yang dipimpinnya tidak lagi memiliki utang ke rumah sakit. Sepanjang 2022, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp113,47 triliun untuk membayar klaim dalam rangka pelayanan kesehatan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Banyak sampai sekarang orang masih nggak tahu, BPJS kesehatan itu nggak punya utang ke rumah sakit," kata Ghufron saat public expose di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, yang juga disiarkan langsung lewat akun YouTube BPJS Kesehatan, Selasa (18/7/2023).
Baca Juga: Pemerintah Masih Bayar 1,8 Juta Iuran BPJS Warga Sulsel Meski Sudah Meninggal
Public expose BPJS dengan mengangkat tema 'Keuangan Sehat Mutu Layanan Melaju Pesat' ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Untuk Sulsel dilakukan secara daring di Kedeputian Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku (Kepwil Sulselbartramal).
"Dulu memang utangnya (BPJS Kesehatan) banyak sekali, sehingga mempengaruhi pelayanan. Sekarang BPJS Kesehatan tidak punya utang ke rumah sakit, kecuali yang masih dalam proses klaim. Tapi, secara real kita tidak punya utang," sambung Ghufron menegaskan.
Dalam paparannya, Ghufron merinci pembayaran klaim mengalami peningkatan, dimana pada 2021 tercatat Rp90,33 triliun. Adapun untuk pembayaran klaim pada 2022 terdiri dari promotif & preventif Rp0,49 triliun, rawat jalan tingkat pertama Rp14,95 triliun, rawat inap tingkat pertama Rp1,08 triliun, rawat jalan tingkat lanjutan Rp34,57 triliun, dan rawat inap tingkat lanjutan Rp62,39 triliun.
Menurut Ghufron, BPJS Kesehatan mampu membayar klaim lebih cepat dari ketentuan. Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) rata-rata ketepatan pembayaran adalah 12,3 hari kerja, sedangkan pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) selama 14,07 hari kalender.
Pada public expose itu, Ghufron juga memaparkan pendapatan iuran BPJS Kesehatan naik pada 2022 menjadi Rp144,04 triliun, dari tahun lalu yang tercatat sebesar Rp143,32 triliun. Terdiri dari iuran yang diperoleh dari peserta penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp59,9 triliun dan mayoritas berasal dari iuran non PBI sebesar Rp 80,3 triliun. Iuran PBI berasal dari APBN Rp46 triliun dan APBD Rp13,9 triliun.
Ghufron mengimbuhkan pelaksanaan public expose dengan ini merupakan wujud transparansi dan keterbukaan BPJS kepada publik. Berbagai laporan kinerja maupun keuangan, beserta capaian prestasi dipaparkan. Salah satunya keberhasilan meraih predikat Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) sembilan kali berturut-turut sejak BPJS Kesehatan, dan jika sejak PT Askes sudah 31 kali berturut-turut.
"Banyak sampai sekarang orang masih nggak tahu, BPJS kesehatan itu nggak punya utang ke rumah sakit," kata Ghufron saat public expose di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, yang juga disiarkan langsung lewat akun YouTube BPJS Kesehatan, Selasa (18/7/2023).
Baca Juga: Pemerintah Masih Bayar 1,8 Juta Iuran BPJS Warga Sulsel Meski Sudah Meninggal
Public expose BPJS dengan mengangkat tema 'Keuangan Sehat Mutu Layanan Melaju Pesat' ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Untuk Sulsel dilakukan secara daring di Kedeputian Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku (Kepwil Sulselbartramal).
"Dulu memang utangnya (BPJS Kesehatan) banyak sekali, sehingga mempengaruhi pelayanan. Sekarang BPJS Kesehatan tidak punya utang ke rumah sakit, kecuali yang masih dalam proses klaim. Tapi, secara real kita tidak punya utang," sambung Ghufron menegaskan.
Dalam paparannya, Ghufron merinci pembayaran klaim mengalami peningkatan, dimana pada 2021 tercatat Rp90,33 triliun. Adapun untuk pembayaran klaim pada 2022 terdiri dari promotif & preventif Rp0,49 triliun, rawat jalan tingkat pertama Rp14,95 triliun, rawat inap tingkat pertama Rp1,08 triliun, rawat jalan tingkat lanjutan Rp34,57 triliun, dan rawat inap tingkat lanjutan Rp62,39 triliun.
