Reses di 7 Kelurahan, Salman Alfariz Serap Berbagai Aspirasi dari Masyarakat
Jum'at, 14 Mar 2025 12:16
Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Salman Alfariz Karsa Sukardi menggelar reses Masa Sidang II TA 2024/2025. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Salman Alfariz Karsa Sukardi menggelar reses Masa Sidang II TA 2024/2025 di 7 kelurahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Panakkukang, dan Manggala. Warga menyampaikan berbagai aspirasi terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi.
Di Kelurahan Laikang, masyarakat meminta perbaikan drainase di Jalan Dg. Ramang, serta peningkatan kualitas jalan di SMA 22, Perumnas, Polmas, dan Pajaiyyang yang sering banjir. Warga juga mengusulkan agar sekolah di Pajaiyyang dibuka kembali dan pemilihan RT/RW dilakukan langsung oleh masyarakat.
Di Kelurahan Tamalanrea Indah, warga menyoroti kurangnya fasilitas puskesmas, masalah zonasi sekolah, serta banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.
Di Kelurahan Katimbang, persoalan banjir mendominasi keluhan, dengan usulan pelebaran saluran jembatan, pembersihan drainase, hingga pembangunan waduk di Kodam III untuk mencegah banjir yang bisa memakan korban jiwa.
Di Kelurahan Buntusu (BTP), kemacetan menjadi jalan poros BTP menjadi sorotan, sementara warga meminta penambahan SMA Negeri, pendidikan gratis, serta perbaikan drainase di Jalan Perintis Kemerdekaan.
Di Kelurahan Tamalanrea Jaya, warga mengeluhkan pasokan air bersih, serta meminta dukungan modal usaha untuk komunitas Bung Creative People guna memberdayakan pemuda setempat.
Di Kelurahan Batua, warga meminta perbaikan drainase di Bonto Bila, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta kelanjutan pembangunan puskesmas.
Di Kelurahan Panaikang, masyarakat menyoroti banjir akibat irigasi yang buruk, parkir liar, serta kebutuhan drainase di Jalan Urip Sumoharjo dan jembatan penyeberangan di depan SD Panaikang.
Menanggapi berbagai aspirasi masyarakat, Salman menyatakan bahwa seluruh masukan yang diterima akan dibahas dalam forum DPRD dan disampaikan kepada instansi terkait.
“Kami memahami bahwa infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi adalah kebutuhan utama masyarakat. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mencari solusi terbaik agar aspirasi ini bisa segera direalisasikan,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap aktif mengawal jalannya pembangunan dan memastikan aspirasi mereka tidak hanya didengar, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk program konkret.
Dengan selesainya reses ini, DPRD Provinsi Sulsel berkomitmen untuk terus mengawal usulan masyarakat agar dapat direalisasikan secara bertahap sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
Di Kelurahan Laikang, masyarakat meminta perbaikan drainase di Jalan Dg. Ramang, serta peningkatan kualitas jalan di SMA 22, Perumnas, Polmas, dan Pajaiyyang yang sering banjir. Warga juga mengusulkan agar sekolah di Pajaiyyang dibuka kembali dan pemilihan RT/RW dilakukan langsung oleh masyarakat.
Di Kelurahan Tamalanrea Indah, warga menyoroti kurangnya fasilitas puskesmas, masalah zonasi sekolah, serta banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.
Di Kelurahan Katimbang, persoalan banjir mendominasi keluhan, dengan usulan pelebaran saluran jembatan, pembersihan drainase, hingga pembangunan waduk di Kodam III untuk mencegah banjir yang bisa memakan korban jiwa.
Di Kelurahan Buntusu (BTP), kemacetan menjadi jalan poros BTP menjadi sorotan, sementara warga meminta penambahan SMA Negeri, pendidikan gratis, serta perbaikan drainase di Jalan Perintis Kemerdekaan.
Di Kelurahan Tamalanrea Jaya, warga mengeluhkan pasokan air bersih, serta meminta dukungan modal usaha untuk komunitas Bung Creative People guna memberdayakan pemuda setempat.
