Pemkot Makasar Godok Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
Rabu, 25 Jun 2025 23:12
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Wawali Aliyah Mustika Ilham memimpin Rapat Koordinasi bersama penggiat lingkungan di Rumah Jabatan Wali Kota pada Rabu malam (25/6/2025). Foto: IST
MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah tegas dalam menangani persoalan sampah yang kian mendesak. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham memimpin Rapat Koordinasi bersama penggiat lingkungan di Rumah Jabatan Wali Kota pada Rabu malam (25/6/2025),
Rapat ini sekaligus membahas peran pemerintah daerah dalam menyusun rancangan Peraturan Presiden terkait penanganan darurat sampah perkotaan melalui pengolahan berbasis teknologi ramah lingkungan.
Rapat turut dihadiri Ketua TPP PKK Melinda Aksa, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kadis Kominfo, para camat se-Kota Makassar, serta berbagai komunitas penggiat lingkungan.
Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa persoalan sampah telah menjadi isu krusial dan kompleks yang tidak bisa diselesaikan secara parsial.
Maka, diperlukan kolaborasi lintas sektor, sinergi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas untuk membentuk ekosistem pengelolaan sampah yang terpadu.
"Kalau kita tidak diatasi sekarang, persoalan ini akan semakin parah. Tapi kalau kita bisa mengintervensi secara tepat, justru sampah bisa menjadi sumber nilai dan perbaikan kualitas hidup masyarakat," tegasnya.
Munafri juga menuturkan, kondisi TPA Antang yang saat ini mengalami overload dan antrean panjang truk pengangkut sampah.
Ia menekankan pentingnya mendesentralisasi proses pengolahan melalui pengadaan mesin pengolah sampah di tingkat kecamatan.
TPA nanti hanya menerima residu. Tapi, ingin mulai dari hulu, kemudian dipilah dari rumah, serta diolah di wilayah, sisanya baru dikirim ke TPA.
"Kalau residunya masih bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan. Target kita ke depan adalah sanitary landfill, bukan TPA terbuka seperti sekarang," katanya.
Politisi Golkar itu, juga menyinggung potensi ekonomi dari pengolahan sampah plastik, mengingat tingginya nilai jual dan permintaan dari pabrik-pabrik daur ulang yang saat ini bahkan masih mengambil pasokan dari luar Makassar.
Lebih dari itu, ia menawarkan solusi inovatif untuk mengelola limbah daun ketapang yang selama ini hanya disapu dan terbang kembali.
Salah satunya dengan membuat lubang biopori, dikelola oleh petugas kebersihan, dan hasilnya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk oleh warga.
"Kita akan petakan tahun ke-2 sampai mana, tahun ke-3 apa yang diselesaikan, sampai nanti kita bisa deklarasi Kota Makassar bebas sampah," tuturnya.
Munafri berharap komunitas lingkungan dan seluruh stakeholder turut memberi masukan dan ide-ide kreatif dalam menyusun kebijakan ini, karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri.
Rapat ini menjadi tonggak awal penyusunan roadmap Kota Makassar menuju zero waste city. Munafri menegaskan pentingnya menentukan tahapan pencapaian yang terukur:
"Kita berharap komunitas lingkungan dan seluruh stakeholder turut memberi masukan dan ide-ide kreatif dalam menyusun kebijakan ini, karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri," harapnya.
Sebagai langkah kedepan, Munafri menggagas perubahan budaya dari sektor pendidikan dasar. Ia mewacanakan program edukasi lingkungan di sekolah dasar dan menengah, dengan mewajibkan siswa membawa sampah terpilah setiap hari ke sekolah.
"Saya ingin anak-anak SD dan SMP setiap hari membawa sampah dari rumah. Bukan sekadar membawa, tapi belajar memisahkan antara sampah organik dan non-organik. Ini membentuk habit sejak dini bahwa sampah harus dikelola dengan bijak," ujar Munafri.
