Legislator Zulhajar Siap Perjuangkan Aspirasi Warga Perumahan Dewi Karmila Sari
Senin, 13 Okt 2025 19:56
Suasana Reses Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025/2026, di Perumahan Dewi Karmila Sari, Senin (13/10/2025). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
MAKASSAR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zulhajar, menyelenggarakan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025/2026.
Kegiatan ini diselenggarakan di titik pertama, yakni di Perumahan Dewi Karmila Sari, RT 05, RW 03, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Zulhajar menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat sekitar, karena telah hadir langsung dan menyuarakan aspirasi mereka lewat reses ini.
"Kalau ada urusan KIS, bisa hubungi saya secara langsung. Kemudian, nanti Pak Lurah yang mendata warga yang kurang mampu, itu bisa dicover oleh KIS, karena itu semua sudah kebijakan dari pemerintah," ucapnya, Senin (13/10/2025).
Pria yang akrab disapa Icul itu menambahkan bahwa semua aspirasi masyarakat bisa disampaikan langsung lewat reses ini, seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan sebagainya.
"Semua pemilih PKB tidak boleh luput dari perhatian partai. Jadi semua harus kita perjuangkan untuk masyarakat, karena ini amanah partai. Ini juga bentuk komitmen kami dan menjadi konstituen dari partai kami," tambahnya.
Legislator Daerah Pemilihan III (Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya) Kota Makassar itu menuturkan, akan terus mengawal permasalahan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang menjadi kesulitan warga di wilayah tersebut.
"Saya sudah bicara dengan Dirut PDAM, Insyallah saya akan terus memantau kondisi air yang menjadi kebutuhan masyarakat. Setelah reses ini, saya akan meminta kepada pihak bersangkutan untuk mendatangkan dan menyalurkan air ke para warga lewat mobil tangki PDAM," tegasnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar Bidang Perekonomian dan Keuangan itu menjelaskan, pihaknya terus mendorong agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar bisa mencapai Rp2,1 triliun pada tahun ini.
"Kami meminta dan memastikan kepada Pemkot Makassar untuk meningkatkan PAD, yang berawal dari Rp1,7 triliun bisa mendapatkan hingga Rp2,1 triliun. Jadi retribusi pajak harus bertambah, supaya pembangunan kota kita bisa berkembang lagi di masa yang akan datang," sebutnya.
Salah satu warga RT 05 Perumahan Dewi Karmilasari, Rusni, mengeluhkan kondisi air di wilayah Kota Makassar bagian timur, yang sering terjadi permasalahan air PDAM. Ia berharap, melalui reses ini bisa menyelesaikan persoalan tersebut.
"Ini menjadi permasalahan kami dari dulu soal air, belum ada masuk mobil tangki PDAM di wilayah kami. Jadi kita meminta agar kesulitan ini cepat ada jalan keluarnya. Minimal bantuan air langsung dari PDAM, semoga pak Zulhajar bisa mendengarkan dan menyelesaikan hambatan terkhusus warga di sini. Jadi kami minta tolong persoalan ini tidak berkepanjangan lagi ke depannya," keluhnya.
Lurah Tamalanrea, Sulaiman, mengatakan selain lewat reses, aspirasi dan keluhan masyarakat bisa pun bisa disampaikan lewat aplikasi Lontara+ yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
"Silakan mendownload Lontara+, semua permasalahan bisa disampaikan langsung lewat aplikasi ini, dan semua langsung dibaca oleh Pak Wali terkait hal tersebut. Jadi persoalan air PDAM bisa diaspirasikan, termasuk terkait permasalahan air PDAM," tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Provinsi Sulsel, Muhammad Haekal, menuturkan kegiatan reses selalu diawasi oleh PKB dan pihaknya terus berusaha untuk melayani masyarakat dalam kebutuhan apa pun.
"Lewat kegiatan ini, warga bisa menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan kami. Insyallah dengan berbagai keluhan yang kami terima ini bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat. Kami harus hadir bersama, kita mendengar serta melaksanakan amanah. Sekali lagi, kami berjanji akan memaksimalkan dan tugas kedewanan ini ke depannya," kata Haekal di depan para tamu undangan.
Kegiatan ini diselenggarakan di titik pertama, yakni di Perumahan Dewi Karmila Sari, RT 05, RW 03, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Zulhajar menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat sekitar, karena telah hadir langsung dan menyuarakan aspirasi mereka lewat reses ini.
"Kalau ada urusan KIS, bisa hubungi saya secara langsung. Kemudian, nanti Pak Lurah yang mendata warga yang kurang mampu, itu bisa dicover oleh KIS, karena itu semua sudah kebijakan dari pemerintah," ucapnya, Senin (13/10/2025).
Pria yang akrab disapa Icul itu menambahkan bahwa semua aspirasi masyarakat bisa disampaikan langsung lewat reses ini, seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan sebagainya.
"Semua pemilih PKB tidak boleh luput dari perhatian partai. Jadi semua harus kita perjuangkan untuk masyarakat, karena ini amanah partai. Ini juga bentuk komitmen kami dan menjadi konstituen dari partai kami," tambahnya.
Legislator Daerah Pemilihan III (Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya) Kota Makassar itu menuturkan, akan terus mengawal permasalahan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang menjadi kesulitan warga di wilayah tersebut.