Di Kelurahan Batua, warga meminta perbaikan drainase di Bonto Bila, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta kelanjutan pembangunan puskesmas.
Di Kelurahan Panaikang, masyarakat menyoroti banjir akibat irigasi yang buruk, parkir liar, serta kebutuhan drainase di Jalan Urip Sumoharjo dan jembatan penyeberangan di depan SD Panaikang.
Menanggapi berbagai aspirasi masyarakat, Salman menyatakan bahwa seluruh masukan yang diterima akan dibahas dalam forum DPRD dan disampaikan kepada instansi terkait.
“Kami memahami bahwa infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi adalah kebutuhan utama masyarakat. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mencari solusi terbaik agar aspirasi ini bisa segera direalisasikan,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap aktif mengawal jalannya pembangunan dan memastikan aspirasi mereka tidak hanya didengar, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk program konkret.
Dengan selesainya reses ini, DPRD Provinsi Sulsel berkomitmen untuk terus mengawal usulan masyarakat agar dapat direalisasikan secara bertahap sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
DPRD Sulsel Tegaskan Persoalan Syamsuriati Tak Bisa Disamakan dengan Kasus Guru Lutra
Keputusan ini Disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor sementara DPRD Sulsel pada Senin (02/02/2026). Syamsuriati melakukan pengaduan kepada Komisi E DPRD Sulsel agar nama baiknya bisa dipulihkan.
Senin, 02 Feb 2026 22:24
Sulsel
Mesin Sering Rusak! DPRD Sulsel Minta Segera Ganti KMP Balibo untuk Penyeberangan Bira-Pamatata
Komisi D DPRD Sulsel mengusulkan penambahan dan pergantian armada kapal untuk penyeberangan Bira-Pamatata. Kebijakan ini diperlukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Senin, 02 Feb 2026 20:34
Sulsel
DPRD Sulsel Minta Pemprov Perhatikan Pelabuhan Penyeberangan Bira
Komisi D DPRD Sulsel melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Penyeberangan Bira di Bulukumba.
Rabu, 28 Jan 2026 13:30
Sulsel
DPRD Sulsel Dalami Persoalan Dampak Penghentian Dana Sharing Bantuan PBI BPJS di Jeneponto
Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi E, Andi Tenri Indah ini dilakukan untuk mendalami permasalahan dampak penghentian dana sharing bantuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang diberlakukan mulai tahun 2026.
Selasa, 27 Jan 2026 15:20
Sulsel
Komisi B Pasang Badan, DPRD Sulsel Minta Sanksi Pabrik Sawit yang Tak Patuh Harga TBS
Komisi B DPRD Sulsel mengeluarkan rekomendasi tegas menyikapi ketidakpatuhan sejumlah pabrik kelapa sawit terhadap penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Senin, 19 Jan 2026 19:24
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bank Sulselbar Tegaskan Kooperatif dalam Sidang Dugaan Korupsi Kredit Konstruksi
2
SMA Islam Athirah 1 Perkuat Mental Riset Siswa Lewat Diklat KIR
3
Tahun Kelima, Danamon - Adira Finance Dukung IIMS Jakarta 2026
4
Mutasi Perdana Makassar 2026: 13 Camat Bergeser, 106 Pejabat Resmi Dilantik
5
Stok Melimpah, Bulog Sebut Sulsel Pilar Ketahanan Pangan Nasional
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bank Sulselbar Tegaskan Kooperatif dalam Sidang Dugaan Korupsi Kredit Konstruksi
2
SMA Islam Athirah 1 Perkuat Mental Riset Siswa Lewat Diklat KIR
3
Tahun Kelima, Danamon - Adira Finance Dukung IIMS Jakarta 2026
4
Mutasi Perdana Makassar 2026: 13 Camat Bergeser, 106 Pejabat Resmi Dilantik
5
Stok Melimpah, Bulog Sebut Sulsel Pilar Ketahanan Pangan Nasional