Kebijakan ini, lanjutnya, akan diperluas ke jenjang SMA, dan Perguruan Tinggi, hingga kantor-kantor pemerintahan. Setiap sekolah akan dilengkapi fasilitas tempat sampah terpilah, yang kemudian dikaitkan dengan sistem bank sampah, pengolahan kompos, hingga praktik urban farming.
Lebih jauh, Munafri menargetkan keterlibatan aktif dari sektor swasta, terutama hotel dan pelaku industri makanan yang menghasilkan volume sampah organik cukup besar. Pemerintah akan menggandeng PHRI dan pelaku usaha lainnya untuk menyediakan lahan pengolahan kompos skala menengah.
"Kita minta hotel-hotel siapkan lahan 5.000 meter hingga 1 hektare. Sampah organik dari hotel mereka akan diolah di situ, lalu digunakan untuk pertanian kota. Ini bukan hanya kurangi sampah, tapi bisa juga tingkatkan pendapatan rumah tangga," jelasnya.
Rapat ini sekaligus membahas peran pemerintah daerah dalam menyusun rancangan Peraturan Presiden terkait penanganan darurat sampah perkotaan melalui pengolahan berbasis teknologi ramah lingkungan.
Rapat turut dihadiri Ketua TPP PKK Melinda Aksa, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kadis Kominfo, para camat se-Kota Makassar, serta berbagai komunitas penggiat lingkungan.
Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa persoalan sampah telah menjadi isu krusial dan kompleks yang tidak bisa diselesaikan secara parsial.
Maka, diperlukan kolaborasi lintas sektor, sinergi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas untuk membentuk ekosistem pengelolaan sampah yang terpadu.
"Kalau kita tidak diatasi sekarang, persoalan ini akan semakin parah. Tapi kalau kita bisa mengintervensi secara tepat, justru sampah bisa menjadi sumber nilai dan perbaikan kualitas hidup masyarakat," tegasnya.
Munafri juga menuturkan, kondisi TPA Antang yang saat ini mengalami overload dan antrean panjang truk pengangkut sampah.
Ia menekankan pentingnya mendesentralisasi proses pengolahan melalui pengadaan mesin pengolah sampah di tingkat kecamatan.
TPA nanti hanya menerima residu. Tapi, ingin mulai dari hulu, kemudian dipilah dari rumah, serta diolah di wilayah, sisanya baru dikirim ke TPA.
"Kalau residunya masih bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan. Target kita ke depan adalah sanitary landfill, bukan TPA terbuka seperti sekarang," katanya.
Politisi Golkar itu, juga menyinggung potensi ekonomi dari pengolahan sampah plastik, mengingat tingginya nilai jual dan permintaan dari pabrik-pabrik daur ulang yang saat ini bahkan masih mengambil pasokan dari luar Makassar.
Lebih dari itu, ia menawarkan solusi inovatif untuk mengelola limbah daun ketapang yang selama ini hanya disapu dan terbang kembali.
Salah satunya dengan membuat lubang biopori, dikelola oleh petugas kebersihan, dan hasilnya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk oleh warga.
"Kita akan petakan tahun ke-2 sampai mana, tahun ke-3 apa yang diselesaikan, sampai nanti kita bisa deklarasi Kota Makassar bebas sampah," tuturnya.
Munafri berharap komunitas lingkungan dan seluruh stakeholder turut memberi masukan dan ide-ide kreatif dalam menyusun kebijakan ini, karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri.
Rapat ini menjadi tonggak awal penyusunan roadmap Kota Makassar menuju zero waste city. Munafri menegaskan pentingnya menentukan tahapan pencapaian yang terukur:
"Kita berharap komunitas lingkungan dan seluruh stakeholder turut memberi masukan dan ide-ide kreatif dalam menyusun kebijakan ini, karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri," harapnya.
Sebagai langkah kedepan, Munafri menggagas perubahan budaya dari sektor pendidikan dasar. Ia mewacanakan program edukasi lingkungan di sekolah dasar dan menengah, dengan mewajibkan siswa membawa sampah terpilah setiap hari ke sekolah.
