Legislator Zulhajar Siap Perjuangkan Aspirasi Warga Perumahan Dewi Karmila Sari
Senin, 13 Okt 2025 19:56
Suasana Reses Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025/2026, di Perumahan Dewi Karmila Sari, Senin (13/10/2025). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
MAKASSAR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zulhajar, menyelenggarakan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025/2026.
Kegiatan ini diselenggarakan di titik pertama, yakni di Perumahan Dewi Karmila Sari, RT 05, RW 03, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Zulhajar menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat sekitar, karena telah hadir langsung dan menyuarakan aspirasi mereka lewat reses ini.
"Kalau ada urusan KIS, bisa hubungi saya secara langsung. Kemudian, nanti Pak Lurah yang mendata warga yang kurang mampu, itu bisa dicover oleh KIS, karena itu semua sudah kebijakan dari pemerintah," ucapnya, Senin (13/10/2025).
Pria yang akrab disapa Icul itu menambahkan bahwa semua aspirasi masyarakat bisa disampaikan langsung lewat reses ini, seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan sebagainya.
"Semua pemilih PKB tidak boleh luput dari perhatian partai. Jadi semua harus kita perjuangkan untuk masyarakat, karena ini amanah partai. Ini juga bentuk komitmen kami dan menjadi konstituen dari partai kami," tambahnya.
Legislator Daerah Pemilihan III (Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya) Kota Makassar itu menuturkan, akan terus mengawal permasalahan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang menjadi kesulitan warga di wilayah tersebut.
"Saya sudah bicara dengan Dirut PDAM, Insyallah saya akan terus memantau kondisi air yang menjadi kebutuhan masyarakat. Setelah reses ini, saya akan meminta kepada pihak bersangkutan untuk mendatangkan dan menyalurkan air ke para warga lewat mobil tangki PDAM," tegasnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar Bidang Perekonomian dan Keuangan itu menjelaskan, pihaknya terus mendorong agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar bisa mencapai Rp2,1 triliun pada tahun ini.
"Kami meminta dan memastikan kepada Pemkot Makassar untuk meningkatkan PAD, yang berawal dari Rp1,7 triliun bisa mendapatkan hingga Rp2,1 triliun. Jadi retribusi pajak harus bertambah, supaya pembangunan kota kita bisa berkembang lagi di masa yang akan datang," sebutnya.
Salah satu warga RT 05 Perumahan Dewi Karmilasari, Rusni, mengeluhkan kondisi air di wilayah Kota Makassar bagian timur, yang sering terjadi permasalahan air PDAM. Ia berharap, melalui reses ini bisa menyelesaikan persoalan tersebut.
"Ini menjadi permasalahan kami dari dulu soal air, belum ada masuk mobil tangki PDAM di wilayah kami. Jadi kita meminta agar kesulitan ini cepat ada jalan keluarnya. Minimal bantuan air langsung dari PDAM, semoga pak Zulhajar bisa mendengarkan dan menyelesaikan hambatan terkhusus warga di sini. Jadi kami minta tolong persoalan ini tidak berkepanjangan lagi ke depannya," keluhnya.
Lurah Tamalanrea, Sulaiman, mengatakan selain lewat reses, aspirasi dan keluhan masyarakat bisa pun bisa disampaikan lewat aplikasi Lontara+ yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
"Silakan mendownload Lontara+, semua permasalahan bisa disampaikan langsung lewat aplikasi ini, dan semua langsung dibaca oleh Pak Wali terkait hal tersebut. Jadi persoalan air PDAM bisa diaspirasikan, termasuk terkait permasalahan air PDAM," tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Provinsi Sulsel, Muhammad Haekal, menuturkan kegiatan reses selalu diawasi oleh PKB dan pihaknya terus berusaha untuk melayani masyarakat dalam kebutuhan apa pun.
"Lewat kegiatan ini, warga bisa menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan kami. Insyallah dengan berbagai keluhan yang kami terima ini bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat. Kami harus hadir bersama, kita mendengar serta melaksanakan amanah. Sekali lagi, kami berjanji akan memaksimalkan dan tugas kedewanan ini ke depannya," kata Haekal di depan para tamu undangan.
Kegiatan ini diselenggarakan di titik pertama, yakni di Perumahan Dewi Karmila Sari, RT 05, RW 03, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Zulhajar menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat sekitar, karena telah hadir langsung dan menyuarakan aspirasi mereka lewat reses ini.
"Kalau ada urusan KIS, bisa hubungi saya secara langsung. Kemudian, nanti Pak Lurah yang mendata warga yang kurang mampu, itu bisa dicover oleh KIS, karena itu semua sudah kebijakan dari pemerintah," ucapnya, Senin (13/10/2025).
Pria yang akrab disapa Icul itu menambahkan bahwa semua aspirasi masyarakat bisa disampaikan langsung lewat reses ini, seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan sebagainya.
"Semua pemilih PKB tidak boleh luput dari perhatian partai. Jadi semua harus kita perjuangkan untuk masyarakat, karena ini amanah partai. Ini juga bentuk komitmen kami dan menjadi konstituen dari partai kami," tambahnya.
Legislator Daerah Pemilihan III (Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya) Kota Makassar itu menuturkan, akan terus mengawal permasalahan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang menjadi kesulitan warga di wilayah tersebut.
