Walkot Munafri Bersama PN Makassar Sinergitas Cegah Penyuapan dan Mafia Tanah
Jum'at, 14 Mar 2025 16:05

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi perwakilan Pengadilan Negeri (PN) Makassar di Ruang Rapat Wali Kota pada Jumat (14/3/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi perwakilan Pengadilan Negeri (PN) Makassar di Ruang Rapat Wali Kota pada Jumat (14/3/2025).
Pertemuan silaturahmi ini menjadi ajang memperkuat sinergitas dalam pencegahan penyuapan dan pemberantasan mafia tanah di Makassar.
Ketua PN Makassar Kelas IA Khusus, I Wayan Gede Rumega, menegaskan pentingnya menjaga integritas peradilan. Menurutnya, praktik penyuapan di lingkungan hukum harus dicegah dengan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah kota.
“Kami berupaya menjaga integritas peradilan. Pencegahan penyuapan harus didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah kota,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti maraknya praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan kota.
"Persoalan ini perlu mendapat perhatian serius agar hak-hak masyarakat terlindungi," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen pemerintah kota dalam mendukung pengadilan dalam memberantas penyuapan dan korupsi.
"Transparansi dalam sistem hukum adalah prioritas utama. Kami ingin sistem hukum di Makassar tetap adil dan transparan. Pemerintah siap bekerja sama dengan pengadilan untuk mencegah praktik korupsi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Munafri menegaskan pemerintah kota akan berkolaborasi dengan penegak hukum untuk memberantas mafia tanah. Ia memastikan tidak ada ruang bagi pelaku yang mencoba menguasai lahan secara ilegal.“
Kami tidak akan memberi ruang bagi mafia tanah di Makassar. Pemerintah kota bersama pengadilan dan kepolisian akan menindak tegas praktik ilegal ini,” ujarnya.
Munafri berharap sinergitas yang terjalin antara pemerintah kota, pengadilan, dan aparat penegak hukum dapat memperkuat penegakan hukum di Makassar.
Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan praktik korupsi dan mafia tanah.
“Semua pihak harus terlibat dalam pemberantasan mafia tanah dan penyuapan. Jika ada masyarakat yang mengetahui atau mengalami praktik ilegal, segera laporkan agar dapat ditindaklanjuti,” tutupnya.
Pertemuan silaturahmi ini menjadi ajang memperkuat sinergitas dalam pencegahan penyuapan dan pemberantasan mafia tanah di Makassar.
Ketua PN Makassar Kelas IA Khusus, I Wayan Gede Rumega, menegaskan pentingnya menjaga integritas peradilan. Menurutnya, praktik penyuapan di lingkungan hukum harus dicegah dengan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah kota.
“Kami berupaya menjaga integritas peradilan. Pencegahan penyuapan harus didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah kota,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti maraknya praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan kota.
"Persoalan ini perlu mendapat perhatian serius agar hak-hak masyarakat terlindungi," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen pemerintah kota dalam mendukung pengadilan dalam memberantas penyuapan dan korupsi.
"Transparansi dalam sistem hukum adalah prioritas utama. Kami ingin sistem hukum di Makassar tetap adil dan transparan. Pemerintah siap bekerja sama dengan pengadilan untuk mencegah praktik korupsi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Munafri menegaskan pemerintah kota akan berkolaborasi dengan penegak hukum untuk memberantas mafia tanah. Ia memastikan tidak ada ruang bagi pelaku yang mencoba menguasai lahan secara ilegal.“
Kami tidak akan memberi ruang bagi mafia tanah di Makassar. Pemerintah kota bersama pengadilan dan kepolisian akan menindak tegas praktik ilegal ini,” ujarnya.
Munafri berharap sinergitas yang terjalin antara pemerintah kota, pengadilan, dan aparat penegak hukum dapat memperkuat penegakan hukum di Makassar.
Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan praktik korupsi dan mafia tanah.
“Semua pihak harus terlibat dalam pemberantasan mafia tanah dan penyuapan. Jika ada masyarakat yang mengetahui atau mengalami praktik ilegal, segera laporkan agar dapat ditindaklanjuti,” tutupnya.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Walkot Munafri Sampaikan Dukungan Kolaborasi Perkuat Program Nasional dan Daerah
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turut menghadiri gala Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025.
Jum'at, 09 Mei 2025 14:54

News
Kemenkum Sulsel Harmonisasi Ranperwali Kota Makassar Terkait Retribusi Sampah Gratis
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengharmonisasi Rancangan Peraturan Walikota (Ranperwali) Kota Makassar tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan
Kamis, 08 Mei 2025 23:08

Makassar City
Walkot Munafri dan Mensos Tinjau Kawasan Untia, Siap Jadi Pusat Sekolah Rakyat
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi mendampingi Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf meninjau langsung salah satu lahan di kawasan Salodong, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Kamis (08/05/2025).
Kamis, 08 Mei 2025 12:52

Makassar City
DPRD Makassar Soroti Kinerja SKPD, Serapaan Anggaran Tak Lebih 10%
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Supratman menyoroti konsistensi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar yang dinilai belum maksimal dalam penyerapan aspirasi masyarakat, Rabu (7/5/2025).
Rabu, 07 Mei 2025 14:23

Makassar City
Wali Kota Munafri Bertemu Konjen Amerika Perkuat Kerjasama SDM dan Investasi
Potensi Kota Makassar, menjadi daya tarik untuk dilirik oleh instansi dalam negeri dan luar negeri. Peluang ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk negara tetangga atau negara sahabat.
Rabu, 07 Mei 2025 13:51
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Kejari Wajo Kembali Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi KUR Fiktif BRI
2

Demi Kenyamanan Belajar, DPRD Sulsel Rekomendasikan SMAN 23 Makassar Direhabilitasi
3

Derita Luka Serius di Lutut, Warga Borongtala Jeneponto Butuh Uluran Tangan
4

Kinerja Pelayanan Dasar Pemkab Enrekang Kian Meningkat
5

Hasil Rapat Evaluasi, Dewan Prihatin 9 Pelabuhan Milik Pemprov Sulsel Kekurangan Pegawai
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Kejari Wajo Kembali Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi KUR Fiktif BRI
2

Demi Kenyamanan Belajar, DPRD Sulsel Rekomendasikan SMAN 23 Makassar Direhabilitasi
3

Derita Luka Serius di Lutut, Warga Borongtala Jeneponto Butuh Uluran Tangan
4

Kinerja Pelayanan Dasar Pemkab Enrekang Kian Meningkat
5

Hasil Rapat Evaluasi, Dewan Prihatin 9 Pelabuhan Milik Pemprov Sulsel Kekurangan Pegawai