Realisasi Penerimaan Pajak Sudah Capai Rp342,88 Triliun
Selasa, 26 Mar 2024 11:20
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) edisi bulan Maret 2024, di Aula Juanda Kementerian Keuangan, Senin (25/3/2024). Foto: Kemenkeu
JAKARTA - Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 15 Maret 2024 dilaporkan sudah mencapai Rp342,88 triliun atau setara dengan 17,24 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Dari penerimaan itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjabarkan PPH non migas memberikan kontribusi mencapai Rp 203,92 triliun atau 19,18 persen dari target. Selanjutnya, PPN dan PPNBM berkontribusi sebesar Rp121,92 triliun atau 15,03 persen dari target, diikuti PBB dan pajak lainnya sebesar Rp2,56 triliun atau 6,79 persen dari target dan PPH migas Rp14,48 triliun atau 18,95% dari target.
“Penerimaan pajak kita agak mengalami tekanan karena harga komoditas yang menurun mulai dari tahun lalu. Ini berarti perusahaan-perusahaan kemudian meminta restitusi karena pembayaran masanya mungkin lebih tinggi dibandingkan apa yang akan mereka laporkan pada bulan April nanti. Namun dari sisi bruto, kalau belum dikurangi restitusi kita masih tumbuh 5,74 persen,” ungkap Menteri Keuangan dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Maret 2024, pada Senin (25/03) di gedung Juanda Kementerian Keuangan.
Berdasarkan jenis pajaknya, mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil. Seperti halnya PPH 21 berhasil dikumpulkan mencapai Rp59,91 triliun atau berkontribusi terhadap total penerimaan sebesar 17,47 persen.
Sementara, berdasarkan sektornya, Menkeu menyebut industri pengolahan menyumbang kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak yaitu sebesar Rp85,29 triliun atau 25,64 persen, meski di saat bersamaan juga mengalami kontraksi sebesar 12,3 persen. Hal ini selaras dengan kenaikan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang menunjukkan tren positif perekonomian.
“Ini karena adanya restitusi tadi. Kalau tidak ada restitusi industri pengolahan masih tumbuh tipis di 1,9 persen,” kata Menkeu.
Di sisi lain, mengenai penerimaan kepabeanan dan cukai, Menteri Sri Mulyani juga mencatat penerimaan Bea Masuk hingga 15 Maret 2024 mencapai Rp9,9 triliun atau setara 17,5 persen dari target APBN. Untuk Bea Keluar, berhasil dikumpulkan sebesar Rp3,3 triliun atau setara 19 persen dari target penerimaan. Untuk penerimaan cukai, berhasil terkumpul sebesar Rp43,3 triliun atau 17,6 persen dari total penerimaan.
“Penerimaan cukai terutama dari hasil tembakau mencapai Rp 43,3 triliun. Dari CHT ini Rp 41,7 triliun. Itu artinya dibanding tahun lalu turun 6,5 persen. Sedangkan untuk cukai MMEA dan EA Rp 1,5 triliun dan Rp 28 miliar. Dalam hal ini, masih relatif di tipis pertumbuhannya,” tukas Menkeu.
Sementara, untuk kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilaporkan cukup baik dan masih tetap terjaga meski dipengaruhi moderasi harga komoditas. Hingga pertengahan Maret 2024, PNBP berhasil terkumpul sebesar Rp93,5 triliun atau setara 19 persen dari target APBN.
Dari penerimaan itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjabarkan PPH non migas memberikan kontribusi mencapai Rp 203,92 triliun atau 19,18 persen dari target. Selanjutnya, PPN dan PPNBM berkontribusi sebesar Rp121,92 triliun atau 15,03 persen dari target, diikuti PBB dan pajak lainnya sebesar Rp2,56 triliun atau 6,79 persen dari target dan PPH migas Rp14,48 triliun atau 18,95% dari target.
“Penerimaan pajak kita agak mengalami tekanan karena harga komoditas yang menurun mulai dari tahun lalu. Ini berarti perusahaan-perusahaan kemudian meminta restitusi karena pembayaran masanya mungkin lebih tinggi dibandingkan apa yang akan mereka laporkan pada bulan April nanti. Namun dari sisi bruto, kalau belum dikurangi restitusi kita masih tumbuh 5,74 persen,” ungkap Menteri Keuangan dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Maret 2024, pada Senin (25/03) di gedung Juanda Kementerian Keuangan.