"Saya sudah bicara dengan Dirut PDAM, Insyallah saya akan terus memantau kondisi air yang menjadi kebutuhan masyarakat. Setelah reses ini, saya akan meminta kepada pihak bersangkutan untuk mendatangkan dan menyalurkan air ke para warga lewat mobil tangki PDAM," tegasnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar Bidang Perekonomian dan Keuangan itu menjelaskan, pihaknya terus mendorong agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar bisa mencapai Rp2,1 triliun pada tahun ini.
"Kami meminta dan memastikan kepada Pemkot Makassar untuk meningkatkan PAD, yang berawal dari Rp1,7 triliun bisa mendapatkan hingga Rp2,1 triliun. Jadi retribusi pajak harus bertambah, supaya pembangunan kota kita bisa berkembang lagi di masa yang akan datang," sebutnya.
Salah satu warga RT 05 Perumahan Dewi Karmilasari, Rusni, mengeluhkan kondisi air di wilayah Kota Makassar bagian timur, yang sering terjadi permasalahan air PDAM. Ia berharap, melalui reses ini bisa menyelesaikan persoalan tersebut.
"Ini menjadi permasalahan kami dari dulu soal air, belum ada masuk mobil tangki PDAM di wilayah kami. Jadi kita meminta agar kesulitan ini cepat ada jalan keluarnya. Minimal bantuan air langsung dari PDAM, semoga pak Zulhajar bisa mendengarkan dan menyelesaikan hambatan terkhusus warga di sini. Jadi kami minta tolong persoalan ini tidak berkepanjangan lagi ke depannya," keluhnya.
Lurah Tamalanrea, Sulaiman, mengatakan selain lewat reses, aspirasi dan keluhan masyarakat bisa pun bisa disampaikan lewat aplikasi Lontara+ yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
"Silakan mendownload Lontara+, semua permasalahan bisa disampaikan langsung lewat aplikasi ini, dan semua langsung dibaca oleh Pak Wali terkait hal tersebut. Jadi persoalan air PDAM bisa diaspirasikan, termasuk terkait permasalahan air PDAM," tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Provinsi Sulsel, Muhammad Haekal, menuturkan kegiatan reses selalu diawasi oleh PKB dan pihaknya terus berusaha untuk melayani masyarakat dalam kebutuhan apa pun.
"Lewat kegiatan ini, warga bisa menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan kami. Insyallah dengan berbagai keluhan yang kami terima ini bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat. Kami harus hadir bersama, kita mendengar serta melaksanakan amanah. Sekali lagi, kami berjanji akan memaksimalkan dan tugas kedewanan ini ke depannya," kata Haekal di depan para tamu undangan.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
DPRD-Pemkot Makassar Sepakati APBD 2026 Senilai Rp4,6 Triliun Lebih
Gerak cepat Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar, kembali menorehkan langkah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Minggu, 30 Nov 2025 19:58
Makassar City
Ranperda APBD 2026 Disetujui, DPRD Makassar Garis Bawahi Penurunan Target PAD
DPRD Kota Makassar melaksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD 2026, di Ruang Pola Sipakalebbi, Kantor Balai Kota Makassar.
Minggu, 30 Nov 2025 17:17
Makassar City
DPRD Usul Pemilihan Ketua RT/RW se-Kota Makassar Ditunda
DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Pemilihan RT/RW serentak bersama lurah, camat, dan Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM), di Kantor Perumnas Regional VII, Jalan Hertasning, Selasa (25/11/2025).
Selasa, 25 Nov 2025 18:39
Makassar City
DPRD Makassar Minta Pemerintah Kota Benahi Layanan Publik
DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses masa sidang pertama tahun 2025–2026 di Ruang Sipakalebbi, Kantor Balai Kota Makassar, Senin (24/11/2025).
Selasa, 25 Nov 2025 05:38
Makassar City
APBD 2026 Kota Makassar Rp5,1 Triliun, Menyusut Hampir 9 Persen
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama DPRD bergerak cepat menuntaskan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2026.
Senin, 17 Nov 2025 20:34
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Gerbong Mutasi Polres Luwu Timur Bergerak, Enam Pejabat Resmi Diganti
2
JNE Gratiskan Ongkir Bantuan ke Daerah Terdampak Bencana di Sumatra
3
Indosat Percepat Pemulihan Jaringan dan Salurkan Bantuan di Sumatera
4
Eks Suami Oknum Dewan Takalar Tantang Wakil Ketua DPRD Jeneponto Tes DNA
5
BRI dan LIB Buka Wawasan Mahasiswa Unismuh Tentang Industri Sepak Bola
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Gerbong Mutasi Polres Luwu Timur Bergerak, Enam Pejabat Resmi Diganti
2
JNE Gratiskan Ongkir Bantuan ke Daerah Terdampak Bencana di Sumatra
3
Indosat Percepat Pemulihan Jaringan dan Salurkan Bantuan di Sumatera
4
Eks Suami Oknum Dewan Takalar Tantang Wakil Ketua DPRD Jeneponto Tes DNA
5
BRI dan LIB Buka Wawasan Mahasiswa Unismuh Tentang Industri Sepak Bola