"Saya ingin anak-anak SD dan SMP setiap hari membawa sampah dari rumah. Bukan sekadar membawa, tapi belajar memisahkan antara sampah organik dan non-organik. Ini membentuk habit sejak dini bahwa sampah harus dikelola dengan bijak," ujar Munafri.
Kebijakan ini, lanjutnya, akan diperluas ke jenjang SMA, dan Perguruan Tinggi, hingga kantor-kantor pemerintahan. Setiap sekolah akan dilengkapi fasilitas tempat sampah terpilah, yang kemudian dikaitkan dengan sistem bank sampah, pengolahan kompos, hingga praktik urban farming.
Lebih jauh, Munafri menargetkan keterlibatan aktif dari sektor swasta, terutama hotel dan pelaku industri makanan yang menghasilkan volume sampah organik cukup besar. Pemerintah akan menggandeng PHRI dan pelaku usaha lainnya untuk menyediakan lahan pengolahan kompos skala menengah.
"Kita minta hotel-hotel siapkan lahan 5.000 meter hingga 1 hektare. Sampah organik dari hotel mereka akan diolah di situ, lalu digunakan untuk pertanian kota. Ini bukan hanya kurangi sampah, tapi bisa juga tingkatkan pendapatan rumah tangga," jelasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Makassar City
Mulai 2026, Pemkot Makassar Wajibkan Pengembang Serahkan PSU di Awal
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bakal menerapkan akan mengubah kebijakan tata kelola pengembang, dengan mewajibkan penyerahan PSU di awal proses pembangunan.
Selasa, 20 Jan 2026 08:07
Sulsel
Wali Kota Appi Tegaskan Masjid Harus Legal, Bersih dan Berfungsi Sosial
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya pengelolaan masjid yang profesional, memiliki legalitas wakaf yang jelas, menjaga kebersihan, serta berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial
Senin, 19 Jan 2026 08:52
Makassar City
Pemkot Makassar Mulai Tahap Pembebasan Lahan Jembatan Baru Barombong
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai merealisasikan langkah pembangunan jembatan kembar Barombong di ruas (sisi kanan) jembatan di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate.
Sabtu, 17 Jan 2026 15:29
News
Pemkot Makassar Tegaskan Pengakhiran PKS Pusat Niaga Daya Harus Bebas Risiko Hukum
Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmen untuk segera menuntaskan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Kalla Inti Karsa (KIK) terkait pengelolaan Pusat Niaga Daya.
Jum'at, 16 Jan 2026 15:31
Makassar City
Amankan Kota dan Aset, Pemkot Makassar Perkuat Kolaborasi dengan Polda Sulsel
Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sinergi lintas institusi guna menjaga stabilitas keamanan dan mendorong pembangunan kota yang berkelanjutan.
Kamis, 15 Jan 2026 07:02
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Telan Rp26 M, Proyek Jaringan Air Baku Karalloe Tahap II Tuai Kritik Publik
2
Evakuasi Korban Pesawat ATR 42-500, Basarnas Terapkan Metode Estafet Paket
3
Tekankan Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Membangun Ekosistem Kampus Islami
4
Barang Korban Ditemukan, Operasi SAR ATR 42-500 Persempit Area Pencarian
5
Mengapa Media Sosial Pemerintah Rajin Posting, tetapi Minim Respon Publik?
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Telan Rp26 M, Proyek Jaringan Air Baku Karalloe Tahap II Tuai Kritik Publik
2
Evakuasi Korban Pesawat ATR 42-500, Basarnas Terapkan Metode Estafet Paket
3
Tekankan Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Membangun Ekosistem Kampus Islami
4
Barang Korban Ditemukan, Operasi SAR ATR 42-500 Persempit Area Pencarian
5
Mengapa Media Sosial Pemerintah Rajin Posting, tetapi Minim Respon Publik?