"Saya sudah bicara dengan Dirut PDAM, Insyallah saya akan terus memantau kondisi air yang menjadi kebutuhan masyarakat. Setelah reses ini, saya akan meminta kepada pihak bersangkutan untuk mendatangkan dan menyalurkan air ke para warga lewat mobil tangki PDAM," tegasnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar Bidang Perekonomian dan Keuangan itu menjelaskan, pihaknya terus mendorong agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar bisa mencapai Rp2,1 triliun pada tahun ini.
"Kami meminta dan memastikan kepada Pemkot Makassar untuk meningkatkan PAD, yang berawal dari Rp1,7 triliun bisa mendapatkan hingga Rp2,1 triliun. Jadi retribusi pajak harus bertambah, supaya pembangunan kota kita bisa berkembang lagi di masa yang akan datang," sebutnya.
Salah satu warga RT 05 Perumahan Dewi Karmilasari, Rusni, mengeluhkan kondisi air di wilayah Kota Makassar bagian timur, yang sering terjadi permasalahan air PDAM. Ia berharap, melalui reses ini bisa menyelesaikan persoalan tersebut.
"Ini menjadi permasalahan kami dari dulu soal air, belum ada masuk mobil tangki PDAM di wilayah kami. Jadi kita meminta agar kesulitan ini cepat ada jalan keluarnya. Minimal bantuan air langsung dari PDAM, semoga pak Zulhajar bisa mendengarkan dan menyelesaikan hambatan terkhusus warga di sini. Jadi kami minta tolong persoalan ini tidak berkepanjangan lagi ke depannya," keluhnya.
Lurah Tamalanrea, Sulaiman, mengatakan selain lewat reses, aspirasi dan keluhan masyarakat bisa pun bisa disampaikan lewat aplikasi Lontara+ yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
"Silakan mendownload Lontara+, semua permasalahan bisa disampaikan langsung lewat aplikasi ini, dan semua langsung dibaca oleh Pak Wali terkait hal tersebut. Jadi persoalan air PDAM bisa diaspirasikan, termasuk terkait permasalahan air PDAM," tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Provinsi Sulsel, Muhammad Haekal, menuturkan kegiatan reses selalu diawasi oleh PKB dan pihaknya terus berusaha untuk melayani masyarakat dalam kebutuhan apa pun.
"Lewat kegiatan ini, warga bisa menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan kami. Insyallah dengan berbagai keluhan yang kami terima ini bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat. Kami harus hadir bersama, kita mendengar serta melaksanakan amanah. Sekali lagi, kami berjanji akan memaksimalkan dan tugas kedewanan ini ke depannya," kata Haekal di depan para tamu undangan.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Legislator Makassar Minta Pemkot Proaktif Awasi Ketersiaan BBM
Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Makassar mendapat sorotan dari Anggota Komisi B DPRD Makassar, Basdir.
Jum'at, 06 Mar 2026 23:11
Makassar City
Jelang Idulfitri, Anggota DPRD Makassar Peringatkan Spekulan Pangan
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Basdir, mengingatkan adanya potensi permainan harga bahan pangan oleh spekulan menjelang Idulfitri.
Jum'at, 06 Mar 2026 00:09
Makassar City
DPRD Makassar Mediasi Sengketa Tarif Limbah Bomar-KIMA
Komisi C DPRD Kota Makassar memediasi sengketa tarif pengelolaan limbah antara PT Bogatama Marinusa (Bomar) dan PT Kawasan Industri Makassar (KIMA).
Selasa, 03 Mar 2026 17:30
News
Legislator Makassar Usul Petugas Khusus untuk Awasi Pajak Perusahaan
Legislator Makassar mendorong Bapenda meningkatkan pengawasan lapangan terhadap pelaku usaha yang menunggak pajak. Ia menilai pengawasan diperlukan untuk mencegah potensi kebocoran.
Selasa, 03 Mar 2026 12:24
News
DPRD Makassar Dorong Uji Petik dan Penyegelan Usaha Penunggak Pajak
Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, mengungkapkan pihaknya telah memanggil 17 pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak.
Selasa, 03 Mar 2026 12:11
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Ilham Ari Fauzi Siapkan Road Show ke 24 Daerah, PPP Sulsel Gaspol Konsolidasi Jelang Muscab
2
Perluas Layanan Kemanusiaan, PMI Mariso Siap Perkuat Peran di Tingkat Kecamatan
3
Islam Ibadah dan Islam Politik
4
Pemkot Makassar Batasi Mutasi ASN, Fokus Kendalikan Belanja Pegawai
5
LBH Pers Makassar Tuntut Kasus Kekerasan Jurnalis Dilanjutkan Lewat Praperadilan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Ilham Ari Fauzi Siapkan Road Show ke 24 Daerah, PPP Sulsel Gaspol Konsolidasi Jelang Muscab
2
Perluas Layanan Kemanusiaan, PMI Mariso Siap Perkuat Peran di Tingkat Kecamatan
3
Islam Ibadah dan Islam Politik
4
Pemkot Makassar Batasi Mutasi ASN, Fokus Kendalikan Belanja Pegawai
5
LBH Pers Makassar Tuntut Kasus Kekerasan Jurnalis Dilanjutkan Lewat Praperadilan