Menurut Ghufron, BPJS Kesehatan mampu membayar klaim lebih cepat dari ketentuan. Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) rata-rata ketepatan pembayaran adalah 12,3 hari kerja, sedangkan pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) selama 14,07 hari kalender.
Pada public expose itu, Ghufron juga memaparkan pendapatan iuran BPJS Kesehatan naik pada 2022 menjadi Rp144,04 triliun, dari tahun lalu yang tercatat sebesar Rp143,32 triliun. Terdiri dari iuran yang diperoleh dari peserta penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp59,9 triliun dan mayoritas berasal dari iuran non PBI sebesar Rp 80,3 triliun. Iuran PBI berasal dari APBN Rp46 triliun dan APBD Rp13,9 triliun.
Ghufron mengimbuhkan pelaksanaan public expose dengan ini merupakan wujud transparansi dan keterbukaan BPJS kepada publik. Berbagai laporan kinerja maupun keuangan, beserta capaian prestasi dipaparkan. Salah satunya keberhasilan meraih predikat Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) sembilan kali berturut-turut sejak BPJS Kesehatan, dan jika sejak PT Askes sudah 31 kali berturut-turut.
(TRI)
Berita Terkait
Sulsel
Ditolak RS karena Tak Punya BPJS, Anak Yatim Ini Diselamatkan RSUD Daya
Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan publik mulai menunjukkan hasil nyata dan mendapat respons positif luas dari masyarakat, Sabtu (13/11/2025).
Minggu, 14 Des 2025 09:05
Sulsel
Komisi E DPRD Sulsel Ingatkan Pemprov Tuntaskan Utang Dana Sharing BPJS Kesehatan pada 2026
Komisi E DPRD Sulsel memberikan sejumlah rekomendasi hasil rapat komisi dengan OPD saat rapat laporan komisi di kantor sementara dewan, Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Makassar pada Rabu (26/11/2025).
Rabu, 26 Nov 2025 18:38
Ekbis
XLSMART Tumbuh Pesat di Kuartal III 2025, Laba Melonjak 288%
Pada kuartal III 2025, XLSMART membukukan pendapatan sebesar Rp11,47 triliun, naik 38% year-on-year (YoY). EBITDA yang dinormalisasi tumbuh 24% YoY menjadi Rp5,40 triliun.
Kamis, 13 Nov 2025 13:35
Ekbis
Bisnis Emas dan Haji Dorong Laba BSI Tembus Rp5,57 Triliun
Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh bisnis emas dan haji sebagai mesin utama bisnis BSI. Dengan kinerja tersebut, laba BSI mencapai Rp5,57 triliun hingga akhir Triwulan III 2025.
Kamis, 30 Okt 2025 17:54
Sulsel
Kunjungan ke Parepare, Komisi E DPRD Sulsel Minta Pemprov Ganti Biaya BPJS Gratis yang Dibayar Pemkot
Komisi E DPRD Sulsel melakukan kunjungan kerja dalam ke Kota Parepare. Rombongan yang dipimpin Andi Tenri Indah ini diterima oleh Plh Sekda Parepare, Amarun Agung Hamka di Rujab Wali Kota Parepare pada Senin (15/09/2025).
Senin, 15 Sep 2025 23:22
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Sidang Putusan Kasus Lakalantas Punagaya di PN Jeneponto Ricuh
2
Kejari Wajo Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Hibah Pengembangan Persuteraan
3
Setahun Kegiatan Hapus Tato Gratis Terhenti Akibat Kerusakan Mesin Laser
4
DPRD Sulsel Tegaskan Lahan 394 Hektare PT IHIP Aset Sah Pemkab Luwu Timur
5
Saksi Ahli: Pelanggaran SOP Perbankan Bukan Otomatis Perbuatan Pidana
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Sidang Putusan Kasus Lakalantas Punagaya di PN Jeneponto Ricuh
2
Kejari Wajo Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Hibah Pengembangan Persuteraan
3
Setahun Kegiatan Hapus Tato Gratis Terhenti Akibat Kerusakan Mesin Laser
4
DPRD Sulsel Tegaskan Lahan 394 Hektare PT IHIP Aset Sah Pemkab Luwu Timur
5
Saksi Ahli: Pelanggaran SOP Perbankan Bukan Otomatis Perbuatan Pidana