Tangani Konflik di Tallo, Pemkot Perketat Keamanan hingga Siapkan Program Pemberdayaan

MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memperketat pengawasan dan pengawalan keamanan sebagai langkah meredam konflik berkepanjangan antara dua kelompok warga di Kecamatan Tallo.

Diketahui, wilayah rawan bentrok ini kembali bergejolak beberapa hari lalu, sehingga pemerintah kota bersama aparat keamanan turun langsung bertemu warga di Aula SMK 5 Makassar, Kamis (20/11/2025).

Turut mendampingi Munafri dalam peninjauan tersebut, Dandim 1408/Makassar Letkol Kav Ino Dwi Setyo Darmawan dan Wakapolrestabes Makassar AKBP Andi Erma Suryono. Pertemuan ini menjadi forum bagi Munafri merangkul masyarakat dan mendorong terbentuknya lingkungan harmonis.

Munafri menegaskan bahwa pemerintah bersama TNI dan Polri akan mengambil langkah kolaboratif, mengupas penyebab konflik yang selama ini muncul tenggelam di kawasan tersebut.

“Ini harus dilakukan secara kolaboratif. Kita harus masuk melihat apa sebenarnya akar persoalannya. Kurangnya ruang interaksi membuat masyarakat mudah terprovokasi,” ujar Munafri.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan penjagaan akan kembali dioptimalkan. Posko-posko keamanan yang melibatkan TNI-Polri, Satpol PP, RT/RW, serta warga sekitar akan lebih diperketat untuk mencegah potensi bentrokan lanjutan.

Di samping itu, Munafri bersama pimpinan aparat TNI-Polri menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindakan kriminal juga akan dilakukan secara maksimal.

“Ini kriminal yang harus segera diselesaikan. Kita harus hadir memastikan tidak ada lagi aksi brutal seperti membakar bahkan menghilangkan nyawa,” tegasnya.

Lebih jauh, Munafri juga menyoroti pentingnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam menciptakan kondisi aman. Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan pola pemberdayaan bagi warga, termasuk pendidikan nonformal bagi anak-anak usia dini hingga pelatihan kerja bagi warga yang sudah memasuki usia produktif.

Selain pemberdayaan, Minafri melanjutkan pemerintah kota Makassar juga mempertimbangkan pembangunan sarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah tersebut.

“Di sana tidak ada sekolah SMP. Sehingga tidak ada ruang interaksi. Mereka tidak pernah bertemu dalam satu titik bersama. Ini yang akan kita bangun,” katanya.

Munafri menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah menata kehidupan masyarakat dan memastikan mereka memahami bahwa konflik tidak memberikan keuntungan apa pun.

“Semua rugi dengan keadaan ini. Bapak-bapak terhambat mencari nafkah, ibu-ibu kesulitan mengantar anak sekolah, anak-anak juga terhambat belajar,” ujarnya.