Reses di 7 Kelurahan, Salman Alfariz Serap Berbagai Aspirasi dari Masyarakat
Jum'at, 14 Mar 2025 12:16
Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Salman Alfariz Karsa Sukardi menggelar reses Masa Sidang II TA 2024/2025. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Salman Alfariz Karsa Sukardi menggelar reses Masa Sidang II TA 2024/2025 di 7 kelurahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Panakkukang, dan Manggala. Warga menyampaikan berbagai aspirasi terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi.
Di Kelurahan Laikang, masyarakat meminta perbaikan drainase di Jalan Dg. Ramang, serta peningkatan kualitas jalan di SMA 22, Perumnas, Polmas, dan Pajaiyyang yang sering banjir. Warga juga mengusulkan agar sekolah di Pajaiyyang dibuka kembali dan pemilihan RT/RW dilakukan langsung oleh masyarakat.
Di Kelurahan Tamalanrea Indah, warga menyoroti kurangnya fasilitas puskesmas, masalah zonasi sekolah, serta banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.
Di Kelurahan Katimbang, persoalan banjir mendominasi keluhan, dengan usulan pelebaran saluran jembatan, pembersihan drainase, hingga pembangunan waduk di Kodam III untuk mencegah banjir yang bisa memakan korban jiwa.
Di Kelurahan Buntusu (BTP), kemacetan menjadi jalan poros BTP menjadi sorotan, sementara warga meminta penambahan SMA Negeri, pendidikan gratis, serta perbaikan drainase di Jalan Perintis Kemerdekaan.
Di Kelurahan Tamalanrea Jaya, warga mengeluhkan pasokan air bersih, serta meminta dukungan modal usaha untuk komunitas Bung Creative People guna memberdayakan pemuda setempat.
Di Kelurahan Batua, warga meminta perbaikan drainase di Bonto Bila, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta kelanjutan pembangunan puskesmas.
Di Kelurahan Panaikang, masyarakat menyoroti banjir akibat irigasi yang buruk, parkir liar, serta kebutuhan drainase di Jalan Urip Sumoharjo dan jembatan penyeberangan di depan SD Panaikang.
Menanggapi berbagai aspirasi masyarakat, Salman menyatakan bahwa seluruh masukan yang diterima akan dibahas dalam forum DPRD dan disampaikan kepada instansi terkait.
“Kami memahami bahwa infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi adalah kebutuhan utama masyarakat. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mencari solusi terbaik agar aspirasi ini bisa segera direalisasikan,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap aktif mengawal jalannya pembangunan dan memastikan aspirasi mereka tidak hanya didengar, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk program konkret.
Dengan selesainya reses ini, DPRD Provinsi Sulsel berkomitmen untuk terus mengawal usulan masyarakat agar dapat direalisasikan secara bertahap sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
Di Kelurahan Laikang, masyarakat meminta perbaikan drainase di Jalan Dg. Ramang, serta peningkatan kualitas jalan di SMA 22, Perumnas, Polmas, dan Pajaiyyang yang sering banjir. Warga juga mengusulkan agar sekolah di Pajaiyyang dibuka kembali dan pemilihan RT/RW dilakukan langsung oleh masyarakat.
Di Kelurahan Tamalanrea Indah, warga menyoroti kurangnya fasilitas puskesmas, masalah zonasi sekolah, serta banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.
Di Kelurahan Katimbang, persoalan banjir mendominasi keluhan, dengan usulan pelebaran saluran jembatan, pembersihan drainase, hingga pembangunan waduk di Kodam III untuk mencegah banjir yang bisa memakan korban jiwa.
Di Kelurahan Buntusu (BTP), kemacetan menjadi jalan poros BTP menjadi sorotan, sementara warga meminta penambahan SMA Negeri, pendidikan gratis, serta perbaikan drainase di Jalan Perintis Kemerdekaan.
Di Kelurahan Tamalanrea Jaya, warga mengeluhkan pasokan air bersih, serta meminta dukungan modal usaha untuk komunitas Bung Creative People guna memberdayakan pemuda setempat.