Berdasarkan jenis pajaknya, mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil. Seperti halnya PPH 21 berhasil dikumpulkan mencapai Rp59,91 triliun atau berkontribusi terhadap total penerimaan sebesar 17,47 persen.
Sementara, berdasarkan sektornya, Menkeu menyebut industri pengolahan menyumbang kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak yaitu sebesar Rp85,29 triliun atau 25,64 persen, meski di saat bersamaan juga mengalami kontraksi sebesar 12,3 persen. Hal ini selaras dengan kenaikan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang menunjukkan tren positif perekonomian.
“Ini karena adanya restitusi tadi. Kalau tidak ada restitusi industri pengolahan masih tumbuh tipis di 1,9 persen,” kata Menkeu.
Di sisi lain, mengenai penerimaan kepabeanan dan cukai, Menteri Sri Mulyani juga mencatat penerimaan Bea Masuk hingga 15 Maret 2024 mencapai Rp9,9 triliun atau setara 17,5 persen dari target APBN. Untuk Bea Keluar, berhasil dikumpulkan sebesar Rp3,3 triliun atau setara 19 persen dari target penerimaan. Untuk penerimaan cukai, berhasil terkumpul sebesar Rp43,3 triliun atau 17,6 persen dari total penerimaan.
“Penerimaan cukai terutama dari hasil tembakau mencapai Rp 43,3 triliun. Dari CHT ini Rp 41,7 triliun. Itu artinya dibanding tahun lalu turun 6,5 persen. Sedangkan untuk cukai MMEA dan EA Rp 1,5 triliun dan Rp 28 miliar. Dalam hal ini, masih relatif di tipis pertumbuhannya,” tukas Menkeu.
Sementara, untuk kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilaporkan cukup baik dan masih tetap terjaga meski dipengaruhi moderasi harga komoditas. Hingga pertengahan Maret 2024, PNBP berhasil terkumpul sebesar Rp93,5 triliun atau setara 19 persen dari target APBN.
(GUS)
Berita Terkait
News
Samsat Jeneponto Klarifikasi Keluhan Selisih Nominal Pajak di Aplikasi dan Kasir
Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Cabang Jeneponto memberikan klarifikasi terkait keluhan warga soal perbedaan nominal pembayaran pajak kendaraan bermotor antara aplikasi dan kasir.
Selasa, 06 Jan 2026 22:57
Sulsel
Warga Protes Pembayaran Pajak di Samsat Jeneponto, Nominal di Aplikasi dan Kasir Berbeda
Seorang warga di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, melayangkan protes terhadap sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jeneponto.
Selasa, 06 Jan 2026 12:07
Ekbis
Kontribusi Pajak Terbesar, GMTD Diganjar Penghargaan Pemkot Makassar
GMTD dinobatkan sebagai Pembayar Pajak Terbesar dan Wajib Pajak PBB-P2 yang Patuh dan Taat dalam ajang Tax Award 2025 yang diselenggarakan Pemerintah Kota Makassar.
Sabtu, 20 Des 2025 16:02
News
PLN UID Sulselrabar Raih Tax Award dari Pemkot Makassar
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) kembali menorehkan prestasi dengan meraih Penghargaan Tax Award dari Pemerintah Kota Makassar.
Rabu, 10 Des 2025 22:00
Makassar City
Target Rp2,3 T, Bapenda Makassar Perkuat Digitalisasi hingga Pengawasan Pajak
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar optimis Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 mencapai target di angka Rp2,3 triliun.
Rabu, 10 Des 2025 15:00
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Warga Bulurokeng Datangi DPRD Makassar Adukan Sengketa Lahan vs Pengembang
2
Membaca Hijrah Politik Rusdi Masse
3
Stabilkan Harga LPG 3Kg, Wabup Lutim Instruksikan Sanksi Berat bagi Pangkalan Nakal
4
IOP dan Eagle Dance Jadi Wakil Makassar di Final iForte NDC Inspirasi Diri
5
Peduli Kemanusiaan, SPJM Gelar Kegiatan Donor Darah
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Warga Bulurokeng Datangi DPRD Makassar Adukan Sengketa Lahan vs Pengembang
2
Membaca Hijrah Politik Rusdi Masse
3
Stabilkan Harga LPG 3Kg, Wabup Lutim Instruksikan Sanksi Berat bagi Pangkalan Nakal
4
IOP dan Eagle Dance Jadi Wakil Makassar di Final iForte NDC Inspirasi Diri
5
Peduli Kemanusiaan, SPJM Gelar Kegiatan Donor Darah