Di Kelurahan Batua, warga meminta perbaikan drainase di Bonto Bila, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta kelanjutan pembangunan puskesmas.
Di Kelurahan Panaikang, masyarakat menyoroti banjir akibat irigasi yang buruk, parkir liar, serta kebutuhan drainase di Jalan Urip Sumoharjo dan jembatan penyeberangan di depan SD Panaikang.
Menanggapi berbagai aspirasi masyarakat, Salman menyatakan bahwa seluruh masukan yang diterima akan dibahas dalam forum DPRD dan disampaikan kepada instansi terkait.
“Kami memahami bahwa infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi adalah kebutuhan utama masyarakat. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mencari solusi terbaik agar aspirasi ini bisa segera direalisasikan,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap aktif mengawal jalannya pembangunan dan memastikan aspirasi mereka tidak hanya didengar, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk program konkret.
Dengan selesainya reses ini, DPRD Provinsi Sulsel berkomitmen untuk terus mengawal usulan masyarakat agar dapat direalisasikan secara bertahap sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
DPRD Sulsel Tindaklanjuti Aduan Non-ASN dan Guru Terkait PPPK Paruh Waktu
Komisi E DPRD Sulsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti aduan masyarakat yang disampaikan Barisan Muda Kesehatan Indonesia (BMKI) terkait nasib tenaga administrasi non-ASN dan guru.
Kamis, 08 Jan 2026 19:34
Sulsel
Terima Audiensi Kanwil Kemenhaj, DPRD Sulsel Kawal Sistem Kuota Haji Baru demi Keadilan Jamaah
Kanwil Haji dan Umrah Sulsel menemui Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi di Kantor Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (05/01/2025).
Senin, 05 Jan 2026 18:38
Sulsel
Ilham Ari Fauzi Sebut Struktur Pengurus PPP Sulsel Berjumlah 35 Orang
Kepengurusan DPW PPP Sulsel terus digodok setelah pelaksanaan musyawarah wilayah (Muswil). Jumlahnya diperkirakan tidak terlalu banyak, tapi semuanya bisa bekerja.
Senin, 05 Jan 2026 12:23
Sulsel
Waka DPRD Sulsel Sufriadi Arif Salurkan Bantuan kepada Korban Kebakaran di Sempange
Musibah kebakaran terjadi di Kelurahan Sempange, Kecamatan Tanasitolo, Wajo. Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif turun langsung memberikan perhatian dan bantuan kepada warga yang terdampak.
Senin, 05 Jan 2026 08:37
Sulsel
DPRD Sulsel Tegaskan Lahan 394 Hektare PT IHIP Aset Sah Pemkab Luwu Timur
DPRD Sulsel menggelar RDP terkait Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Lutim dengan PT IHIP tentang Penggunaan Lahan Bekas Kompensasi DAM Karebbe di Desa Harapan, Kecamatan Malili.
Kamis, 18 Des 2025 19:18
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati Jeneponto Tunjuk Camat Rumbia Abdul Rajab jadi Plt Kadis Perikanan dan Kelautan
2
Tiga Pria Mabuk Bawa Sajam Teror Warga di Jeneponto
3
Viral Guru Honorer di Jeneponto Dipecat, Diduga Diganti Adik Kepsek yang Lolos PPPK
4
PT Pegadaian Serahkan Bantuan Ambulans untuk Puskesmas Perawatan Saleman
5
DPRD Makassar Segera Terbitkan Rekomendasi Sengketa Lahan Bangkala
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati Jeneponto Tunjuk Camat Rumbia Abdul Rajab jadi Plt Kadis Perikanan dan Kelautan
2
Tiga Pria Mabuk Bawa Sajam Teror Warga di Jeneponto
3
Viral Guru Honorer di Jeneponto Dipecat, Diduga Diganti Adik Kepsek yang Lolos PPPK
4
PT Pegadaian Serahkan Bantuan Ambulans untuk Puskesmas Perawatan Saleman
5
DPRD Makassar Segera Terbitkan Rekomendasi Sengketa Lahan Bangkala